Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses penganggaran merupakan hal yang sangat penting, substansi anggaran dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses penganggaran ini berlangsung. Kebijakan anggaran yang ditempuh akan sangat berimplikasi terhadap perkembangan daerah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya undarfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang pada akhirnya akan menyebabkan layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana yang pada dasamya merupakan dana publik habis dibelanjakan seluruhnya. Kondisi ini akan memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan dinamisator dalam proses pembangunan.Dalam usahanya menciptakan efisiensi alokasi, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah mengunakan perencanaan strategik dan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan dalam prosedur penganggarannya. Perencanaan strategik dilakukan dalam upayanya melihat kedepan, apa yang ingin dikerjakan dan evaluasi dilakukan dengan melihat kebelakang untuk menilai hasil yang telah dicapai. Namun demikian, upaya tersebut masih sering menimbulkan kegagalan. Kegagalan terjadi dikarenakan usaha untuk meningkatkan efisiensi alokasi telah meningkatkan kebutuhan informasi, transaction cost, dan konflik politik. Kebutuhan informasi meningkat disebabkan adanya tuntutan terhadap tambahan informasi mengenai dampak program/kegiatan, sedangkan konflik politik meningkat disebabkan adanya upaya untuk mendistribusikan kembali anggaran belanja.Penelitian ini memberikan gambaran upaya-upaya peningkatan efisiensi alokasi, yaitu dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan kelembagaan berupa aturan (rules), peranan (roles) dan informasi (information). Hal ini dilakukan dengan mengamati peranan yang diberikan oleh mereka yang menawarkan sumber daya, informasi yang ada pada mereka dan aturan organisasi yang ditugaskan kepada mereka.Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi alokasi di Propinsi DKI Jakarta belum memadai. Hal ini disebabkan belum sepenuhnya aturan, peranan dan informasi yang ada mendukung terlaksananya efisiensi alokasi.Atas dasar kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang disampaikan yaitu pertama, melakukan pendekatan pembelanjaan dalam jangka menengah; kedua, memperbaiki aturan mengenai pemberian punishment and reward, memperjelas kewenangan DPRD, dan penyesuaian aturan/ketetapan; ketiga, menguatkan proses usulan kegiatan (top down versus bottom-up); keempat peningkatan keputusan dalam pengalokasian Iintas sektoral; dan kelima, peningkatan penyampaian informasi mengenai dampak dan efektifitas kegiatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan informasi akrual dalam pembuatan keputusan anggaran di PEMDA serta dampak/kebermanfaatan kandungan informasi akrual terhadap kualitas keputusan anggaran daerah. Penelitian ini dilakukan pada PEMDA di Indonesia (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota) yang melakukan proses keputusan anggaran tahun anggaran 2016 berdasarkan informasi akrual tahun 2015 dan data tahun 2011-2016 untuk menghitung estimasi besaran slack.Terkait dengan kandungan informasi akrual pada level agregasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual dalam keputusan anggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan anggaran belanja daerah. Pengujian yang dilakukan pada level disagregasi menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual pada keputusan anggaran PAD, anggaran belanja persediaan, anggaran belanja modal peralatan dan mesin, anggaran belanja modal gedung dan bangunan, anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan anggaran belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan. Sedangkan untuk anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak terdukung secara empiris. Terkait dengan dampak kandungan informasi akrual terhadap budgetary slack, menunjukkan bahwa kandungan Informasi akrual berdampak menurunkan budgetary slack untuk belanja pemeliharaan peralatan & mesin; dan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan, namun tidak berdampak untuk anggaran PAD, belanja persediaan, belanja modal peralatan & mesin; belanja modal gedung & bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi, & jaringan.Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya PEMDA menjaga dan menghasilkan informasi akrual yang valid dan tepat waktu, karena informasi akrual merupakan informasi yang penting dan bermanfaat/benilai dalam pengambilan keputusan internal pemerintah khususnya dalam keputusan anggaran daerah.

---

This study aims to analyze the information content of accrual in making budget decisions in local governments and the impact/usefulness of information content of accrual on the quality of local budget decisions. This research was conducted at local governments in Indonesia (provincial, district, and city governments) that carried out the 2016 fiscal year budget decision process based on 2015 accrual information and 2011-2016 data to calculate the estimated amount of slack.

Related to the information content of accrual at the aggregation level, the results of this study indicate that there is information content of accrual in regional budget decisions (Regional Revenue and Expenditure Budget) and regional expenditure budgets. Tests conducted at the disaggregation level shows that there is information content of accrual in the PAD budget decisions, inventory expenditure budgets, equipment and machinery capital expenditure budgets, building and structure capital expenditure budgets, roads, irrigation, and network capital expenditure, expenditure budget on equipment and machinery maintenance, and expenditure on road maintenance, irrigation and networks. Meanwhile, the building and structure maintenance budget is not supported empirically. Related to the impact of information content of accrual on budgetary slack, it indicates that information content of accrual has an impact on reducing budgetary slack for equipment & machine maintenance expenditures; and road, irrigation and network maintenance expenditures, but it has no impact on the budget PAD, expenditure for supplies, capital expenditure for equipment & machinery; building & structure capital expenditures, as well as road, irrigation & network capital expenditures.

The results of this study have implications that local government has importance in maintaining and producing valid and timely accrual information, because accrual information is an important and useful information in making internal government decisions, especially in regional budget decisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan informasi akrual dalam pembuatan keputusan anggaran di PEMDA serta dampak/kebermanfaatan kandungan informasi akrual terhadap kualitas keputusan anggaran daerah. Penelitian ini dilakukan pada PEMDA di Indonesia (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota) yang melakukan proses keputusan anggaran tahun anggaran 2016 berdasarkan informasi akrual tahun 2015 dan data tahun 2011-2016 untuk menghitung estimasi besaran slack.Terkait dengan kandungan informasi akrual pada level agregasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual dalam keputusan anggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan anggaran belanja daerah. Pengujian yang dilakukan pada level disagregasi menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual pada keputusan anggaran PAD, anggaran belanja persediaan, anggaran belanja modal peralatan dan mesin, anggaran belanja modal gedung dan bangunan, anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan anggaran belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan. Sedangkan untuk anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak terdukung secara empiris. Terkait dengan dampak kandungan informasi akrual terhadap budgetary slack, menunjukkan bahwa kandungan Informasi akrual berdampak menurunkan budgetary slack untuk belanja pemeliharaan peralatan & mesin; dan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan, namun tidak berdampak untuk anggaran PAD, belanja persediaan, belanja modal peralatan & mesin; belanja modal gedung & bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi, & jaringan.Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya PEMDA menjaga dan menghasilkan informasi akrual yang valid dan tepat waktu, karena informasi akrual merupakan informasi yang penting dan bermanfaat/benilai dalam pengambilan keputusan internal pemerintah khususnya dalam keputusan anggaran daerah

---

This study aims to analyze the information content of accrual in making budget decisions in local governments and the impact/usefulness of information content of accrual on the quality of local budget decisions. This research was conducted at local governments in Indonesia (provincial, district, and city governments) that carried out the 2016 fiscal year budget decision process based on 2015 accrual information and 2011-2016 data to calculate the estimated amount of slack.

Related to the information content of accrual at the aggregation level, the results of this study indicate that there is information content of accrual in regional budget decisions (Regional Revenue and Expenditure Budget) and regional expenditure budgets. Tests conducted at the disaggregation level shows that there is information content of accrual in the PAD budget decisions, inventory expenditure budgets, equipment and machinery capital expenditure budgets, building and structure capital expenditure budgets, roads, irrigation, and network capital expenditure, expenditure budget on equipment and machinery maintenance, and expenditure on road maintenance, irrigation and networks. Meanwhile, the building and structure maintenance budget is not supported empirically. Related to the impact of information content of accrual on budgetary slack, it indicates that information content of accrual has an impact on reducing budgetary slack for equipment & machine maintenance expenditures; and road, irrigation and network maintenance expenditures, but it has no impact on the budget PAD, expenditure for supplies, capital expenditure for equipment & machinery; building & structure capital expenditures, as well as road, irrigation & network capital expenditures.

The results of this study have implications that local government has importance in maintaining and producing valid and timely accrual information, because accrual information is an important and useful information in making internal government decisions, especially in regional budget decisions"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

---

This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005.

The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs.

Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation.

For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan anggaran responsif gender dan melihat apakah alokasi belanja Kabupaten Bogor menunjukkan tingkat responsivitas pada aspek keberpihakan pada kesetaraan gender pada sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan positivisme dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan (1) telaah dokumen kebijakan strategis Kabupaten Bogor yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan (2) wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pelaksanaan anggaran responsif gender masih lemah, (2) Alokasi belanja Kabupaten Bogor di sektor pendidikan dan kesehatan sudah menggunakan anggaran responsif gender, namun masih sangat kecil. Kecilnya alokasi anggaran yang responsif gender ini karena alokasi belanja untuk aparat masih lebih besar dari pada anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat.

---

This study aims to analyze Kabupaten Bogor's commitment in implementing gender responsive budgeting and analyze if the budget allocations show the level of responsiveness of the aspects of gender equality in education and health sectors. This study conducted with positivism approach and qualitative approach. The data was collected by (1) reviewing Kabupaten Bogor?s strategic policy documents: RPJPD, RPJMD, and RKPD, and (2) interviewing relevant agencies.

The findings showed that (1) Kabupaten Bogor's commitment towards the implementation of gender responsive budgeting is still low, (2) Kabupaten Bogor's expenditure allocations in education and health sectors already use gender responsive budgeting, but the allocations are still very small. Allocations for apparatus are larger than the allocation for the community."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis E-Budgeting dalam proses penganggaran daerah di provinsi DKI Jakarta. Pembahasan meliputi uraian umum atas penganggaran daerah dan sistem-sistem lainnya yang menunjang proses penganggaran daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis sistem E-Budgeting dan hubungannya dengan penerapan Good Public Governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Budgeting Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas Good Public Governance.

---

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the E-Budgeting in local budgeting process in the province of Jakarta. The discussion includes a general description on budgeting and other systems that support the local budgeting process in Jakarta. This study also discusses and analyzes the E-Budgeting system and its relation to the implementation of Good Public Governance, especially the aspect of transparency and accountability. The data used are primary data from interviews conducted on informants and secondary data derived from relevant literature. The results showed that the system of E-Budgeting Jakarta has implemented the principles of Good Public Governance."