Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Emmanuella
"
Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27473
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fitri Endah Kania
"
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badan
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahun
harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yang
menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan dan
Undang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses
penyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yang
terlambat atau tidak menyesuaikan ...
"
2008
T37386
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Amalia
"
Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25955
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Amalia
"
ABSTRAK
Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan
yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap
perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam
undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan
perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka
penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya
kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya
kelalaian dari ...
"
2009
T37562
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Evi Yusnita
"
Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31514
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kartini Putri Ngadimin
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pro dan kontra Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas sebagai bentuk perjanjian. Anggaran Dasar dari Perseroan sendiri sering dipertanyakan bentuknya apakah berbentuk sebagai perjanjian ataupun peraturan untuk Perseroan yang bersangkutan. Perjanjian sendiri adalah aspek penting dalam kehidupan yang tidak lepas dari keseharian kita. Apabila Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dianggap sebagai bentuk perjanjian maka tentu akan berefek pada siapa saja yang terikat dengan kekuatan kontraktual dari Anggaran Dasar itu sendiri serta perubahan dari ...
"
2017
S66678
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rohati
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36288
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kartika Wahyu Putri
"
ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus
dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,
keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada
akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut
dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku
usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS
yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. ...
"
2016
T46692
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nusaibah Al-Hima
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Undang-Undang Nomor 1 ...
"
2014
S70175
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ghina Daifinah
"
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Direksi Perseroan seharusnya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan (AD Perseroan). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan tidak dilaksanakan atau dilanggar sehingga memicu timbulnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena merugikan pihak yang terkait. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas keabsahan Akta Berita ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library