Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan.

Abstrak :
ABSTRAK Di era globalisasi pada masa pasca Perang Dingin, negara-negara semakin perlu untuk melakukan kerja sama di bidang industri pertahanan akibat adanya hambatan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam tulisannya, penulis bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai kerja sama industri pertahanan internasional dan selanjutnya menganalisis karakter hubungan yang tercipta. Dalam pembahasannya, literatur tersebut kemudian penulis kategorisasikan berdasarkan tipologi motif pelaksanaan kerja sama industri pertahanan menurut Widjajanto, et al. (2012) yang meliputi motif anggaran, teknologi, dan pasar. Hasil temuan berdasarkan tinjauan literatur menunjukkan bahwa kategorisasi juga dapat dilakukan melalui sifat hubungan regional, multilateral, maupun bilateral dalam kerangka aliansi, kemitraan strategis, dan juga atas dasar proyek. Melalui tinjauan terhadap literatur, diketahui bahwa sebagian besar hubungan kerja sama didasarkan atas motif atau kepentingan teknologi dan sifat hubungan bilateral menjadi kondisi yang lebih efektif untuk melaksanakan kerja sama. Temuan baru yang diidentifikasi penulis adalah pelaksanaan kerja sama industri pertahanan juga dapat turut dilaksanakan melalui motif persamaan ancaman.

---

ABSTRACT In the era of globalization of the post-Cold War time, countries increasingly need to collaborate in defense industry sector due to economic, political and social barriers. In this paper, the author aimed to review the literatures on international defense industry cooperation and further analyzed the character of the relationships that are created. In the discussion, the author then categorized the literature based on the typologies of the motives for implementing defense industry cooperation according to Widjajanto, et al. (2012), which consists of budget, technology, and market motives. The findings based on the literature review indicated that categorization can also be made through the nature of regional, multilateral, and bilateral relations within the framework of alliances, strategic partnerships, and project-based program. Through the review, it is known that most cooperative relationships are based on technological motives or interests and the nature of bilateral relations is a more effective condition for carrying out cooperation. The new finding identified by the author is that the implementation of the defense industry cooperation can also be made through the threat motive.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung. ......This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories.

Abstrak :
The success of South Korea in developing its country, especially after the Korean War in the 1950s, has fascinated the world. A country that was once considered poor and divided north and south after the war, turned into a country that should be respected internationally. The success of this country in carrying out social-political reforms made the policies carried out by the government succeed. Strengthening the industrial sector in its economic activities has yielded extraordinary benefits. Cultural diplomacy made by the government, make Korean culture known and liked by people in almost every part of the world. Economic increase and the appropriate policy choices, advancing the field of education and research in the country. The development of education and research makes the country's defense sector stronger. The success of the domestic defense industry to meet the needs of domestic defense equipment makes the country able to withstand threats from North Korea, even able to become an exporter of defense equipment. The purpose of this article is to see how Indonesia can learn from South Korea, especially from the social-political, economic, cultural, educational and research fields, and also defense. This was done in order to be able to improve the quality of Indonesia's human resources to support national defense. The results of this study indicate that to improve the quality of Indonesian human resources in the field of defense, Indonesia can learn not only from the South Korean defense field, but also in the fields of social politics, economics, culture, as well as education and research.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi negara anggota ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC dalam membentuk platform persenjataan. Dalam menganalisis hambatan tersebut tesis ini ldquo;meminjam rdquo; variabel Revolution in Military Affairs RMA yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi militer yang didasari oleh ancaman terhadap masing-masing negara anggota ADIC. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan karakteristik militer masing-masing negara anggota ADIC. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik militer mempengaruhi penentuan platform persenjataan yang akan dibangun dalam ADIC. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa antarnegara anggota ADIC tidak memiliki common ground dalam menentukan jenis platform persenjataan. Oleh karena itu, jika merujuk kepada doktrin, teknologi, dan organisasi militer yang ada, maka kerja sama ADIC diasumsikan tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan satu kebijakan dari keempat negara ADIC. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan keputusan bersama diantara negara-negara anggota ADIC. ......This Thesis is a study of the impediments to The ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC in determining its weapons platforms. In analyzing the impediments, this thesis refers to the concept of Revolution in Military Affairs RMA which formulates that the technology, doctrine, and military organization which are influenced by each member of ADIC. The RMA is a useful concept for portraying the military characteristics of each member. The casuality that constructed in this research is between the doctrinairy, technological, and organizational features of military and weapons platform determination in ADIC. This thesis finds that there is no common ground in determining weapons platforms held by members of ADIC. There is discrepancy in existing technology, doctrine, and military organization among member of ADIC and it creates a strong impediment to determine of weapons platforms without stronger collaboration and setting tangible policy aims to solve common ground absence, ADIC will not go effectively.

Abstrak :
Pertahanan adalah aspek yang sangat penting dari keamanan karena berkaitan dengan ancaman yang tergawat bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa, yaitu perang. Oleh karena itu salah satu upaya negara yang sangat vital adalah membangun kemampuan pertahanan nasional. Nama Pindad identik dengan perangkat militer karena perusahaan yang berdiri sejak zaman Belanda ini adalah satu-satunya pabrik senjata militer di tanah air. Sejak 1983 perusahaan yang berpusat di Bandung, Jawa Barat ini, memproduksi sejumlah peralatan non-militer (komersil). Tahun 2000, produksi komersial itu menyumbang lebih dari 30 persen dari total keuntungan perusahaan. PT. Pindad memiliki enam divisi yang menghasilkan bcrbagai peralatan/ senjata militer maupun komersial (non-militer). Guna mendukung produksi nonmiliter (komersil) PT Pindad memiliki empat divisi yaitu divisi mekanik, divisi elektrik, divisi tempa dan cor, serta divisi rekayasa industri dan jasa. PT. Pindad juga bekerja lama dengan sejumlah perusahaan acing, di antaranya Simens Indonesia untuk produk jasa dan permesinan, GHH Borsik South East Asia untuk proyek jasa konstruksi dan perawatan turbin gas uap, serta NV-Belgia dalam proses pembangkit listrik. Produktivitas PT. Pindad perkaryawan setiap tahun terus meningkat, tahun 1998 sebesar Rp. 40,9 juta/ karyawan, menjadi Rp. 65 juta/lkaryawan pada tahun 1999 dan tahun 2000 meningkat lagi sebesar Rp. 71,13 juta/karyawan. PT. Pindad turut berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan analisis peneliti, prosentase PT. Pindad dalam menyumbang PDB tahun 2001 scbcsar 0,24%. Walaupun proscntasenya relatif kecil PT Pindad berperan dalani menunjang tumbuhnya industri baru sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor industri akan terus meningkat. PT Pindad juga berperan dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia. Melalui alih teknologi ini diharapkan dapat meinbawa bangsa Indonesia menuju masyarakat industri karena nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa hanya dapat dilingkatkan dengan penguasaan Iptek.

---

Defense is a very important aspect from security, because it goes together with threat in a serious condition for continuity of state and nation, which is war. Therefore one of the state's vital efforts is to develop the ability of national defense. Pindad's name is a representative of military peripheral, because this company, which builds since colonial time, is the only military factory in Indonesia Since 1983 the company, which centered in Bandung, West Java, produced a number of non-military (commercial) equipments. In the year 2000, those commercial productions contribute more than 30 percentages of all the company advantages. PT. Pindad has six divisions that produce various military weapons and also commercial (non-military) equipments. Four of them are to support non-military (commercial) productions. Those are mechanical division, electrical division, forging and casting division, and also industrial and service engineering division. PT. Pindad also cooperate with a number of foreign companies, for example Siemens Indonesia for service and machinery products, GHH Borsik South East Asia for construction service project and treatment of gas condense turbine, and also NV-BELGIA in power plan building. Annual productivity of PT. Pindad each employee increases every year. In 1998, it was equal to Rp. 40,9 million per employees, becoming Rp. 65 million per employees in the year 1999 and mounting again in the year 2000 that was equal to Rp. 71,13 million per employees PT. Pindad partakes in improving national economic defense. Pursuant to researcher analysis, in the year 2001 PT Pindad contributed National Domestic Bruto equal to 0,24%. Although the number of percentage relative small, PT Pindad still has a part in to support the new industry growing, so that the economic growth in industrial sector will be increase. PT Pindad also plays a part to improve national science and technology. Through technology exchanges is expected would bring Indonesian peoples to the industrial society because the added value in yielding goods and service can only be improved with science and technology.

Abstrak :
Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, infrastruktur pertahanan menjadi semakin penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan bangsa di mana ia berdiri. Peran Indonesia sebagai anggota ASEAN semakin mempertegas betapa pentingnya untuk tidak hanya memiliki kerjasama ekonomi dengan sesama negara anggota ASEAN tetapi juga kerjasama militer untuk memerangi ancaman pertahanan di masa depan di seluruh Asia Pasifik. Untuk membangun postur militer yang kuat sesuai dengan Minimum Essential Force (MEF), Indonesia sangat bergantung pada pemberdayaan industri pertahanannya untuk membuka jalan menuju pencapaian tujuan tersebut. Namun, dalam perjalanan untuk mencapai keberhasilan dalam memenuhi persyaratan MEF, pemerintah harus melihat ke dalam untuk mewaspadai praktik akuisisi pertahanannya sendiri untuk mencegah merugikan kesehatan industri pertahanannya sendiri, baik publik maupun swasta. Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktik industri pertahanan berupa prosedur Offset dalam akuisisi Alpalhankam dibandingkan dengan aspek Hukum Persaingan Usaha untuk menciptakan lanskap bisnis yang lebih adil bagi para pelaku usaha dalam segala bentuk di industri pertahanan untuk mendukung upaya bangsa dalam menjaga dan mempertahankan perbatasannya. ......In this era of globalization and rapid economic growth, a defense infrastructure is all the more essential to protect the integrity and security of the nation in which it stands. Indonesia’s role as a member of ASEAN further cements how important it is to have not only economic cooperation with fellow ASEAN member nations but also a military cooperation to combat future defense threats throughout the asia pacific. In order to build up a strong military posture in accordance with the Minimum Essential Force (MEF), Indonesia is heavily reliant on the empowerment of its defense industry to pave the way towards meeting that goal. However, on the road to achieving success in meeting the requirements of the MEF, the government must look inwards to be wary of its own defense acquisition practices to prevent harming the health of its own defense industry, both public and private. This thesis aims to provide clarity on the defense industry practice of Offset procedures in defense acquisitions in comparison to Business Competition aspects to create a fairer business landscape for business actors of all forms in the defense industry to support the nation’s effort in protecting and defending its borders.

Abstrak :
Turkey has a unique defense industry management structure by existence of an independent agenzy reponsible to develipment of the Turkeys Armed force. Considering is strategic location, turkey realized that strategically managing the defence industry would be very important for the security of the state.

Abstrak :
Belanja pertahanan diperiksa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah deret waktu (time series) mulai tahun 1976 hingga 2020 untuk memeriksa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan untuk memeriksa pengaruhnya terhadap investasi menggunakan data deret waktu mulai tahun 1990 hingga 2020 di Indonesia. Dengan hipotesis belanja pertahanan memiliki hubungan kointegrasi dalam jangka panjang dan memiliki kasualitas dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Melalui pendekatan model Autoregression Distributed Lag dengan uji batas yaitu Bound Cointegration Test dan uji kasualitas Granger Toda-Yamamoto secara empiris menghasilkan belanja pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan yang signifikan. Belanja pertahanan juga terbukti memiliki hubungan kointegrasi dalam jangka panjang atau bergerak bersama-sama dalam jangka panjang dan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa belanja pertahanan adalah bagian dari komponen belanja permerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain semakin meningkat investasi di Indonesia, maka secara linier akan mempengaruhi pendapatan pemerintah yang pada akhirnnya berimplikasi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga secara berkelanjutan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di bidang pertahanan. ......Defence expenditure is examined to determine its effect on economic growth and investment in Indonesia. The data used is a time series from 1976 to 2020 to examine its effect on economic growth and to examine its effect on investment using time series data from 1990 to 2020 in Indonesia. With the hypothesis that defense spending has a cointegration relationship in the long term and has a bidirectional to economic growth and investment in Indonesia. Through the Autoregression Distributed Lag model approach with a bound test, namely the Bound Cointegration Test and the Granger Toda-Yamamoto causality test, empirically, defence expenditure has a positive effect on economic growth and investment in Indonesia with a significant level of confidence. Defence expenditure is also proven to have a cointegration relationship in the long term or move together in the long term and has a a bidirectional or reciprocal relationship to economic growth and investment in Indonesia. The results of this study strengthen the theory that defence expenditure is part of the component of government expenditure that has a significant influence on economic growth and investment, and vice versa. In other words, increasing investment in Indonesia will linearly affect government revenues which, in the end, have direct implications for increasing economic growth so that it can be used sustainably to finance government expenditure in the defence sector.

Abstrak :
Tesis ini membahas kolaborasi industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) melalui kerangka kerja sama ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Kolaborasi ini merupakan bagian dari kerja sama forum ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) yang berdiri tahun 2011. ADIC dibentuk untuk membentuk suatu platform alat pertahanan ataupun persenjataan yang dapat digunakan secara bersama dengan biaya yang cukup rendah. Negara-negara Asia Tenggara yang terlibat di dalam ADIC di antaranya adalah empat negara besar Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Walaupun demikian, hingga saat ini ADIC belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan terlihat gagal dalam mencapai tujuannya di dalam concept paper pembentukannya. Penelitian yang menggunakan kerangka analisis berupa Economic Collaboration ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan kerja sama. Faktor-faktor in berasal dari hubungan kelembagaan di dalam keempat negara tersebut yang saling berbeda dan bermasalah, ditambah dengan persepsi ancaman yang cukup berbeda dari keempat negara tersebut. Selain itu, faktor eksternal kawasan yang berasal dari negara-negara major powers OEM juga mempengaruhi kegagalan dari ADIC untuk mengurangi impor alat pertahanan di kawasan. ......This thesis discusses the collaboration of the defense industry in the Southeast Asian region by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) through the mechanism of the ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) framework. This collaboration is part of the ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) forum which was established in 2011. ADIC was formed to form a platform for defense equipment or weapons that can be used together at a fairly low cost. The Southeast Asian countries involved in ADIC include the four major Southeast Asian countries such as Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. However, until now ADIC has not shown significant progress, and seems to have failed in achieving its objectives in the concept paper of its formation. This research, which uses an analytical framework in the form of Economic Collaboration, finds that there are inhibiting factors that cause the failure of cooperation. These factors stem from the different and problematic institutional relationships within the four countries, coupled with the quite different threat perceptions of the four countries. In addition, regional external factors originating from major OEM countries also influenced ADIC's failure to reduce imports of defense equipment in the region.