Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rosalfia Yuliddin
Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ermila Ananta Cahyani
Abstrak :
Dalam pembangunan rumah susun bersubsidi pengembangan sebelum menyerahkan bangunan rumah susun kepada penghuni terlebih dahulu harus ada ijin layak huni. Karena ijin layak huni ini diperlukan guna menjamin keselamatan dari para penghuni. Dalam pembuatan sertipikatpun ijin layak huni harus dilampirkan disamping dokumen-dokumen yang lain seperti Pertelaan, Akta Pemisahan, serta Ijin Mendirikan Bangunan (1MB), dan warkah-warkah lainnya Agar bisa diterbitkan sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun dokumen tersebut harus diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sehubungan dengan adanya program pemerintah yaitu Pembangunan 1000 (seribu) Tower Rumah Susun Bersubsidi (Rusunami) guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah maka diharapkan partisipasi aktif. dari pengembang (developer) untuk membantu terwujudnya program pemerintah tersebut, namun dalam praktek sering ditemui kejanggalan-kejanggalan yang menjadi penyebab tidak tercapainya program pemerintah tersebut, yaitu untuk rmenyediakan perumahan murah bagi kalangan berpenghasilan rendah, atau dengan kata lain program pemerintah tersebut tidak memenuhi sasaran.
In the construction of subsidized Apartment, before delivering the Aparbnent to the residents must firstly be obtained habitable permit. Because this habitable permit is required in order to ensure the safety of the residents. In the arrangement for the habitable permit, must be attached other documents, such as, Division Drawing, Deed of Separation, as well as Building Construction Permit (ljin Mendirikan Bangunan/IMB), and other instruments. In order that the certificate of Right of Ownership over the Apartment unit can be issued, those documents must be delivered to the Land Affair Office of Bandung City. In relation to the existing government program which is the Construction of 1,000 (one thousand) Tower of Subsidized Apartment (Rumah Susun Bersubsidi/Rusunami) in order to fulfill the needs of residence of low-income community, then, it is expected the active participation of the developer to assist the materialization of that government program, however, in practice, often being encountered ineptness which become the cause of non-achievement of the government program. which is in order to provide economical housing compound for low-income community or in other words the govenunent program does not meet the target.
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28552
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Prima Buana Internusa,
050 BIC
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Irawati
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai ada atau tidaknya perlindungan terhadap hak penghuni satuan rumah susun dalam menggunakan jaringan-jaringan listrik. Hal ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh PPRS dan/atau Badan Pengelola yang secara sepihak memutuskan listrik di unit satuan rumah susun dan menghaki bagian bersama sehingga penghuni satuan rumah susun yang menggunakan jaringan-jaringan listrik sebagai bagian bersama dapat dilaporkan pada pihak kepolisian atas delik pencurian. Kesimpulan dari tesis ini adalah berdasarkan analisa terhadap UURS No. 16 tahun 1985 dan juga terhadap UURS No. 20 Tahun 2011, maka hak penghuni satuan rumah susun belum sepenuhnya terlindungi. Belum ada ketentuan yang melindungi penghuni satuan rumah susun minoritas. ......This thesis discusses about the presence or absence of protection of rights residents of apartment units in the use of electricity networks. This relates to actions taken by the PPRS and / or Management Board unilaterally decided that electricity in units of apartment units and take the right parts together so that residents of apartement unit that use electrical networks as part of the joint can be reported to the police for theft offenses. The conclusion of this thesis is based on the analysis of UURS No. 16 in 1985 and also against the new UURS No. 20 in 2011, then the right of residents of apartement unit have not been fully protected. There are no provisions that protect minority residents of apartement unit.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21810
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Uguy, Mediana Johanna Hendriette
Abstrak :
ABSTRAK Pada akhir milenium ke dua ini, dengan laju pertumbuhan penduduk perkotaan empat sampai lima persen per tahun, diperkirakan empat puluh persen penduduk Indonesia atau sekitar tujuh puluh delapan juta jiwa akan tinggal di wilayah perkotaan. Untuk DKI Jakarta, jumlah penduduknya diduga akan menjadi tujuh belas setengah juta jiwa. Sedangkan kawasan Jabotabek yang perkembangannya tidak bisa dipisahkan dari DKI Jakarta, jumlah penduduknya akan mencapai tiga puluh satu setengah juta jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi dan langkanya lahan perkotaan mengharuskan dilakukannya berbagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun secara vertikal. Untuk bangunan hunian, pembangunan rumah massal seperti rumah susun bagi kota-kota besar seperti Jakarta merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi. Dalam proses desain rumah susun kendala utama yang dihadapi adalah biaya yang harus ditekan serendah mungkin namun tetap memberikan akomodasi yang memadai. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan ukuran-ukuran ruang yang minimum, bagaimana mengoptimalkan penggunaan ruang, dan bagaimana membuat denah-denah perencanaan yang sederhana dan mudah dibangun. Pendekatan ini menghasilkan lingkungan hunian yang mempunyai karakteristik khas yaitu kepadatan tinggi, ruangan-ruangan terbatas, dan kedekatan fisik antar rumah yang sangat ketat secara horisontal maupun vertikal. Rumah bagi suatu keluarga, dalam berbagai bentuknya termasuk unit hunian atau satuan rumah susun, pada hakekatnya mempunyai tiga makna yaitu: menyediakan perlindungan fisik bagi keluarga, wadah bagi kegiatan-kegiatan keluarga, dan perlindungan psikologis terhadap tekanan-tekanan dari dunia luar. Dengan kondisi lingkungan fisik demikian dan perhatian khusus pada aspek psikologis tersebut, studi ini menelaah secara khusus tentang perilaku spasial penghuni di lingkungan rumah susun. Perilaku spasial merupakan kegiatan penggunaan ruang di sekitar individu untuk mengatur interaksi social. Perilaku spasial yang penting bagi desain perumahan adalah privasi, ruang pribadi (personal space), teritorialitas, dan kesesakan. Penelitian yang dilakukan diarahkan untuk menjawab pertanyaan -pertanyaan sebagai berikut: 1. Faktor-faktor perbedaan individu dan desain fisik apa saja yang berpengaruh pada privasi? 2. Bagaimana pengaruh privasi terhadap kesesakan? 3. Bagaimana perilaku ruang pribadi, teritorialitas, dan perilaku lainnya dari penghuni rumah susun untuk mencapai privasi harapan? 4. Alternatif desain apa saja yang dapat diusulkan untuk pengembangan rumah susun? Penelitian dilakukan di Rumah Susun Tanah Abang dan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak distratifikasi (stratified random sampling) dan ditetapkan 100 responden terpilih yang selanjutnya dianalisis secara statistik dengan bantuan program Microstat. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji chi-square. Rangkuman hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1. Tuntutan privasi penghuni rumah susun dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan fisik. Terbukti adanya hubungan yang signifikan antara privasi dengan penghasilan, jenis pekerjaan, dan lama huni. Faktor lingkungan fisik yang terbukti ada hubungannya secara signifikan adalah luas unit hunian, kepadatan unit hunian, dan tipe rencana lantai. 2. Tipe rencana lantai berpengaruh pada jenis privasi berupa keinginan untuk menjauh dari gangguan kebisingan dan keinginan untuk membatasi keakraban dengan orang tertentu saja. Pada tipe cluster tingkat keinginan untuk menjauh dari gangguan kebisingan adalah tinggi, sedangkan pada tipe linier rendah. Pada aspek keinginan untuk membatasi keakraban dengan orang tertentu, kedua tipe menunjukkan tingkat yang sama-sama tinggi. 3. Ada hubungan yang sangat signifikan antara privasi dan kesesakan; makin tinggi tuntutan privasi, makin tinggi persepsi kesesakannya. 4. Untuk mencapai tingkat privasi yang diharapkan, penghuni rumah susun melakukan mekanisme kontrol berupa perilaku ruang pribadi, teritorialitas, dan perilaku lainnya. Beberapa indikasi dari adanya mekanisme kontrol tersebut adalah: tidak terpenuhinya ruang yang cukup untuk menjaga jarak dengan orang lain pada koridor dan tangga, pemberian identitas tertentu pada unit hunian atau blok bangunan, danadanya peraturan-peraturan tertentu yang dibuat oleh penghuni. Dari segi desain arsitektur, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: 1. Di samping ukuran ruangan-ruangan yang dirasakan sempit oleh penghuni, denah-denah yang ada kurang memberikan fleksibilitas penggunaan ruang pada penghuninya. Dimensi ruangan yang kecil pada rumah susun merupakan konsekuensi logis dari biaya yang harus ditekan serendah mungkin sesuai kemampuan kelompok sasaran yang dituju, namun demikian harus tetap disediakan wadah yang memadai bagi keluarga yang menghuninya. Untuk itu rancangan ruang dan furniturnya harus mempunyai fleksibilitas tinggi dan berfungsi ganda. Fleksibilitas penggunaan ruang dan penggunaan furnitur memungkinkan penghuni menata ruang tinggalnya menjadi bermacam-macam pola, misalnya pola slang dan pola malam.Dalam menyediakan ruangan berfungsi ganda, ruang makan seharusnya digabung dengan ruang dapur, tidak dengan ruang tamu seperti diterapkan di rumah susun yang ada. Untuk tipe sangat kecil yang dihuni keluarga (T-21 ternyata dihuni oleh rata-rata 5 orang), harus disediakan ruang tinggal berfungsi ganda yang dapat dibagi menjadi minimal dua ruang untuk orang tua dan anak-anak. Ruang tinggal tidak dibagi menjadi ruang tidur dan ruang duduk, tetapi ruang I dan ruang II yang masing-masing berfungsi ganda. 2. Dalam desain unit hunian di RSKK maupun RSTA, tidak ada ruang peralihan antara selasar dan ruang tinggal. Untuk menyediakan privasi yang cukup, harus dibuat ruang peralihan dari yang bersifat publik (selasar) ke yang privat (ruang tinggal). Diusulkan untuk menempatkan ruang kerja yang berfungsi ganda: mempersiapkan bahan masakan, setrika, "ngobrol" dengan tetangga, dan lain-lain sebagai ruang peralihan tersebut, yang menjadi bantalan penyangga (buffer) antara selasar dengan ruang tinggal tempat berbagai aktivitas keluarga. 3. Ukuran lebar selasar dan tangga dirasakan tidak memadai oleh penghuni RSTA, sedangkan bagi penghuni RSKK hanya selasar yang dirasakan sempit. Ukuran lebar selasar dan tangga harus mempertimbangkan jarak sosial atau jarak untuk hubungan yang bersifat formal dan tidak akrab yaitu 1,3 m sampai 4 m. Namun dengan ukuran 1,5 m seperti lebar tangga di RSKK sudah dirasakan memadai oleh penghuni. 4. Diusulkan tipe rencana lantai linier ganda dengan rumah-rumah yang berhadapan untuk memperkembangkan rangsangan sosial atau interaksi ketetanggaan yang menyenangkan, di samping menyediakan ruang bersama pada tiap lantai bangunan. Namun agar memberikan privasi bagi tiap keluarga atau unit hunian, harus disediakan bantalan penyangga antara selasar dan ruang tinggal, dan letak pintu harus diatur berselang-seling sehingga tidak berhadapan langsung. 5. Konsep teritorialitas yang berfungsi personalisasi dan pertahanan dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan kenyamanan, keamanan dan keasrian lingkungan rumah susun. Sedapat mungkin semua ruang yang terbentuk di lingkungan rumah susun 'dimiliki" oleh individu atau kelompok. Namun juga harus diberikan batas yang jelas antara kepemilikan perorangan dan kolektif. 6. Guna minimasi biaya dan menyediakan fleksibilitas yang tinggi pada penghuni untuk menata huniannya, konstruksi bangunan rumah susun dapat dibatasi pada bagian-bagian yang kepemilikan dan kontrolnya kolektif, sedangkan bagian yang dimiliki dan penataannya diputuskan oleh individu, dibiarkan dibangun sendiri oleh penghuni sesuai potensinya. Penelitian lebih jauh perlu dilakukan untuk mengungkap efek lanjutan dari penanggulangan (coping) akan tegangan-tegangan yang mungkin ada pada penghuni rumah susun; misalnya kemungkinan timbulnya sindrom 'ketidakberdayaan yang dipelajari? (learned helplessness) pada hunian sempit dan padat atau gejala-gejala fisiologis dan psikologis lainnya. Juga perlu digali lebih jauh berbagai dampak positif jangka panjang berupa perubahan perilaku yang disebabkan oleh lingkungan fisik berupa desain yang spesifik. Kesalahan atau kekurangan yang bersifat teknis bangunan pada desain rumah dalam perumahan massal akan dikalikan berlipatganda sehingga mengakibatkan kerugian atau pemborosan besar. Tetapi kegagalan memahami interaksi perilaku dan lingkungan fisik tersebut dapat mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar bahkan malapetaka berupa hancurnya lingkungan rumah susun secara keseluruhan, lingkungan fisik maupun sosialnya.
ABSTRACT At the end of this second millennium, it is estimated that forty percents of Indonesian citizen, or about seventy eight million people, will live in urban area. In Jakarta, the number will reach seventeen and a half million. The fact that the high density people is faced to the scarcity of land in urban area needs many efforts to improve the carrying capacity of the land. One of the efforts is to build the city vertically. For residential buildings, the choice of mass housing such as flats or 'rumah susun' is a necessity. Extra attention must be paid to give the best acommodations within limited funds: how to set minimum room sizes and dimensions, how to optimize the use of space, and how to make simple plans which are easy to construct. The meaning of a house for a family in general is also valid for a dwelling unit in a flat_ At least there are three meanings of a house: providing physical shelter for the family, places for family activities, and psychological shelter from pressures of the outside world. Giving special focus on the psychological aspect, this thesis studies especially the spatial behavior. Spatial behavior is to activities of using the space surrounding an individu to organize the social interaction. In housing design, the most important kinds of spatial behavior are privacy, personal space, territoriality, and crowding; which are the scope of this study. The research itself is directed to answer these questions: 1. What factors of individual differences and physical design which relate to the privacy of the residents? 2. How does privacy relate to crowding? 3. How do the residents behave in personal space, territoriality, and other behavior to get the expected privacy? 4. What design alternatives can be proposed for better flat development? The field research was taken place at the flats of Tanah Abang and Kebon Kacang, Central Jakarta. Stratified random sampling was applied and a hundred selected respondents were fixed. Then the data was analyzed statistically with the aid of microstate program. Testing of hypothesis was done by using chi-square test. The findings of this research are: 1. The privacy of flat residents is related to individual and physical environment factors. There are significant relations between privacy and the salary, the type of the earn of living, and how much time the residents have been living in the flats. The physical environment factors which relate significantly to privacy are the area of the dwelling unit, the inner density, and the type of floor plan. 2. The floor plan type is related to the need of avoiding noise and the need of limiting the intimacy to certain people. The need of avoiding noise on the cluster type is high but on the linear type is low. For the need of limiting the intimacy, both type are high. 3. There is a very significant relation between privacy and crowding; the higher the privacy the higher the crowding. 4. In order to get the expected privacy, the residents do control mechanisms such as personal space, territoriality, and other behaviors From the architectural design aspect, it can be pointed out several findings and alternatives: 1. For the very small dwelling unit (T-21 or smaller) the need of flexibility is a necessity. The flexibility of using rooms and furniture gives the residents the availabilities to create various room patterns, such as day pattern or night pattern. In a small unit for a family, it should be provided a multifunction room that can be separated into two rooms; room I for the children and room II for the parents. 2. There should be a transitional space between public and private zone in a house. The alternative design is to place multifunctional worked room between the corridor and the living room. 3. The width dimensions of corridors and stairs in flat building should fit the social distance or the distance to keep formal and not intimate communication between two people or more. 4. In order to propose social interaction among the residents and also provide privacy, the floor plan type should be the twin corridor and the doors face each other are arranged alternately. 5. The concept of territoriality which has the functions of personalization and defense can be used to make the environmental management of the flat more easier. But there should be a straight boundary that differs the individual and collective property. 6. For minimizing cost and providing high flexibility, the design and construction of a flat should allow the residents to build the individual parts, which are notcollective properties, of the building by themselves. More researches need to be done to find probable aftereffects of coping with the stresses which probably exist in the environment. Besides that, the positive impacts that may become of, should also be learned. Technical mistakes made in mass housing design could result in multiple loss or wastefulness, but the failure of understanding the interaction between behavior and certain physical environment we built, may plunge the environment in disaster.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prayogi Rosandy
Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai fungsi hunian satu unit bangunan maupun sekelompok bangunan di atas lahan terbangun, perumahan dan permukiman memiliki kondisi untuk dapat melangsungkan fungsinya secara baik, serta secara khusus diharapkan mampu pula menyelamatkan dari bencana kebakaran. Permasalahan inilah yang menjadi fokus diskusi dalam penulisan ini, dengan mengamati beberapa karakteristik bangunan gedung apartemen di Jakarta Pusat. Analisis penelitian ini menggunakan metode AHP untuk mendapatkan faktor risiko yang dominan. Dengan implikasi dari analisis risiko kebakaran pada bangunan tinggi apartemen di Jakarta Pusat, diharapkan permasalahan risiko kebakaran baik dari segi bangunan, penghuni, serta sistem lingkungan, akan mampu mencegah dan bisa menanggulangi risiko kebakaran yang dapat terjadi setiap waktu.
ABSTRACT
As a function of housing, one or more building units on a constructed land have the condition to do its function correctly, and it also hopefully can save people from fire disaster. That is the focus of discussion in this writing, through observing some apartment building characteristic in Central Jakarta. This research analysis is using AHP method to overcome a dominant risk factor. With the implication from the analysis of fire accident risk at high apartment in Central Jakarta, it is expected that the risk of fire accident problem; whether its construction risk, human system, or environment system will be preventable, and able to cope with the fire disaster risk that can occur any time.
2008
T40720
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Alam Sari
Abstrak :
Gedung apartemen merupakan salah satu pekerjaan yang sangat kompleks dan harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Oleh karena itu, harus direncanakan detail-detail pekerjaan yang tepat agar proses konstruksi dapat dikerjakan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan. Agar proses konstruksi tidak mengalami kebingungan, maka dibuatlah standar Work Breakdown Structure sebagai alat bantu berjalannya suatu proyek. Dalam penelitian ini, dibuat standar WBS pekerjaan struktur bawah, dimana pembuatan standar WBS ini telah melalui proses validasi pakar yaitu dengan menggunakan teknik Delphi. Selain itu, penelitian ini membahas tentang perencanaan sumber daya proyek pada pekerjaan struktur bawah, dimana sumber daya ini diidentifikasi melalui elemen-elemen WBS yang sudah di standarisasi. ...... Apartement building is a very complex job and should be well planned to avoid mistakes. Therefore, must be planned details right job so that the construction process can be done with a clear and fit for purpose. So that the construction process does not become confused, then be made to the standard Work Breakdown Structure as aids the passage of a project. In this study, the authors make the standard WBS of substructure work, where the making of this WBS standard has been through the process of expert validation is by using Delphi technique. In addition, this study discusses the planning of project resources at substructure work, where these resources are identified through standardized WBS elements.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S68509
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library