Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Teori tentang fraud menggambarkan faktor-faktor terjadinya tindak kecurangan. Di dalam teori fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon, seluruhnya mengandung elemen opportunity yang berarti kesempatan atau celah yang diakibatkan dari adanya kelemahan dalam sistem atau pengendalian pada suatu area, ditambah dengan kurang efektifnya fungsi pengawasan dari pihak yang berwenang (Arens et al., 2015). Fraud yang terjadi dapat berujung pada tindak pidana ekonomi yang salah satunya adalah korupsi. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002, pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dan implementasi yang memadai dari program Anti Pencucian Uang di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan dan penerapan program Anti Pencucian Uang di Indonesia yang mencakup evaluasi terhadap: (1) tingkat efektivitas pengendalian TPPU, (2) tingkat kepatuhan Bank terhadap POJK Nomor 12 Tahun 2017, (3) kinerja OJK dan PPATK selaku Lembaga Pengawas Pengatur dan FIU, dan (4) mengetahui faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluasi. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak regulator (OJK dan PPATK) dan pihak Bank yang diteliti, sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari hasil analisis dokumen terkait. Dari hasil wawancara/permintaan keterangan dan analisis dokumen diketahui bahwa: (1) tingkat efektivitas pengendalian TPPU di Indonesia sudah baik, (2) tingkat kepatuhan Bank terhadap POJK terkait maupun program APU lainnya sudah baik, dan (3) kinerja OJK dan PPATK selaku regulator dan FIU juga sudah baik. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penerapan program APU di Indonesia berdasarkan hasil penelitian adalah terkait identifikasi dan verifikasi Beneficiary Owner (BO) dan kelemahan dalam hal pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik. Walaupun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, namun diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Rezim APUPPT Nasional maupun bagi penelitian selanjutnya dengan tema sejenis ......The theory of fraud ddescribes the factors for the occurrence of fraud. In the theory of the fraud triangle, fraud diamond, and fraud pentagon, all contain elements of opportunity which means opportunities or gaps resulting from weaknesses in the system or controls in an area, coupled with the ineffective oversight function of the authorities (Arens et al., 2015). Fraudulent acts can lead to economic crimes such as corruption. According to Law Number 15 of 2002, money laundering is an attempt to hide or disguise assets obtained from criminal acts. Therefore, adequate regulation and implementation of the Anti-Money Laundering program is needed. This study aims to evaluate the implementation of the Anti-Money Laundering program in Indonesia which includes evaluation of: (1) the effectiveness level of ML control, (2) the level of Bank compliance with POJK Number 12 of 2017, (3) the performance of OJK and PPATK as Supervisory Institutions Regulators and FIU, and (4) to find out the factors causing the ineffective implementation of the Anti-Money Laundering Program in Indonesia. This study uses a qualitative research method with an evaluation approach. The primary data in this study were obtained from interviews with the regulators (OJK and PPATK) and the banks studied, while the secondary data in this study were obtained from the analysis of related documents. From the interviews and analysis of documents results, it is known that: (1) the level of effectiveness in controlling money laundering offenses in Indonesia is already good, (2) the level of Bank compliance with related POJK and other AML programs is good, and (3) the performance of OJK and PPATK as regulators and FIU is also good. Based on research results, the problems in the implementation of the AML programs in Indonesia are related to the identification and verification of the beneficiary owners (BO) and weaknesses in the utilization of sectors that are not properly regulated. Even though this research has some limitations, it is hoped that the results of this research can be useful for the National AML-CFT Regime as well as for further similar research

Abstrak :
ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap keberlangsungan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan subjek utama yang berupa hal yang memiliki nilai ekonomis, Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mengancam sektor Jasa Keuangan, terutama Bank Umum yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Indonesia diharuskan mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang sebaik mungkin untuk mengurangi potensi kerusakan pertumbuhan ekonomi negara. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah sejauh manakah penerapan prinsip Customer Due Diligence berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Program Anti-Pencucian Uang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dapat mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang serta sejauh manakah Putusan Pengadilan No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg telah mencerminkan dan membuktikan peranan Bank Umum di Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode Peneilitan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data adalah data sekunder berupa studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai penerapan prinsip Customer Due Diligence yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengenai bagaimana Bank Umum bertindak terhadap indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

ABSTRACT

---

Money Laundering is considered as a serious threat towards the economic sustainability and development of a state. With the main subject of things with economical value, Money Laundering is highly threatening to the Financial Services sector, especially Commercial Banks which hold the main function to gather funds from the society. Indonesia shall prevent the practices of Money Laundering as best as possible to reduce the potential damage towards the economic growth of the state. As for the research questions of this research are on to what extent does the implementation of the Customer Due Diligence principle based on Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering alongside with the Anti-Money Laundering in Commercial Banks based on Financial Services Regulation no. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector could prevent and mitigate risks to Money Laundering practices and to what extent does the Court Decision No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg has reflected and proved the role of Commercial Banks in Indonesia towards the prevention and eradication of Money Laundering. The research method used is a juridical-normative approach. The data collection tool is with secondary data in the form of literature studies supported by an interview. The results of the research conducted are about how the implementation of the Customer Due Diligence holds a high influence towards the prevention and eradication of Money Laundering and how Commercial Banks would act towards the possibility of a Suspicious Financial Transaction or a practice of Money Laundering.