Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Caroline Syah
Perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga dalam kaitannya dengan keabsahan akta pemberian hak tanggungan (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1910 K/pdt/2005) = Legal protection for mortgage giver, mortgage holders and third parties in relation to the validity providing mortgage deed (analysis of supreme court of the Republic of Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005)
" Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga diperlukan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga ekonomi, khususnya bagi lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk menjamin kembalinya haknya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan adanya jaminan yang memiliki kepastian hukum, baik bagi pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hak tanggungan maupun kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan atau mendahului (droit de preference). Namun dalam prakteknya banyak kasus-kasus pelanggaran baik yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30014
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra S.
Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S
" ABSTRAK
Jaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunya APHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenai mekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinya pembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38987
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Fajariyati
Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum Pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang : analisis Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2093 K/Pdt/2010 = Cancellation of mortgage as impact of law for reference right collateral installation of land that performed by unauthorized person : analysis of Supreme Court Decision no. 2093 K/Pdt/2010
" Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32591
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patty, Frits John
Perlindungan hukum kepada penjamin yang bukan debitur atas eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit (analisis putusan kasus perdata nomor 12/PDT.G.PLW/2011/PN.PO) = Legal protection for non debtor guarantor in case of executing collateral provided by the guarantor in the credit facility agreement analysis of civil case verdict number 12/PDT.G.PLW/2011/PN.PO) / Frits John Patty
" Secara umum macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (jaminan yang lahir karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang lahir karena perjanjian), jaminan yang lahir karena perjanjian dibedakan lagi menjadi jaminan yang bersifat perorangan (seperti perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung) dan jaminan yang bersifat kebendaan (seperti gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan). Dalam pemberian jaminan kebendaan yang berupa hak tanggungan oleh seorang pihak ketiga/Penjamin, tesis ini akan mencoba ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46533
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library