Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan berpotensi menjadi aggressive tax dispute. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PPT ditinjau dari perspektif kepastian hukum; menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan PPT dan tantangan yang dihadapi otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui hasil wawancara mendalam dengan key informant terkait, serta melakukan kajian literatur. Hasil yang diperoleh baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun aspek lingkungan sosial, PER-25/PJ/2018 belum dapat memberikan kepastian hukum. Ditinjau dari keunggulannya, PPT akan dapat menjangkau skema-skema penghindaran pajak yang belum tercakup oleh regulasi yang sudah ada, namun kelemahannya, PPT akan menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha mengenai penafsiran yang diterapkan oleh otoritas pajak. Dari segi tantangan, upaya otoritas pajak untuk menilai motif, akan sangat tergantung pada perolehan data dan informasi yang relevan. Dari sisi wajib pajak, wajib pajak harus mengupayakan perencanaan manajemen risiko atas penerapan PPT yang dilakukan oleh otoritas pajak.   ......The Indonesian government has participated in the Multilateral Instrument (MLI) and determined the Principal Purpose Test (PPT). Indonesia also has domestic regulations, namely PER-25/PJ/2018. MLI and PER-25/PJ/2018 do not stipulate how PPT should report. Indonesia's efforts to combat aggressive tax planning will have the potential to become aggressive tax disputes. The purpose of this research is to analyze the implementation of PPT from the perspective of legal certainty; analyze the advantages and disadvantages of implementing PPT and the challenges. The research approach used is using qualitative methods. The data collection technique is through in-depth interviews with related key informants, and a literature review. The results obtained from both regulatory, institutional, and social environmental aspects, PER-25/PJ/2018 have not been able to provide legal certainty. Advantages, PPT will be able to reach tax avoidance schemes that have not been covered by existing regulations, but the weakness is that PPT will raise concerns for business regarding the findings applied by the tax authorities. In terms of challenges, efforts by the tax authorities to assess motives will depend heavily on the acquisition of relevant data and information. The taxpayer must seek risk management planning for implementing PPT carried out by the tax authority.

Abstrak :
Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di BEI dilakukan dengan cara pembentukan SPV financing dan banyak didirikan di Belanda. Ketentuan anti treaty shopping Indonesia memuat pendekatan penentuan beneficial owner sesuai OECD dan mengeluarkan SKD dalam bentuk Form-DGT. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa negara mitra P3B yang tidak meng-endorse form-DGT tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan penentuan beneficial owner sebaiknya diatur dalam P3B dan memasukkan klausul pengujian berdasarkan OECD, mengefektifkan exchange of information dengan negara-negara mitra P3B dan memanfaatkan data yang diperoleh secara maksimal. ......This research discussed about the practice of treaty shopping which done by WPDN Indonesia especially public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Anti-treaty shopping provisions in Indonesia. The research type is descriptive qualitative research design. The result of this research concludes that the practice of treaty shopping by WPDN Indonesia especially public companies listed on the IDX done by the formation of SPV financing and more established in the Netherlands. Indonesia anti-treaty shopping provisions provide to the beneficial owner determination approach based on OECD and release Certificate of Domicile Form-DGT. In practice there are some tax treaty partners that do not to endorse the issuance form. This research suggest that the beneficial owner determination should be set out in tax treaty with treaty partner and enter the clause test based on OECD, streamline the exchange of information with tax treaty partner and using data obtained with the maximum.