Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAngkutan udara mempunyai kelebihan dibandingkan denganjenis angkutan lainnya dilihat dan kecepatan, ketepatan dankenyamanan yang diberikan oleh angkutan ini. Angkutan udaramerupakan suatu sistem dimana antara perusahaan penerbangandengan pengelola bandar udara mempunyai keterkaitan yang tidakbisa dipisahkan. Perkembangan perusahaan penerbangan harusdiikuti oleh pengelola bandar udara demikian sebaliknya. Untuk mengusahakan Bandar Udara Internasional Soekarno?Hatta, Pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang diberi nama Perum Angkasa Pura II. Saat ini Perum Angkasa Pura II diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengelola dan megusahakan Bandar Udara Soekarno?Hattadan Bandar Udara lainnya di Indonesia. Sebagai BUMN yang mengusahakan dan menguasai Bandar Udara, perusahaan ini adalah padatModal dan padat Teknologi. Padat Modal berarti perusahaanmemerlukan investasi yang besar menyangkut penyediaan tanah,pembangunan phisik landasan dan sarana penunjang lainnya.Padat Teknologi berarti perusahaan memerlukan peralatan teknologi canggih untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kelancaran penerbangan. Dengan investasi pembangunan Bandar Udara Soekarno?Hattayang sangat besar, perum Angkasa Pura II pada awal beroperasinya tahun 1985 sampai tahun 1988 selalu mengalami kerugiankarena biaya operasi lebih besar dan pendapatan. Biaya operasiyang paling besar terletak pada biaya penyusutan (depresiasi)dan biaya pemeliharaan. Dari hasil analisa eksternal dan internal perusahaan,strategi dasar perusahaan yang sesuai dengari Perum Angkasa PuraII adalah Concentric Diversification. Dengan strategi ini,perusahaan dapat mengembangkan usaha ke usaha lain yang terkaitdengan teknologi dan pasar yang dimilik perusahaan. Sejalan dengan strategi dasar perusahaan, strategi investasi yang sesuai dengan Perum Angkasa Pura TI adalah strategiinvestasi secara selektif (Selective investment stategy).Namun dalam pelaksanaannya terlihat bahwa strategi investasìyang dilakukan perusahaan sangat dipengaruhi guna memenuhikelancaran dan keselamatan penerbangan sebagai misi utamaperusahaan. Akibat strategi investasi seperti ini, Perum Angkasa Pura II tidak bisa mengharapkan return secara langsungdan investasi yang telah dilaksanakan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomoe :740/KI1K.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan ProduktivitasBUMN bahwa untuk menentukan tingkat kesehatan suatu perusahaanadalah dilihat dari Kinerja keuangan perusahaan tersebut.Dengan berpedoman pada analisa tingkat kesehatan perusahaansesuai dengan surat keputusan tersebut, Perum Angkasa Pura IIUntuk periode 1986/1987/1988 dan 1987/1988/1989 berada padaposisi tidak sehat dan untuk periode 1988/1989/1990 serta1989/1990/1991 tingkat kesehatan perusahaan adalah sehat.Rendahnya tingkat kesehatan perusahaan adalah karena rentabilitas perusahaan yang sangat kecil, walaupun tingkat likuiditasdan solvabilitas perusahaan mempunyai nilai maksimum. Rentabilitas dipengaruhi kornponen laba bersih (net income) dan totalaktiva tetap perusahaan. Dari analisa yang dilakukan, rendahnya Rentabilitas perusahaan adalah akibat total aktiva tetap perusahaan yang terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari strategi investasi yang diterapkan oleh pemerintah dan Perum Angkasa Pura II sendiri. Untuk mengatasi hal ini, penulis memberikan saran yang kiranya dapat menolong perusahaan. Saran yang diberikan menyangkut pengembangan pendapatan Non Aeronautika dan pemamfaatan dari penggunaan (utilisasi) dari aktiva tetap perusahaan."

"Bandara Soekarno-Hatta (BSH) sejak berdirinya telah manual berbagai permasalahan menyangkut relasi sosial dengan masyarakat setempat Potensi permasalahan yang timbul tidak hanya akibat dampak lingkungan hidup berupa kebisingan namun juga permasalahan yang lebih kompleks menyangkut ekspektasi komunitas setempat yang pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat miskin untuk dapat menikamati hasil secara ekonomi atas kehadiran industri bandara di lingkungan mereka Berbagai permasalahan sosial tidak hanya memberikan kesan tidak tertib, namun juga tidak menguntungkan dari aspek security dan safety bags (BSH) sebagai bandara international yang membutuhkan standar aturan yang ketat Berbagai permasalahan sosial yang muncul diantaranya adalah munculnya profesi sektor informal di lingkungan BSH seperti tukang ojek, tukang parkir liar hingga gangguan-gangguan di sekitar pinggir bandara yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Penegakan aturan atas gangguan-gangguan ini sulit ditegakkan karena selama ini justru berdampak pada kerugian yang dialami BSH, seperti lumpuhnya BSH akibat unjuk rasa yang mereka lakukan.Di tengah kondisi demikian pengelola BSH justru telah mencanangkan pengembangan BSH menjadi Airport City. Sesuai konsep ini maka BSH akan dikembangkan mirip sebuah kota dengan dilengkapi berbagai fasilitas area komersial terpadu seperti trade center, tempat konferensi, super market, pusat hibumn dan sebagainya. Pengembangan ini akan dilakukan sebagai antisipasi persaingan bisnis bandara yang semakin ketat dengan mengembangkan BSH tidak hanya sekedar airport tetapi juga menjadi sebuah pusat bisnis yang berkelas. Merujuk pada kondisi relasi sosial dengan masyarakat sekitar yang terjadi saat ini, maka pengembangan BSH tersebut tentu akan memberikan dampak sosial yang lebih luas dan kompleks lerhadap masyarakat sekitar, mengingat dengan kondisi seperti saat ini pun permasalahan sosial yang dihadapi tidak dapat dikatakan ringan.Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial eksternal yang dilakukan pengelola BSH terulama menyangkut prinsip-prinsip kebijakan yang mendasarinya untuk mewuudkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Selama ini PT (Persero) Angkasa Pura II selaku pengelola BSH f dengan falsafah perusahaannya PEDULI, telah melakukan berbagai program untuk mewuudkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar. Penelitian secara khusus juga ingin melihat praktek-praktek community development (CD) yang dilakukan manajemen BSH sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan program CD merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan manakala relasi antara korporasi sebagai pendatang dan masyarakat local mengandung kesenjangan secara sosial ekonomi. Sementara itu pelaksanaan tanggung jawab sosial eksternal perusahaan apabila dapat dilakukan dengan tepat, akan memberikan dampak yang positif terhadap kelanggengan (sustainability) penyelenggaraan bisnis itu sendiri.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam kepada berbagai informan baik dari kalangan pengelola BSH maupun masyarakat sekitar BSIL Kegiatan observasi dan pengumpulan data sekunder yang relevan juga dilakukan untuk mendukung kegiatan analisa. Beberapa teori tentang Corporate Social Reponsibility (CSR) dan indikator-indikator evaluasi pelaksanaan CSR yang biasa digunakan di dunia internasional dicoba diterapkan pada penelitian ini, walaupun ternyata ditemukan ada yang kurang relevan. Konsep dan teori CD yang umum digunakan juga diterapkan sebagai alat bantu analisa dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian yang dilakukan manajemen BSH dalam pelaksaraan tanggung jawab sosial eksternal mereka, ternyata belum mampu memenuhi harapan etik (baca :kebutuhan sesungguhnya) masyarakat sekitar. Sebab pokok yang mendasarinya adalah tidak ada kebijakan operasional yang memadai yang dapat dijadikan pedornan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Hal menyebabkan tidak adanya perencanaan yang baik, tidak ada keterpaduan antar berbagai program, struktur organisasi yang kurang mendukung serta SDM yang tidak memadai. Begitu pula program CD yang ada ternyata beiwn dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan CD, selain itu belum ada alternative bidang kegiatan CD yang mampu menyentuh permasalahan nyata yang dialami masyarakat seperti pengembangan ekonomi masyarakat miskin.Sejalan dengan rencana pengembangan kawasan BSH ke depan, manajemen BSH perlu melakukan pembenahan terus menerus menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial. Adanya suatu eetak biru yang memuat prioritas tujuan serta aturan yang memadukan kerja lembaga dan unit di lingkungan BSH yang menjalankan program sosial merupakan suatu kebutuhan. Pembenahan kebijakan juga perlu ditunjang dengan kebijakan organisasi yang mendukung yaitu adanya unit kerja khusus yang catnip Randal untuk secara khusus menangani hubungan dengan masyarakat serta mengkoordinasi penaanganan masalah sosial termasuk kordinasi pengaturan program-program sosial agar mampu bersinergi. Selanjutnya dukungan somber daya manusia dan pendanaan yang memadai jelas sangat mempengaruhi keberhasilan upaya pembenahan yang dilakukan. Pembenahan secara konsisten perlu terus dilakukan agar potret kepedulian sosial mereka tidak hanya lebih berwarna namun juga benar-benar mampu memberikan manfaat nyata."

"Manajemen komunikasi krisis sangatlah penting didalam suatu perusahaan, pada penelitian ini peneliti membahas tentang ldquo;Manajemen Komunikasi Krisis Pada Perusahaan Badan Milik Negara Studi Kasus : Evaluasi Pengoperasian Terminal 3 Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta oleh PT Angkasa Pura II.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pengelolaan krisis yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya krisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil temuan berasal dari wawancara mendalam serta pengumpulan dokumentasi yang akan diselaraskan dengan konsep-konsep manajemen krisis dan komunikasi krisis. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen komunikasi krisis yang baik sepanjang pra-krisis, krisis dan pasca krisis pada objek penelitan.

---

Crisis communication management is very important within a company, in this study the researchers discuss about the ldquo Communication Management Crisis on State Owned Enterprises Case Study Evaluation of Operation Terminal 3 Jakarta International Airport Soekarno Hatta by PT Angkasa Pura II.

The purpose of this study is to determine the crisis management measures undertaken by PT Angkasa Pura II at the time, before and after the crisis. This research approach uses a qualitative approach.

The findings come from in depth interviews and the collection of documentation that will be harmonized with the concepts of crisis management and crisis communications. This study found that a good crisis communication management throughout the pre crisis, crisis and post crisis on the research object."

"Banyak pihak yang terkait dengan moda transportasi udara dan secara garis besar pihak tersebut antara lain adalah perusahaan angkutan udara, penumpang, ground handling, penyelenggara bandar udara, pemerintah selaku regulator dan pengguna jasa serta rnasyarakat di sekitar usaha tersebut beroperasi.Studi ini dimaksudkan untuk meninjau aspek hukum dari usaha jasa kebandarudaraan sebagai salah satu komponen dari terwujudnya moda transportasi udara. Pengelolaan jasa kebandarudaraan di Indonesia dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten 1 Kota) atau Badan Usaha Kebandarudaraan. Dalam pengelolaan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha kebandarudaraan di Indonesia adalah Bandan Usaha Milik Negara PT ( Persero ) Angkasa Pura I dan PT ( Persero ) Angkasa Pura 11 yang didirikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa kebandarudaraan, yang sesuai undang undang penerbangan dinyatakan bertanggung jawab alas keamanan dan keselamatan penerbangan dan kelancaran pelayanannya, artinya berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang harusnya diberikan dengan suatu pelimpahan, padahal realitanya kedua persero ini telah menyelenggarakan jasa kebandarudaraan walaupun secara tegas tidak ditemukan adanya bukti pelimpahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas - tugas yang menjadi kewenangan pemerintah yakni tentang keamanan dan keselamatan penerbangan.Di sisi lain penyelenggaraan jasa kebandarudaraan untuk mencari keuntungan juga menyediakan sarana maupun fasilitas termasuk tanah yang diperuntukkan bagi mitra kerja, mitra usaha dan badan usaha lain dengan sistem sewa menyewa dan atau ikatan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban.Disamping aspek hukum ekonomi tentang hak dan tanggung jawab tersebut, bagi pengguna jasa kebandarudaraan juga berhak atas kerugian yang diakibatkan oleh pemanfaatan jasa bandar udara. Sesuai undang-undang maka tanggung jawab keamanan dan keselamatan serta kelancaran pelayanannya tersebut wajib diasuransikan, namun sejauh ini belum ditemukan data adanya asuransi alas tangghung jawab tersebut, padahal resiko yang mungkin dialami oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan sangat besar, seperti kecelakaan pesawat udara, kerugian dan atau ketidak-amanan di bandar udara.Usaha jasa kebandarudaraan diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk standar internasional, karena itu usaha jasa bandar udara sarat dengan kcamanan dan keselamatan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari usaha jasa pengamanan. Karena itu penyelenggara bandar udara yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancarannya itu perlu diatur secara togas peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat pemerintah dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengamankan bandar udara. Hal-hal terpenting adalah : Undang - Undang Pencrbangan, Aspek Hukum Jasan Kebandarudaraan dan Undang Undang POLRI."