Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTRepresentasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. kehadiran anggota parlemen perempuan (APP) tidak sekedar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan indonesia timur yaitu: kabupaten maros, kabupaten bone, kabupaten tana toraja, kota parepare, kota mataram, kabupaten lombok timur, kota kendari, kabupaten belu, dan kota ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di kawasan Timur Indonesia."

"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

---

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue. "