Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan Google Indonesia dinilai KPPU dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan disini, adalah membahas dua permasalahan berkenaan kebijakan tersebut. Pertama, mengenai tinjauan aturan-aturan umum dari pengadaan jasa layanan distribusi aplikasi di Indonesia, serta tinjauan mengenai peraturan lebih khusus yang melarang adanya pelanggaran dalam menjalankan usaha mengacu pada aturan Hukum Persaingan Usaha. Kedua, mengenai analisis yuridis terhadap dugaan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan Google Indonesia sebagai penyedia jasa layanan distribusi aplikasi terhadap pengembang aplikasi. Dalam penulisannya, naskah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta melalui pendekatan Undang-Undang khususnya yang mencakup aturan-aturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan juga dibuat dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan baru Google Indonesia yang diduga melanggar tiga pasal di dalam UU Antimonopoli telah sesuai dengan maksud dan unsur dari pasal-pasal tersebut, serta dampak dari kebijakan tersebut dapat menganggu iklim persaingan usaha di Indonesia.  ......According to the KPPU, the new policy issued by the company Google Indonesia can be an act of violating the Business Competition Law which creates unfair business competition. The main problem here is to discuss two problems regarding the policy. First, regarding a review of general rules for the procurement of application distribution services in Indonesia, as well as a review of more specific regulations that prohibit violations in running a business referring to the rules of Business Competition Law. Second, regarding the juridical analysis of allegations of violations of the Business Competition Law by Google Indonesia as a provider of application distribution services to application developers. In writing, this manuscript was written using normative juridical research methods and through the approach of laws specifically covering business competition regulations in Indonesia. Writing is also made using primary and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of the study revealed that Google Indonesia's new policy, which allegedly violated three articles in the Antimonopoly Law, was in accordance with the intent and elements of these articles, and the impact of the policy could disrupt the business competition climate in Indonesia

Abstrak :
Bermula dari penolakan terhadap masuknya taksi online dalam menyelenggarakan usaha transportasi umum dengan mengadakan demo oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional. Masuknya taksi online untuk memperluas bisnis transportasi tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pelaku usaha taksi online karena dianggap dapat mematikan usaha angkutan sewa dan taksi konvensional dengan menawarkan tarif taksi online yang dibawah tarif angkutan sewa dan taksi konvensional. Oleh sebab itu, pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional, secara bersama-sama membatasi daerah pemasaran jasa angkutan taksi online tersebut serta menghalangi taksi online tersebut untuk masuk pada dan memasarkan jasa taksi online. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur terkait dengan tindakan pelarangan beroperasinya taksi online oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali; apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali bersama dengan bendesa adat serta pengusaha jasa pariwisata di Bali yang menghalangi beroperasinya taksi online pada wilayah wisata tersebut termasuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dengan adanya perjanjian yang anti-persaingan ini menyebabkan terhambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengatur terkait dengan penyelenggaraan usaha transportasi umum di Bali sehingga dengan terwujudnya persaingan yang bebas dan adil, maka terwujud juga kesejateraan rakyat. ......It begins from the refusal of the entry of online taxis in organizing public transportation businesses by holding demonstrations by conventional rental and taxi business operators. The entry of online taxis to expand the transportation business is a threat to online taxi business players because it is considered to be able to shut down conventional rental and taxi transportation businesses by offering online taxi fares that are below conventional rental and taxi transportation rates. Therefore, conventional rental and taxi business operators jointly limit the marketing area of the online taxi transportation service and block the online taxi from entering and marketing online taxi services. The problem raised in this scientific paper is how business competition law regulates related to the prohibition of the operation of online taxis by conventional rental and taxi business operators in Bali; whether the actions taken by conventional rental and taxi transportation business operators in Bali along with traditional villages and tourism service entrepreneurs in Bali block up the online taxis in these tourist areas, this act is considered as a violation of competition law and against the principle and the purpose of Competition Law based on The Law No.5/1999. To answer these problems by using juridical-normative legal research methods and descriptive-analytical data analysis. The results of the study show that there are agreements that are prohibited in business competition law. With the existence of this anti-competitive agreement, it has hampered the achievement of public`s welfare. The government needs to regulate related to the implementation of public transportation business in Bali so that with the realization of free and fair competition, the publics welfare will also be actualize.

Abstrak :
Kartel adalah salah satu praktik anti persaingan yang dapat merugikan perekonomian, pelaku usaha, maupun konsumen. Kesulitan mengungkap praktik kartel di antara pelaku usaha adalah karena sifat kerahasiannya. Hal-hal tersebut menjadi alasan berlakunya leniency program di berbagai negara sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan kartel. Penelitian ini akan membahas pengaturan leniency program di berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang serta penerapannya menurut hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif. Leniency program yang diatur dalam leniency policy di berbagai negara memiliki desain yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing negara. Di Indonesia leniency program sempat diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2010 namun ketentuan mengenai leniency tersebut dicabut karena tidak ada landasan hukumnya. Untuk itu perlu dilakukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai payung hukum berlakunya leniency program sebagai salah satu pilihan instrumen pembuktian kartel di Indonesia.

---

Cartel is one of practices to restrict competition from economic loss that could harm entrepreneurs or even consumers. Difficulty in revealing cartel practice among entrepreneurs is due to its confidentiality which gave birth to leniency program enactment in several countries as an instrument to verify cartel. This research will discuss leniency program in several countries, such as United States, European Union, Australia and Japan, as well as its implementation according to competition law in Indonesia. This research is a normative legal research which uses qualitative analysis. In Indonesia, leniency program once regulated in KPPU Regulation Number 4 Year 2010, but it was revoked due to the absence of legal basis. Therefore Law Number 5 Year 1999 needs amendment as the umbrella act of leniency program enactment which acts as one of cartel verification instruments in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Suku bunga pinjaman belum juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan meski suku bunga acuan telah diturunkan beberapa kali oleh Bank Indonesia. Suku Bunga Pinjaman yang tinggi itu menyebabkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mengindikasikan terjadinya praktik anti persaingan dalam berlangsungnya kegiatan industri perbankan. Praktik anti persaingan pada dasarnya merugikan pihak-pihak seperti masyarakat atau pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini diketahui bahwa suku bunga pinjaman yang terus menerus tidak mengalami penurunan adalah instansi-instansi perbankan yang tergolong besar dari segi aset namun tetap menarik masyarakat untuk menjadi nasabah di dalamnya sehingga merugikan instansi-instansi perbankan lainnya yang lebih kecil meski tidak menetapkan suku bunga pinjaman yang sama tingginya dengan mereka. Yang menjadi pokok permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perbankan terkait penetapan suku bunga pinjaman jika dihubungkan dengan ketentuan di dalam Hukum Persaingan Usaha dan apakah dengan adanya suku bunga pinjaman yang relatif tinggi dalam kurun waktu yang cukup lama dapat menjadi salah satu indikasi terjadinya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Persaingan Usaha.

---

ABSTRACT
Loan interest rates have not decrease yet in recent years although the benchmark of interest rate has been lowered several times by Bank Indonesia. The high of Banking Interest Rate made the Competition Supervisory Commission KPPU indicates the existence of anti competitive practices in the course of banking industry activities. Anti competitive practices are essentially detrimental to parties such as society or other business actors. In this case, it is known that the continuous lending rate does not decrease are banking institutions that are large in terms of assets but still attract the public to become customers in it so as to harm other smaller institutions of banking, although not setting interest rates on loans which is as high as them. The main problem in this study is how the provisions of banks related to the determination of interest rates on loans when associated with the provisions in Competition Law and whether the existence of relatively high interest rates in the period of time can be one indication of the alleged violation against provisions of Competition Law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dalam kerja sama yang dilakukan oleh Grab Indonesia dan PT TPI dalam jasa angkutan sewa khusus terhadap mitra pengemudi mandiri dan dugaan praktik anti persaingan usaha yaitu perjanjian tertutup, integrasi vertikal dan praktik diskriminasi dalam kerja sama tersebut. Dugaan tersebut muncul diawali dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mitra pengemudi mandiri GrabCar di Medan pada tanggal 23 April 2018, yang menuntut agar Grab Indonesia tidak memberlakukan orderan prioritas terhadap mitra pengemudi PT TPI. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait dampak yang ditimbulkan dari kerja sama Grab Indonesia dan PT TPI terhadap mitra pengemudi mandiri GrabCar berserta analisis dugaan praktik anti persaingan usaha ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerja sama Grab Indonesia dan PT TPI tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dampak-dampak yang dirasakan oleh mitra pengemudi mandiri GrabCar seperti orderan prioritas, penurunan pendapatan dan kesulitan mendapatkan order tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rating, performa dan ketatnya persaingan dengan pengemudi taksi daring yang lain.
This thesis discusses the impact arising from the cooperation conducted by Grab Indonesia and PT TPI on GrabCar independent driver partners, as well as the alleged unfair competition practice namely closed agreements, vertical integration and discriminatory practices carried out in cooperation conducted by Grab Indonesia and PT TPI related to special rental transport services. The allegations emerged preceded by a demonstration conducted by hundreds of GrabCar independent driver partners in Medan on April 23th, 2018, who demanded that Grab Indonesia to not impose priority orders on PT TPI's driver partners. Through the normative juridical research method with descriptive-analytical type, this study provides an in-depth description of the impact of the alleged unfair competition practices on GrabCar's independent driver partners as well as the analysis of the alleged unfair competition practices based on applicable laws and regulations regarding competition law. The results showed that in the cooperation between Grab Indonesia and PT TPI, there were no indications of violations of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition and the impacts felt by GrabCar independent driver partners such as priority orders, decreases in income and the difficulty of getting the order are influenced by several factors such as rating, performance and intense competition with other online taxi drivers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling terkait dengan aspek-aspek hukum persaingan usaha. Kondisi semakin banyaknya teknologi yang diberikan Paten dan dimiliki oleh banyak Pemegang Paten, berpotensi menyulitkan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi baru karena terhalang oleh Paten-Paten lain yang saling menghambat (blocking). Perjanjian Lisensi Patent Pooling merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Perjanjian Lisensi Patent Pooling dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi yang saling terkait, mengurangi biaya transaksi, menghilangkan Paten-Paten yang menghambat (blocking), dan mengurangi biaya sengketa di pengadilan. Namun demikian, Perjanjian Lisensi Patent Pooling adalah suatu bentuk perjanjian di antara banyak pihak yang juga berpotensi menjadi bersifat anti persaingan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pengaturan mengenai pedoman penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling di Indonesia masih belum diatur secara jelas, lengkap, dan komprehensif di dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009. Karenanya, KPPU perlu membandingkan dan mengadaptasi pengaturan mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling dengan pengaturan di Amerika Serikat. ......This thesis discusses the assessment on Patent Pooling License Agreement with respect to the antitrust regulation. The increasing number of patented technologies that is owned by many patent holders could potentially complicate many parties to develop new technology because it can block each other. Patent Pooling License Agreement is one of the solution to overcome the condition because it can integrate technologies interrelated, reduce transaction costs, eliminate blocking patent, and reduce the costs of future disputes in court. However, Patent Pooling License Agreement is a form of agreement among many parties that can also be potentially anti-competitive under certain conditions. Regulations regarding guidelines to assess Patent Pooling License Agreements in Indonesia has yet to be arranged in a clear, complete, and comprehensive state in the KPPU Regulation No. 2 Year 2009. Therefore, KPPU should compare and adapt regulations regarding the assessment of Patent Pooling License Agreement based on regulations in the United States.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pengaturan ketentuan persaingan didalam Regional Trade Agreements yang dilatarbelakangi oleh eksistensi praktik anti persaingan lintas negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah memicu terjadinya praktik anti persaingan lintas negara dan oleh karena itu pengaturan persaingan di dalam Regional Trade Agreements merupakan jalan keluar yang tepat dalam membendung terjadinya distorsi terhadap pasar global. Dari adanya ketentuan persaingan ini , penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Kebijakan Perdagangan dan Kebijakan Persaingan merupakan komplementer satu sama lain, Kedua, memasukkan ketentuan persaingan di dalam Regional Trade Agreements untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan tidak dirusak oleh praktik anti kompetitif, dan Ketiga, Soft harmonisation dan Soft Law merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan negara berkembang dalam menerapkan pengaturan persaingan. ......This thesis discusses the arrangement of competition provisions in Regional Trade Agreements which is motivated by the existence of anti-competitive practices across countries. This research is normative juridical research by using secondary data. The results of this study indicate that globalization and trade liberalization have triggered anti-competitive practices across countries and therefore the regulation of competition within the Regional Trade Agreements is an appropriate way to stem the occurrence of distortions to global markets. From this competition stipulation, the study concludes that: First, the Trade Policy and Competition Policy are complementary to one another; Secondly, Incorporating competition provisions within the Regional Trade Agreements is to ensure that the expected benefits of trade liberalization are not undermined by anti-competitive practices, And Third, Soft harmonization and Soft Law are the most appropriate approaches to developing countries in applying competition arrangements.

Abstrak :
[Skripsi ini membahas tentang fenomena praktik anti persaingan yang melewati batas geografis suatu negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku anti persaingan lintas negara dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama ekonomi baik regional maupun internasional yang membentuk suatu pasar bebas dengan jenis praktik anti persaingan yang bermacam-macam, seperti: (a) Akses Pasar; (b) Kartel Internasional; (c) Kartel Ekspor); (d) Merger dan Akuisisi dengan internasional spillover, dan (e) Praktik sewenang-wenang oleh TNC (Trans National Corporation). Dari adanya praktik anti persaingan lintas negara tersebut, penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Praktik anti persaingan lintas negara memliki perbedaan dengan praktik anti persaingan domestik dalam hal dimensi internasionalitasnya, Kedua, Setiap Yurisdiksi Persaingan Usaha di berbagai negara memiliki kebijakan persaingan yang berbeda-beda dalam melakukan penanganan terhadap praktik anti kompetisi lintas negara tersebut, dan Ketiga, pentingnya memelihara jalinan nilai-nilai yang dianggap baik sehingga akan tercipta kondisi persaingan yang harmonis. ......This thesis discusses the phenomenon of anti-competitive practices that pass through the geographical boundaries of a country. This research is a normative juridical research using secondary data. The results of this study indicate that the anti-competitive behavior across countries, motivated by economic cooperation both regionally and internationally, which form a free market with the type of anti-competitive practices are diverse, such as: (a) Market Access; (b) International Cartel; (c) Export Cartel); (d) Merger and Acquisition with international spillover, and (e) Arbitrary Practice by TNCs (Trans National Corporation). From the existence of cross border anti-competitive practices, this study conclude that: First, cross border anti-competitive practices possess differences with domestic anti-competitive practices in terms of its internationality dimensions , Second, each of Competition jurisdiction in various country have different competition policy in handling cross border anti-competitive practices, and Third, the importance of maintaining the relation of values that are considered good that will create harmonious conditions of competition., This thesis discusses the phenomenon of anti-competitive practices that pass through the geographical boundaries of a country. This research is a normative juridical research using secondary data. The results of this study indicate that the anti-competitive behavior across countries, motivated by economic cooperation both regionally and internationally, which form a free market with the type of anti-competitive practices are diverse, such as: (a) Market Access; (b) International Cartel; (c) Export Cartel); (d) Merger and Acquisition with international spillover, and (e) Arbitrary Practice by TNCs (Trans National Corporation). From the existence of cross border anti-competitive practices, this study conclude that: First, cross border anti-competitive practices possess differences with domestic anti-competitive practices in terms of its internationality dimensions , Second, each of Competition jurisdiction in various country have different competition policy in handling cross border anti-competitive practices, and Third, the importance of maintaining the relation of values that are considered good that will create harmonious conditions of competition.]