Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp. 6,445 triliun. Salah satu skema pembiayaan yang didorong Pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema KPDBU dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2016 telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2016, namun hingga saat ini jumlah proyek infrastruktur yang berhasil dengan skema KPDBU Availability Payment hanya 1 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 100,6 miliar, yaitu Proyek PJU Madiun. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Faktor Sukses Kritis (CSF) dalam melaksanakan skema KPDBU pada Proyek PJU Madiun untuk mencapai pemenuhan pembiayaan pertama di Indonesia. Sampel pada penelitian ini berjumlah 37 responden yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan skema KPDBU khususnya pada proyek Penerangan Jalan Umum di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penyiapan proyek memiliki pengaruh sebesar 95,40% terhadap keberhasilan proyek KPDBU Availability Payment. Critical success factors pada proyek KPBU Daerah adalah pemahaman PJPK terhadap proyek KPBU, komitmen PJPK terhadap proyek KPBU, kelembagaan yang lengkap, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan kesesuaian struktur proyek terhadap regulasi dengan kemampuan pemilik proyek. ......Based on data from the National Medium Term Development Plan for 2020-2024, the need for infrastructure development in Indonesia reaches Rp. 6.445 trillion. One of the financing schemes pushed by the Government of Indonesia in infrastructure development is the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP Scheme with Minister of Home Affairs Regulation No. 96/2016 has been implemented in Indonesia since 2016, but until now the number of successful infrastructure projects with the PPP Availability Payment scheme is only 1 project with a total investment of Rp. 100.6 billion, namely the Madiun Public Street Lightning Project. This research was conducted to identify Critical Success Factors (CSF) in implementing the Regional PPP scheme in the Madiun Public Street Lightning Project to achieve the first financial closing in Indonesia. The sample in this study is 37 respondents who have experience in implementing Regional PPP schemes, especially in public street lighting projects in Indonesia. Data were collected using in-depth interviews and statistical analysis of multiple linear regression. The results of this study indicate that the project preparation stage has a 95.40% influence on the success of the Regional PPP availability payment scheme project. Critical success factors in Regional PPP projects are the GCA's understanding of the PPP project, the GCA's commitment to the PPP project, complete institutions, coordination with stakeholders, and conformity of the project structure to regulations and the ability of the project owner.

Abstrak :
Fokus utama yang akan diteliti adalah penggunaan hak budget yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam menetapkan anggaran negara. Fokus ini juga didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga didasarkan kepada masa parlemen dan pemerintahan yang berlaku, khususnya dimasa parlemen di era pemerintahan Soeharto tahun 1967 - 1998. Selain fokus utama dari penggunaan hak budget, hal yang diteliti dari penggunaan hak budget adalah efisiensi fungsi anggaran dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dilatarbelakangi untuk melihat efektifnya suatu lembaga parlemen, sebab dengan efektifnya suatu lembaga parlemen, maka akan tampak demikratisnya suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Kedua pendekatan ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Abstrak :
ABSTRAK
Minyak bumi sebagai salah satu sumber terbesar dan pendapatan dan Belanja Negara dan juga sesuai dengan isi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, penanganannya harus dikuasai oleh Negara/Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan tersebut oleh Negara diserahkan kepada Pertamina dan langsung diawasi oleh Departemen Pertambangan cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena kita masih belum mampu atau belum memiliki modal dan tenaga ahli yang memadai maka dapat dilakukan oleh perusahaan minyak asing sebagai pelaksana penguasaan (operator) dan menjadi kontraktor dari Pertamina. Hubungan Pertamina dan Kontraktor ini dituangkan dalam suatu kontrak Production Sharing. Penulis mencoba untuk mengupas kontrak Production Sharing ini dengan mengambil salah satu contoh dan kontrak ini yaitu kontrak Production Sharing antara IIAPCO dan Pertamina. Namun penulis hanya mengambil beberapa aspek yang penulis anggap penting dan yang menyangkut bentuk perjanjian saja dan kemudian penulis mencoba untuk menghubungkan dengan segi penerapannya jika penulis menganggap perlu. Aspek yang penulis pilih yaitu antara lain mengenal pihak-pil-iak dalam kontrak, jangka waktu dan pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak secara umum, ketentuan tentang managemen, pemasaran, ketentuan tentang pembiayaan , ketentuan tentang peinbukuan dan akuntansi, relinguishment, hak atas peralatan, depresiasi, bea masuk dan sewa, ketentuan mengenai Gas alam dan terakhir mengenai Arbitrasi. 2. Metode Research Metode research atau penelitian yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode research melalui perpustakaan, yang disebut library research atau penelitian kepustakaan dan field reserach atau penelitian lapangan. Akan tetapi yang lebih banyak dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dibanding dengan penelitian lapangan. 3. Hal-hal yang diteinukan Hal-hal yang ditemukan dalam reserach adalah bahwa kontrak Production sharing merupakan suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan dimana pemborong atau dalam hal ini IIAPCO juga akan menyediaan bahan-bahan untuk pekerjaan tersebut yang dalam kontrak mi inerupakan pengadaan bahan-bahan, peralatan dan suplai yang diperlukan termasuk bantuan teknik dan tenaga asing. Untuk ini IIAPCO sebagai pemborong akan diberikan harga yaitu berupa 15% dari hasil produksi minyak yang dihasilkannya. Hal ini juga sebenarnya telah tercermin dari istilah yang dipakai oleh para penibuat Undang-undang yaitu dengan dinyatakannya kedudukan IIAPCO sebagai kontraktor Pertamina. Dasar dari Kontrak Production Sharing dapat kita simpulkan sebagai berikut: 1. Dasar filosofis Sila ke 5 Pancasjla 2. Dasar konstitusional pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 3. Dasar yuridis: a). UU Perininyakan UU No. 44/1960 •b). UU PNA UU No. 1/1967 c) UU Pertamina UU No.: 8/1971. 4. Kesimpulan dan Saran Kontrak Production Sharing antara IIAPCO dan Pertamina dan juga Kontrak Production Sharing pada umumnya sebenarnya telah hampir memenuhi sasarannya dan sesuai dengan kebijaksanaan negara karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Namun pelaksanaan pengawasan dari pihak Pertamina sebaiknya ditingkatkan dan bukan hanya penqasawan namun juga pemberian fasilitas harus diperhatikan benar misalnya dalam bidang sebaiknya Pertamina mempunyai tenaga pengawas keuangan yang cukup mampu untuk mengawasi keuangan kontraktornya. Dan juga mengingat sulitnya mendapatkan tenaga Indonesia yang ahli sehingga inenimbulkan persaingan diantara para kontraktor juga harus diperhatikan . Kebijaksanaan Pertamina dalam bidang rekrutmen pegawai kontraktor juga harus diperhatikan jangan sampai merugikan kontraktor yang bersangkutan. Hal yang tak kalah pentingnya dan dapat dikatakan inerupakan hal yang paling penting adalah masalah fasilitas keringanan pajak dan bea masuk. Jangan sampai hal ini hanya inerupakan ketentuan formil saja dan ternyata sulit didalam praktek hal ini tidak dapat dijalankan. Satu hal lagi yang mungkin dapat penulis sarankan berhubung kontrak Production Sharing ml merupakan kontrak yang lahir karena kebutuhan dalam praktek dan tidak pernab diatur dalam suatu Perundang-undangan tertentu maka sudah waktunya bagi para pembuat Undang-undang kita dapat mulai mencoba inerumuskan Undang-undang yang mengatur mengenal kontrak Production Sharing ini.