Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yangmerupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakansalah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harussesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masihterus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatananggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalamUndang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakanpenelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundangundangantentang perkoperasian, peraturan-peraturan pelaksananya serta bukubukumengenai perkoperasian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperative charter arrangements that are the foundation

for the establishment of a legal entity. Cooperatives are one legal entity

recognized by the state. The process of establishing co-operative must comply

with laws and regulations applicable in Indonesia. Of this cooperative

arrangement has existed since 1915 and still continues to change with the social,

economic and political state. Manufacture of articles of the cooperative shall be in

accordance with the provisions contained in Law No. 25 of 1992. Writing of this

thesis is to use research to examine the juridical-normative regulations regarding

cooperatives, implementing rules and books about cooperative."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

This research discusses about problems that can be coused if the notary does not register the Adjustment of the Foundation's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights. Foundations that were established before the Law Number (No). 16 of 2001 regarding Foundations, must adjust their articles of association. The problem in this research is regarding the responsibility of the notary in registering the adjustment of the articles of association, also the efforts that can be made if the adjustment of the articles of association is not made. Both problems were analyzed using normative juridical research methods. After being analyzed, it was discovered that the Notary Public had the responsibility for registering the Adjustment of the Foundation's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System as well as manually. If the notary does not register the foundation, the foundation being penalized for not being able to use the word "foundation" and it can be dissolved based on a court decision. the responsibility for Notary negligence, the Notary will get sanctions in the form of a written warning until disrespectful dismissal from his position or association. The sanction is decided based on the decision of the Supervisory Board and the Honorary Council. In addition, to get compensation, the client can propose a lawsuit at the District Court on the basis of illegal acts. Therefore, it is hoped that the Notary will apply Article 16 paragraph (1) letter A of the UUJN seriously, so as to minimize problems that may arise in the future. However, if the negligence has occurred, the founder can establish a foundation, whose wealth comes from the wealth of the foundation which is no longer able to use the word "foundation" in front of it. In the stages of establishing a foundation, the stages of the announcement in the Additional State Gazette of the Republic Indonesia by the Minister is a very important stage. This can be used as an excuse for the revocation of the decision to establish a foundation based on the decision of the State Administrative Court"

"Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dengan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Undang-undang memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perseroan melakukan penyesuaian. Jika perseroan tidak melakukan penyesuaian, maka perseroan dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

"Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan serta tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi hukumnya serta menemukan hukum m concreto dengan tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dan berfokus masalah sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa yayasan yang telah melapaui waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undangundang tentang Yayasan berakibat pada hilang status hukum atas badan hukum yayasan tersebut yang berdampak pada harta kekayaan yayasan serta tanggung jawab pengurus terhadap yayasan.

---

The number o f foundations which have exceeded the time o f the statutes adjustment with Law on Foundations Number 16 o f 2001 Juncto Law Number 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 o f 2008 about the Implementation of The Law on Foundations is the background o f this thesis. The subject of problems are concerning about the status o f the foundation, resulting from the law of the assets owned by foundation, and the management's responsibility that its foundations statutes exceeded the adjustment deadline in accordance with Law No. 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008. This research based on the normative law research that purposed to hold the systematization of written law materials in order to facilitates analysis and construction o f the law also find the law in concrete with the type of the research that is used explanatories and focus on the problem so it is able to get the answer of the problem that the foundations which have exceeded the time of the statutes adjustment with the Law on Foundations Number 16 of 2001 Juncto Law Number 28 o f 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 about the Implementation of The Law on Foundations as the result, the law status of the law on foundation is lost it is impact on the foundation?s assets and the management's responsibility of the foundation."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badanhukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahunharus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yangmenjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasardengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan danUndang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yangterlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumberdatanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangkapenyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnyaPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atauakta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenistransaksi sering berubah serta tidak sesuainya data yang ada dalam datdbaseSisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber DayaManusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitasmengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yangterjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untukmengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidakmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkanberdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihakpihakyang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan olehpihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati,apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggarandasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

---

ABSTRACTBased on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerningLimited Liability Company, who have already obtained the status of legal entitiesunder legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association tothe provisions of the law mentioned above. Hie problems appear like: Does theimplementation of the articles association’s adjustment in accordance with the validregulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association’sadjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company (“theCompany”) who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature researchmethod with secondary data as the main source data. The legal effect of amendmentprocess of the Company is not in accordance with valid legislative regulationbecause the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap ofthe company's articles association adjustment process are as follows : there is nostandardization of the Company’s establishment deed and/or the amendment ofarticles association deed, Sisminbakum’s handicaps, such as : kind of transactionoften changes, the data in Sisminbakum’s database and the Company’s real data arenot the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spreadthroughout yet to handle questions in practice, many notaries has not masteredinformation technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjustarticles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomesextinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district courtat the petition of the public prosecutors’ office or interested parties, the name of theCompany can be used by other party. The adjustment of articles association can bedone with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating theCompany so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done."

"Article 157 section 4 of the limited corporation act stated that company which does not reform its statuta within a periode of time RRnged by article 157 section3, the company can be dissolved by Court's decision based upon attorney's petition or authorized party...."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi batal Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPS mengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnya notaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

---

Limited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very important position for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Every amendment to the articles of association must be based on the result of the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of a notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the impfementation process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis, notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles of association which is intended to be submitted for its application to the Minister has finally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of the Notary and the stoppage of Legal Entity Administration System Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The expired deed means it has a legal defect; however, the legal act to amend the articles of association by the parties does not become void. Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the re- affirmation over the result of the resolution of the previous GMS which then will be set out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary will submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizes library research method with normative juridical characteristic and evidently from the result of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillment of the period for the implementation ofthe amendment to the articles of association as stated in the statutory reguiations."

"Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus cabang yang dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sudah tepat dan benar. Penyesuaian Anggaran Dasar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum.

---

This tesis discuss a conflict arise from the appointment of branch management of a foundation resulted from neglection of rules on its Article of Association by each party. This research uses descritive analysis which is based on library study. The result of this research found that many of the rules in the foundation?s Article of Association contradict with the rules required by Indonesian Laws specifically the laws that govern the establishment of a foundation in Indonesia. This is as a result of history which govern the forming of foundation in Indonesia before the law of foundation itself formed and in place as a law.The result of this research also found that the Verdict of District Court was truely correct because the appointment of head branch management was complied with its Article of Association thus Branch Board Meeting is the only mechanism to do so. By adapting the Article of Association to the rule required by the Indonesian Law of the establishment of foundation will give more certainty and assurance of law."

"ABSTRAKUndang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukanyang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiapperubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalamundang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaanperubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangkapenyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannyakepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanyakelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapiperbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadibatal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPSmengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudiandituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnyanotaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif danternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapatmengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggarandasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan penmdang-undangan.

---

ABSTRACTLimited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very importantposition for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Everyamendment to the articles of association must be based on the result of the resolutionof the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of anotarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementationprocess of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles ofassociation which is intended to be submitted for its application to the Minister hasfinally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of theNotary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, thelegal act to amend the articles of association by the parties does not become void.Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the reaffirmationover the result of the resolution of the previous GMS which then will beset out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary willsubmit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law andHuman Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizeslibrary research method with normative juridical characteristic and evidently from theresult of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillmentof the period for the implementation of the amendment to the articles of association asstated in the statutory regulations."