Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Savitri Esthi Wardani
Analisis praktik treaty shopping wajib pajak dalam negeri (WPDN) Indonesia dan ketentuan anti-treaty shoping Indonesia
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T24535
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Kurniawan
Analisis Pengaturan Anti-Treaty Shopping Melalui Penerapan Principal Purpose Test (PPT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum = Analysis Of Anti-Treaty Shopping Regulations Through The Implementation Of The Principal Purpose Test (PPT) In Indonesia Viewed From The Perspective Of Legal Certainty
" Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan berpotensi menjadi aggressive tax dispute. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PPT ditinjau dari perspektif kepastian hukum; menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan PPT dan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eny Susilowati
Analisis ketentuan anti treaty shopping dalam upaya pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia = Analysis of anti treaty shopping provisions in preventive efforts of tax treaty abuse in Indonesia
" Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di BEI dilakukan dengan cara pembentukan SPV financing dan banyak didirikan di Belanda. Ketentuan anti treaty shopping Indonesia memuat pendekatan penentuan beneficial owner sesuai ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28354
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library