Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan situs internet rajapremi.com dalam usaha perasuransian. Pada situs yang diselenggarakan PT Rajapremi Dot Com yang menyatakan situs rajapremi.com merupakan online marketplace terdapat persamaan terhadap kewajiban, hak, dan kegiatan yang dilakukan oleh usaha pialang asuransi dalam rezim hukum perasuransian nasional. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan online marketplace sendiri tidak diatur dalam hukum perasuransian, melainkan diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan turunannya. Dalam hal ini persamaan pada umumnya adalah pada jasa perbandingan dan penawaran informasi produk asuransi, pemerantaraan antara calon pemegang polis atau calon tertanggung dengan perusahaan asuransi, menetapkan harga jasa bersamaan dengan harga polis, dan kegiatan lainnya yang dibahas lebih rinci pada skripsi ini. Selain itu pula pertanggungjawaban yang dimiliki oleh PT Rajapremi Dot Com kepada calon pemegang polis atau tertanggung terhadap perjanjian asuransinya tetap sah karena kedudukannya yang menjadi perantara. Oleh perusahaan asuransi PT Rajapremi Dot Com dianggap sebagai agen asuransi terkait dengan pemasaran produk asuransi.

---

This thesis analyzes the position of the rajapremi.com website in the insurance business. In the website that was managed by PT Rajapremi Dot Com, it admitted that the website was an online marketplace and there was similarity of its rights, obligations, and activity with the insurance broker business in the national insurance law. This Thesis uses normative juridical method, which uses the approach of positive law, and also use descriptive method. This thesis concludes that online marketplace itself was regulated by the Law No. 11 2008 regarding Electronic Information and Transactions and Law No. 7 2014 regarding Trade and also its derivative regulations. In the PT Rajapremi Dot Com cases, the similarity of its business with the insurance broker business was its services regarding the comparison and offering of the insurance product, intermediating between the policyholder or the insured and the insurance companies, and its other activity that will be discussed thoroughly. Furthermore the responsibility of PT Rajapremi Dot Com to insured regarding the insurance policy was still legal because of its position as an intermediary and from the insurance company perspective PT Rajapremi Dot Com was considered insurance agent regarding the marketing of its insurance product.

Abstrak :
ABSTRACT
Mengkudu has been known for a type of fruit that has many health benefits. The targeted partner of our community service was one of rujak mengkudu traditional seller, Ibu Ni Ketut Suji, that is located at Jalan Raya Dalung, Sempidi Village border, subdistrict of Kuta Utara, Badung, Bali, which is approximately 12.5 km from the location of sponsor. By that time, our partner was doing mouth to mouth marketing strategy, in a local scope; direct buyer are those who came to our partner's house, as well as selling the product in local traditional markets. Such a marketing strategy may be considered a less effective one. Therefore, the initial purpose of this community service was to provide training on the utilization of information technology, especially the utilization of the online marketplace as a marketing media to expand our partner's business. This community service was conducted by using a demo, best practices and technical guidance. The results of our community service showed that the participants were able to utilize information technology, especially the online marketplace, as a media marketing for their products. This can be measured from the ability of participants which included the ability to create their accounts, use the media interactively, and advertise their products in one of the media online marketplace.

Abstrak :
Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat dan beragam jenis. Salah satu jenis e-commerce adalah yang berbentuk online marketplace. Jenis e-commerce ini seringkali disalahgunakan oleh online marketplace merchant yang dapat mengunggah langsung konten barang dagangannya salah satunya adalah dengan menawarkan dan menjual barang hasil dari pelanggaran merek. Aspek hukum perlindungan konsumen menjadi fokus penting dalam hal ini, mengingat merek sangat berkaitan dengan konsumen saat akan mengonsumsi suatu barang. Penelitian ini bersifat yurid normatif dengan meninjau kesesuaian antara peraturan terkait mengenai penjualan barang yang melanggar merek di online marketplace dan penerapannya di online market place di Indonesia. Peraturan terkait juga menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya penjualan barang yang melanggar merek di online marketplace. ...... The growth of e-commerce in Indonesia is very fast and has various types. One type of e-commerce is an online marketplace. This type of e-commerce is often misused by the online marketplace merchant, who can upload their goods directly, to offering and selling goods from result of brand violations. The legal aspect of consumer protection is important focus in this regard, given the brand is much related to consumers when they will consume an item. This research is normative juridical by reviewing the suitability between related regulations regarding the sale of goods that violate the brand in the online marketplace and its application in the Indonesian online marketplace. Related regulations also determine the party responsible for the sale of goods that violate the brand on the online marketplace.

Abstrak :
Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition. This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur.

Abstrak :
Meski telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun transaksi di Online Marketplace dapat meningkatkan ambiguitas, terutama dalam hal pertanggungjawaban produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memisahkan penjual dan perusahaan Pasar Online sebagai dua entitas yang berbeda, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen mengenai pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas mengenai kewajiban produk dan batasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dan luar negeri. Penelitian ini juga akan melihat kebijakan internal dari Online Marketplace. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penjual bertanggung jawab atas produk yang dijual, sedangkan operator sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem. Namun masih ada perusahaan Online Marketplace yang mengabaikan hal tersebut sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat.
Although it has provided convenience for the public, transactions in the Online Marketplace can increase ambiguity, especially in terms of product accountability. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not separate sellers and Online Market companies as two different entities, so that it does not provide legal certainty for consumers regarding which parties can be held accountable. Through juridical-normative research, this paper discusses product liability and limits on the responsibilities of electronic system operators in Indonesia and abroad. This research will also look at the internal policies of the Online Marketplace. It can be concluded that overall the seller is responsible for the products sold, while the electronic system operator is responsible for the system. However, there are still Online Marketplace companies that ignore this, so stricter supervision is needed.

Abstrak :
Kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi membuat dunia mengalami pergeseran. Saat ini, teknologi telah berperan sangat besar dalam kehidupan manusia dengan memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam sektor transaksi. Perkembangan teknologi melahirkan online marketplace sebagai media bagi manusia melakukan transaksi secara online. Keberadaan dari online marketplace memberikan kemudahan karena manusia dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan pada online marketplace adalah transaksi obat. Namun, perlu diketahui bahwasanya transaksi obat tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur regulasi untuk peredaran obat keras. Online marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi obat keras perlu berperan untuk mengatur transaksi obat keras tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peran online marketplace dalam penjualan obat keras tanpa izin edar, karena hingga saat ini masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjual obat keras tanpa izin edar di platformonline marketplace, dengan menggunakan Tokopedia sebagai bahan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya online marketplace berperan terhadap produk yang dipasarkannya dengan membuat peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk yang diperbolehkan dan tidak dijual di platformnya dan melakukan pengecekan terhadap produk yang dipasarkan pada platformnya. Selain itu, penulis menemukan bahwa Indonesia telah menetapkan regulasi untuk mengatur izin edar obat keras, bahwa obat keras dapat dibeli jika menggunakan resep dokter saja dan hanya fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Penulis juga menemukan bahwasanya online marketplace tidak berperan secara langsung dalam penjualan obat, sehingga online marketplace hanya akan menerima aduan dari pembeli dan meneruskan aduan tersebut kepada penjual atau kepada pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan online marketplace.  ......Rapid advances in technology make the world experience a shift. Currently, technology has played a very large role in human life by providing convenience for humans in various ways, one of which is in the transaction sector. Technological developments gave birth to online marketplaces as a medium for humans to make transactions online. The existence of an online marketplace provides convenience because humans can make transactions anywhere and anytime. One of the transactions that can be made on the online marketplace is a drug transaction. However, it should be noted that drug transactions cannot be carried out haphazardly because Indonesia as a legal state has regulated regulations for the distribution of hard drugs. The online marketplace as a third party in hard drug transactions needs to play a role in regulating hard drug transactions without a distribution permit. This study aims to understand the role of the online marketplace in selling hard drugs without a distribution permit, because until now there are still irresponsible individuals who deliberately sell hard drugs without a distribution permit on the online marketplace platform, using Tokopedia as material for analysis. This research was conducted using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials. After analysis, it can be concluded that the online marketplace plays a role in the products it markets by making regulations regarding terms and conditions that apply to products that are allowed and not sold on its platform and checking products marketed on its platform. In addition, the authors found that Indonesia has established regulations to regulate distribution permits for hard drugs, that hard drugs can only be purchased using a doctor's prescription, and only pharmaceutical service facilities that have a Pharmacy License (SIA). The author also finds that the online marketplace does not play a direct role in drug sales, so the online marketplace will only accept complaints from buyers and forward these complaints to sellers or to expedition parties who work closely with the online marketplace. 

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar pada transaksi perdagangan, dengan adanya internet pada saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online yaitu melalui online marketplace, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai melakukan usaha perdagangan melalui online marketplace. Pemerintah melihat bahwa perdagangan melalui online marketplace yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada transaksi melalui online marketplace sama dengan pemungutan pajak pada transaksi secara konvensional. Namun, pada Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara khusus bagaimanakah tahap-tahap pemungutan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online marketplace apakah diperlukan data pembanding dalam bentuk data pendapatan pelaku usaha dari pihak ketiga (pihak penyedia jasa online marketplace) ataukah tidak. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, serta pada penelitian ini menguraikan permasalahan pemungutan pajak melalui online marketplace dan melakukan analisa atas permasalahan tersebut. Mengacu pada permasalahan pada pemungutan pajak melalui online marketplace tersebut, maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi online marketplace di Indonesia agar penerimaan pajak pada transaksi yang dilakukan melalui online marketplace dapat lebih optimal. ......The development of information and communication technology brings major changes to trade transactions. With the internet, at this time, trading transactions can be done online. One of the forms of transactions carried out online is through an online marketplace. Currently, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have started trading businesses through the online marketplace. The government sees that trading through online marketplaces by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has the potential for large tax revenues. However, until now, no regulation specifically regulates the collection of taxes on transactions made through the online marketplace, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 concerning Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions, it is stated that tax collection on transactions through online marketplaces is the same as tax collection on conventional transactions. However, in the Circular Letter, it has not been specifically explained how the stages of tax collection for business actors who conduct transactions through the online marketplace, whether comparative data in the form income data is needed from a third party (the online marketplace service provider) or not. This research is juridical-normative, and this research describes the problem of tax collection through the online marketplace and analyzes these problems. Referring to those problems, the government should regulate tax collection on online marketplace transactions in Indonesia so tax revenue on transactions made through online marketplaces can be more optimal.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di dalam era globalisasi ini membawa pengaruh yang besar di dalam sektor perdagangan sehingga mengakibatkan terjadinya peralihan pola perilaku transaksi masyarakat ke sistem transaksi elektronik. Dalam melakukan transaksi elektronik ini, online marketplace merupakan salah satu jenis platform yang paling sering digunakan oleh pihak penjual dan pembeli. Di sisi lain, dengan bertambahnya jumlah transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, bertambah pula jumlah pelaku usaha yang menjual produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis produk terlarang yang akhir-akhir ini banyak beredar melalui online marketplace adalah suplemen kesehatan palsu yang tentunya membahayakan keselamatan dan juga mengakibatkan kerugian materiil secara langsung bagi pihak konsumen. Pengaturan mengenai permasalahan ini sebenarnya sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, kedudukan konsumen di dalam transaksi elektronik ini masih sangatlah lemah apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Selain itu, peran pemerintah khususnya BPOM dan pihak online marketplace juga masih belum maksimal dalam menangani permasalahan ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam menganalisa berbagai peraturan terkait permasalahan peredaran suplemen kesehatan palsu melalui online marketplace. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan adil mengenai kedudukan pelaku usaha dan konsumen di dalam sebuah transaksi elektronik melalui online marketplace. Selain itu, dibutuhkan juga peran lebih dan juga kerjasama dari pihak pemerintah khususnya BPOM dan juga pihak online marketplace dalam menanggulangi permasalahan peredaran suplemen kesehatan palsu di online marketplace ini.  ......The advancement of information technology in this era of globalization has had a significant impact on the trade sector, resulting in a shift in the pattern of people's transaction behavior toward an electronic transaction system. The online marketplace is one of the most common types of platforms used by sellers and buyers in conducting these electronic transactions. On the other hand, as the number of transactions conducted through the online marketplace grows, so does the number of business actors selling products that do not comply with the provisions of the applicable laws. Counterfeit health supplements are one type of prohibited product that has recently circulated through online marketplaces, endangering consumers' safety and resulting in direct financial losses. Regulations on this subject have been incorporated into several laws and regulations in Indonesia. However, when compared to the position of business actors, consumers' position in this electronic transaction remains very weak. Furthermore, the government's role in dealing with this problem, particularly BPOM and the online marketplace, is still suboptimal. In this study, the author employs a normative juridical research method to examine various regulations related to the problem of counterfeit health supplements being circulated through the online marketplace. According to the findings of this study, there is a need for clear and equitable arrangements regarding the position of business actors and consumers in an electronic transaction via an online marketplace. Furthermore, more roles and cooperation from the government, particularly the BPOM, and online marketplace parties are required in addressing the problem of counterfeit health supplements circulating in this online marketplace.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk terutama menganalisis bagaimana tanggung jawab penyelenggara Online Marketplace atas peredaran barang fashion palsu yang dijual dalam situsnya. Selain itu tesis ini meneliti juga mengenai bagaimana sistem transaksi yang terjadi dalam situs online marketplace dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil terkait dengan penjualan barang fashion palsu yang dilakukan oleh anggota penjual dari sistem online marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan e-commerce dan penyelenggara jaringan elektronik. Bahwa sistem transaksi online marketplace yang terdapat di Indonesia tergambar secara garis besar dalam Angka 1 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Selain itu bahwa model bisnis online marketplace tersebut tidak sesuai untuk dikategorikan sebagai agen, distributor ataupun sistem titip jual dan walaupun hanya menjadi pihak enabler, penyelenggara online marketplace pun memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan jual beli melalui situsnya diantaranya adalah melakukan approval atas informasi yang diunggah oleh merchant dalam situsnya. Atas peranan yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggara online marketplace turut bertanggung jawab atas peredaran barang fashion palsu yang terjadi melalui situsnya. Sehubungan dengan transaksi yang sangat besar jumlahnya yang terjadi dalam situs online marketplace, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat selaku konsumen dan penyelenggara online marketplace yang bersinergi untuk mencegah kerugian yang dapat timbul atas peredaran barang fashion palsu melalui situs online marketplace

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the liability of Online Marketplace providers regarding the distribution of counterfeit fashion goods that sold on their websites. Moreover, this thesis also examines the system of transactions that occur in the online marketplace site and dispute settlements that can be done regarding the selling of counterfeit fashion goods (that accomplished by the online marketplace merchants) based on laws and regulations in Indonesia. The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a study of laws and regulations related to consumer protection law, e-commerce and electronic system provider. The transaction system run by Indonesian online marketplaces is depicted the Circular of the Director General of Taxation Number Se-62 / PJ / 2013 About Affirmation of Taxation Provisions Over E-Commerce Transactions. Although only an enabler, online marketplace providers also have a significant role in trading activities through their website including giving approvals on the information uploaded by merchants on website. Therefore, it can be said that the online marketplace providers responsible for the distribution of counterfeit fashion goods that occur through their websites. Regarding the numerous amount of transactions that occur in the online marketplace sites, participation of the public as consumers and providers of online marketplaces is needed to work together to prevent losses that may arise on the distribution of counterfeit fashion goods through online marketplace sites.

Abstrak :
Pelaporan pajak merupakan salah satu siklus dalam kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang. Tesis ini meneliti mengenai perbedaan ketentuan pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce khusunya online marketplace serta permasalahan yang dihadapi baik Indonesia dan Amerika dalam menerapkan ketentuan pelaporannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature dan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan e-commerce. Hasil pada tesis ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketentuan terkait pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce online marketplace jika dilihat dari dasar hukumnya, dari hal pelaporan pajaknya, dari hal terkait identitas pajaknya serta dari verifikasi pelaporan pajaknya. Dalam hal permasalahan, Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti tidak adanya data pembanding yang dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam proses verifikasi pelaporan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce online marketplace serta sulitnya pengidentifikasian wajib pajak yang melakukan penjualan pada situs online marketplace. ......Tax Reporting is one of cycle of taxpayer rsquo s responsibility in fulfilling taxpayer rsquo s tax payable. This thesis analyze the difference between the regulations for income tax reporting form e commerce online marketplace transaction and also its problems arising in implementing such regulations. This study is a qualitative descriptive study using literature study and in depth interview with stakeholders related to the regulation. The results of this study showed a significant difference between Indonesia and America in regulating income tax reporting for e commerce online marketplace transaction seen from its regulations rsquo broad outline, from the tax payer rsquo s identity and also the documents used in the regulations. Indonesia still faces some problems like lack of authority of tax authorities to enforce the regulation, and also there are still some business models that haven rsquo t been covered in SE062 PJ 2013.