Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Laut Republik Indonesia menjalankan kebijakan terkait pengadaan dan pemanfaatan kapal perang yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer. Fokus perhatian dari penelitian ini mengarah pada implementasi dari kebijakan yang diambil guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode kesejarahan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya proses pengadaan kapal perang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Alasan pertama berkaitan dengan maraknya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tindakan Belanda yang mengabaikan kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kedua faktor ini pada akhirnya membuat Presiden Sukarno menjalankan kebijakan penguatan sekaligus konfrontasi militer sebagai kekuatan penggentar. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur pemimpin lain dan pertimbangan terhadap sumber yang lebih beragam.This research present to explain how the Indonesia Navy launched a policy related to the procurement and utilization of the warships during the Parliamentary Democracy period. The focus of attention from this research is directed at the implementation of the policies taken to maintain Indonesias marine defense and security. Using the historical method, this study found the factors that led to the procurement process of warships to be used by the Indonesian Navy. The first reason relates to separatist movements in several regions which threaten the integrity of the Republic of Indonesia. While the second reason relates to the Netherlands which discusses West Irian into the lap of Indonesia. These two factors ultimately led President Sukarno to carry out a policy of strengthening while military confrontation as a deterrence power. Despite considering various points of view, this research still has room for further discussion that discusses the views of other leaders and considerations of a more diverse source."

"ABSTRAKAlasan saya menulis tentang Armada Penyelundup, Angkatan Laut Republik Indonesia Menerobos Blokade Belanda Tehun 1946-1949 ini edalah : Pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan tentang sejarah perjuangan di bidang kelautan. Hal tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai sumber, dan juga banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu sudah tiada lagi .Yang kedua, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Armada Penyelundup yang menjadi inti dari skripsi ini, pada umumnya hanya dikupas secara sepintas saja, misalnya dalam karya-karya dari Zamzulis Ismail BA, ALRI Deerah Aceh (1945-1950); Departemen Penerangan RI, 20 Tahun Indonesia Merdeka III; ataupun dalam buku Sejarah TN1-AL (1945-1950) ' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI-AL, yang mencatat bahwa Armada Penyelundup_ memegang peranan dalam menerobos blokade Belenda di perairan-perairan yang dikuasai Belanda. Sumber-sumber data dan pokok-pokok permasalahan.

---

"

"ALRI Pangkalan IV Tegal sebagai organisasi ALRI terbe_sar di Jawa pada periode Perang Kemerdekaan RI (1945-1948), di bentuk dan dikembangkan oleh para anggota BKR/TKR Laut daerah Tegal dan Semarang pada bulan November 1945. Pada periode ini, Pangkalan IV Tegal, atau yang kemudian dikenal sebagai Corps Armada (CA) IV, berusaha mengembangkan konsep armada dan marinir dalam konsep keorganisasian ALRI, baik dalam penyusunan organisasinya maupun melalui jalur pendi_dikan, seperti Sekolah Angkatan Laut (SAL) Tegal dan Lati_han Opsir (LO) Kalibakung. Pada periode ini juga, Pangka_lan IV Tegal dihadapkan pada permasalahan dualisme komando yang saling bertentangan di dalam tubuh komando pusat ALRI, yaitu Markas Besar ALRI Yogyakarta dan Lawang. Keduanya saling berebut pengaruh agar dapat menguasai dan mengontrol Pangkalan IV di bawah komando mereka. Masalah dualisme ko_mando tersebut baru terselesaikan, ketika ALRI di reorgani_sari tahun 1948. Pada saat meletus Perang Kemerdekaan I (1947-1948), Markas dan Kota Tegal diduduki oleh Belanda, sehingga Pangkalan IV atau CA IV bergerilya di sekitar Te_gal-Pekalongan, dan bermarkas di Temanggung. Pada saat perang Kemerdekaan II (1948-1949), CA IV memperoleh daerah perjuangan sendiri di sekitar Pemalang-Pekalongan-Batang hingga sekitar Gunung Slamet. Daerah tersebut dikenal se_bagai rub-wehkreise Slamet (SNKS) V. CA IV merupakan pasu_kan ALRI terbesar di Jawa saat itu, dan satu-satunya pasu_kan ALRI yang memperoleh daerah Sub-Wehrkreis."