Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lembaga legislatif merupakan lembaga representasi rakyat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tesis ini membahas mengenai fungsi representasi anggota legislatif, khususnya yang diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran; dan juga mengenai pelaksanaan akuntabilitas anggota legislatif dan faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif, dengan kajian pada DPRD Kota Depok. Hasil penelitian mendeskripsikan fungsi representasi di DPRD Kota Depok telah berjalan cukup baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dimana anggota legislatif pada tingkat kota/kabupaten secara geografis sangat dekat dengan konstituen dan selalu melibatkan dalam proses perumusan kebijakan. ......The legislative body is a representation agency in the governance, which has three functions: legislation, budgetary and oversight. This thesis discusses the representation function of legislative members, particularly those embodied in the implementation of the legislation and budgetary functions, and also regarding the implementation of the accountability of legislators and the factors affecting the performance of legislators, with studies on DPRD Kota Depok. The results describe the function of representation in Parliament Depok has been running pretty well in the implementation of the legislation and budgetary function, whereas legislators at the city / county is geographically very close to the constituents and always involve constituents in the policy formulation process.

Abstrak :
Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Hal ini tercantum dalam UUD 1945. Karena jumlah penduduk yang besar, wilayah negara yang luas, dan bentuk permasalahan yang kompleks membuat Indonesia menganut demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Akan tetapi, dalam perjalanannya ternyata anggota legislatif yang memiliki peran sebagai wakil rakyat sekaligus anggota partai yang telah mencalonkannya dalam pemilu tidak menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan. Gejala yang banyak terjadi adalah seringnya anggota legislatif lebih mementingkan perannya sebagai anggota partai dibanding memenuhi kewajiban sebagai wakil rakyat. Kondisi ini bahkan lebih terlihat pada anggota legislatif yang berada di pusat atau DPR. Dua peran yang dimiliki oleh anggota legislatif yaitu sebagai wakil rakyat dan anggota partai dapat menimbulkan konflik bagi anggota legislatif saat kedua peran tersebut memiliki harapan yang saling bertentangan. Konflik peran sebagai hasil interaksi dengan rakyat dan partai dalam rangka menunaikan tugas dapat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anggota legislatif. Hal ini dikarenakan interaksi dengan lingkungan sekitar membentuk konsep diri individu (Wrightsman, 1993). Pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimanakah konsep diri anggota legislatif? Dengan berbagai gejala sosial yang melatarbelakangi, bagaimanakah gambaran diskrepansi diri real-ideal dan diskrepansi diri real-sosial? Kemudian bagaimanakah gambaran konflik peran yang dialami oleh anggota legislatif? Seberapa besar pengaruh konflik peran terhadap diskepansi konsep diri anggota legislatif? Dalam menjawab rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini memakai teori komponen konsep diri Baron (1997), diskrepansi konsep diri Higgins (dalam Bracken, 1996), social self dari Fromm (1961), akibat-akibat diskrepansi dari Rogers, Fromm dan Higgins, konflik antar-peran dari Shaw dan Constanzo (1985). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisa kualitatif sebagai penunjang. Subyek penelitian adalah anggota legislatif pusat atau DPR. Penghitungan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengukuran rata-rata, standar deviasi, dan pengukuran regresi serta coding effect pada regresi berganda. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa diri ideal merupakan diri yang paling menonjol dalam menggambarkan diri anggota legislatif dibanding diri yang sesungguhnya dan diri yang ditampilkan di lingkungan. Diskrepansi konsep diri real-ideal anggota legislatif tergolong rendah, sedangkan diskrepansi konsep diri real-sosial mereka termasuk sangat rendah. Rendahnya diskrepansi konsep diri melalui analisa kualitatif disebabkan oleh kemampuan anggota legislatif untuk memenuhi harapan dari lingkungan. Konflik peran yang dialami anggota legislatif tergolong agak rendah dengan kecenderungan untuk mengakomodasi harapan partai. Sumbangan konflik peran terhadap diskrepansi konsep diri ternyata tidak berarti dan lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dari hasil penelitian tambahan ditemukan bahwa afiliasi politik anggota legislatif dengan orang tuanya memberikan hasil yang berbeda dalam diskrepansi konsep diri real-sosial. Selain itu, hasil penelitian lainnya adalah bahwa jenjang pendidikan anggota legislatif menentukan tinggi konflik peran yang dirasakan. Kedua temuan ini patut mendapat perhatian dalam melakukan penelitian lanjutan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACT
This skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups.

Abstrak :
Banten identik dengan politik dinastinya yang sudah mengakar. Kemenangan seorang calon dengan latar belakang dinasti merupakan hal biasa di Banten. Namun, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi calon dengan latar belakang non-dinasti dalam memenangkan suaranya di daerah-daerah pemilihan. Penelitian ini mencoba melihat strategi politik yang digunakan Ali Zamroni sebagai calon anggota legislatif tahaun 2019 yang berhasil memenangkan suaranya di Dapil Banten 1. Ali merupakan caleg dengan latar belakang non-dinasti yang berhasil memenangkan suaranya di antara klan dinasti terkuat di Banten. Tentu, fenomena ini sangat jarang ditemui. Penelitian ini menganalisis strategi politik yang digunakan Ali Zamroni dengan menggunakan Teori Strategi Politik milik Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ali Zamroni berhasil mendapatkan dukungan dengan menerapkan strategi berbasis data, lewat survei dan pemetaan dapil. Berbeda dengan pendekatan caleg dari dinasti politik yang memandang data sebagai bagian dari alat bantu pelaksanaan kampanye. Selain itu, Ali Zamroni melakukan kampanye door-to-door dan membawa fokus isu yang berbeda ke masyarakat, seperti isu kesejahteraan tani dan infrastruktur. Sementara caleg dari dinasti politik cenderung berfokus pada isu-isu besar, seperti ekonomi dan pendidikan. Ali Zamroni mampu memberikan penawaran baru dengan menyuarakan kebutuhan yang lebih mendalam dan nyata dari masyarakat. ......Banten is synonymous with deep-rooted dynastic politics. The victory of a candidate with a dynastic background is common in Banten. However, this certainly presents its own challenges for candidates with non-dynastic backgrounds in winning their votes in electoral districts. This research tries to look at the political strategy used by Ali Zamroni as a legislative candidate in 2019 who succeeded in winning his vote in the Banten 1 electoral district. Ali is a legislative candidate with a non-dynastic background who succeeded in winning his vote among the strongest dynastic clan in Banten. Of course, this phenomenon is very rare. This research analyzes the political strategy used by Ali Zamroni using Peter Schroder's Political Strategy Theory. This research uses qualitative methods with literature study. Research findings show that Ali Zamroni succeeded in gaining support by implementing data-based strategies, through surveys and electoral district mapping. This is different from the approach of legislative candidates from political dynasties who view data as part of the boundaries of campaign implementation. Apart from that, Ali Zamroni carried out door-to-door campaigns and brought different focus issues to the community, such as farmer welfare and infrastructure issues. Meanwhile, legislative candidates from political dynasties tend to focus on big issues, such as the economy and education. Ali Zamroni is able to provide new offers by voicing deeper and more real needs from the community.

Abstrak :
Tesis ini menggambarkan tentang faktor penyebab tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan pada UU pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (UU No.12 tahun 2003, UU No.10 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2012). Latar belakang penulisan yaitu berawal dari fenomena lemahnya keberadaan peraturan keterwakilan perempuan sehingga menjadi salah satu dampak rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan peraturan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, gaya keterwakilan anggota legislatif dalam pembuatan peraturan tentang keterwakilan perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik), dan keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik.

---

This thesis is about the factors why the role of women legislator is un maximum in decision making of women?s representation in electoral law DPR, DPD and DPRD (Act 12 of 2003, Act 10 of 2008 and No. 8 in 2012). The backround of this research is the weakness of women representation regulation which makes the number of women legislator is low in Indonesian legislative. Using qualitative method, this research has result that women legislator is un maximum when they do their role of making women representation regulation. The factors are, the first is the less of women legislator and the less of critism of woman legislator, the second is the focus of the women legislator is much concern about politic. The third factor is the style of women legislator when making women representation regulation is using delegation caracter (delegate from politic party). The last is the women representator issue has not yet become politic party ownership issue.

Abstrak :
Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. ......General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini meneliti strategi pemenangan dan hambatan calon anggota legislatif perempuan DPR-RI Ina Elizabeth Kobak pada Pemilu 2019 di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep strategi dari Henneberg dan Chen (2008) dan analisisnya dilengkapi dengan konsep patriarkisme dan teori kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode sampling purposive dalam pengumpulan datanya. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan, yakni pengaruh kepala suku, door to door, dan pendekatan publik. Pengambilan keputusan yang berpusat pada kepala suku dalam musyawarah masyarakat adat Papua menjadi kunci kemenangan calon anggota legislatif perempuan. Hambatan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan berasal dari hambatan adat, teknis, dan politis. ......This final paper examines the winning strategies and obstacles for women legislative candidates for DPR-RI Ina Elizabeth Kobak in the 2019 Election in Papua Province. This study uses a strategic conceptual framework from Henneberg and Chen (2008) and the analysis is complemented by the concept of patriarchism and theory of power. This study used a qualitative method with purposive sampling method for collecting data. The findings show that there are three main strategies in winning the candidates for women legislative members, namely the influence of tribal leaders, door to door, and public approaches. Decision-making that focuses on tribal leaders in the deliberations of indigenous Papuans is the key for winning women legislative candidates. The obstacles experienced by women legislative candidates come from customs, technical and political obstacles.