Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Funders take a role in resolving the problem of large regional election cost gaps and insufficient wealth of candidates for regional head elections. However, the hope of the funder will reciprocate the contribution that has been given to cause a problem of conflict of interest by the elected regional head. The KPK conducted a study to identify potential conflicts of interest in regional election funding. The study was conducted on the losing head/deputy regional head candidates in 2015, 2017 and 2018 regional elections through the telescopic method, secondary data processing (KPU and LHKPN), and special in-depth interviews in 2018. Studies show that the hopes of funders will return in the future clearly expressed. Most of the candidates for head/deputy regional head will meet these expectations when winning the election/office. Funders expect a response in the form of business licensing, ease of participating in government project tenders, and security in conducting business.

Abstrak :
Dalam pengelolaan keuangan, direksi pada BUMN di Indonesia bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis investasi yang paling umum di BUMN adalah pembelian saham perusahaan swasta. Melalui pembelian saham, BUMN dapat memperluas lini bisnisnya dan memproyeksikan keuntungan yang lebih besar. Namun seringkali ditemukan bahwa keputusan pembelian saham perusahaan swasta dilakukan oleh BUMN karena adanya benturan kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan benturan kepentingan dalam keputusan BUMN di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembelian saham perusahaan swasta. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatori karena keterbatasan data. Analisis tersebut menguji sampel 14 keputusan investasi BUMN Indonesia saat berinvestasi dalam pembelian saham di perusahaan swasta selama periode 2010-2022. Temuan menunjukkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam beberapa keputusan investasi saham yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pengurus perusahaan swasta. Selain itu, ada juga hubungan partai politik antara pihak-pihak yang terlibat. Temuan ini dapat membantu beberapa pihak, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN untuk lebih memahami batasan investasi yang dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, Kementerian BUMN dalam tugasnya sebagai pengawas BUMN dapat memiliki early warning system untuk menilai layak tidaknya investasi yang dilakukan. ......In financial management, the Director of State-Owned Enterprise (SOEs) in Indonesia synergizes with the Ministry of SOE to make investment decisions. One of the most common types of investment in SOEs is the purchase of shares in private companies. However, it is often found that the decision to purchase private company shares is made by SOEs due to a conflict of interest. This paper aims to determine the level of involvement of conflicts of interest in the decisions of SOEs in Indonesia to invest in the purchase of shares of private companies. To achieve the research objectives, the authors used a qualitative approach with an explanatory case study due to data limitations. The analysis tested a sample of 14 Indonesian SOEs investment decisions when investing in the purchase of shares in private companies during the 2010-2022 period. This conflict of interest can occur because of a family relationship with the management of private companies. Also there is also a political party relationship between the parties involved. These findings can help several parties, including SOE and the Ministry of SOE to better understand the limits of investment that can be made. In the long term, the Ministry of SOE can have an early warning system to assess whether the investments made are appropriate or not.

Abstrak :
Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya. Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna). Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211). Fakta ini menunjukkan bahwa : 1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang. 2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah. 3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Abstrak :
Historically, the Balkans has been the object of territory disputes since 14th century. Surrounding countries have fought to expand their sphere of influence over the area. This is unsurprising, given the strategic value of the Balkan countries even now. The fact of the matter is the demand for natural gas in Europe is increasing annually, while at the same time the rate of gas production is steadily plummeting. For this very reason, the West makes if a top priority to keep Balkan countries stable and peaceful, especially because it will secure gas supply from Central Asia to Europe. On the other hand, Russia will not remain silent under the threat of encroachment upon its sphere of influence by the West. To understand this issue, the author uses geopolitics perspective and Heartland theory by Sir Halford J. Mackinder (1861 - 1947) as a framework to analyze the behavior of great powers that are involved in this conflict of interest.

Abstrak :
Tesis ini merupakan penelitian filsafat politik terhadap kondisi property right masyarakat terutama di negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia. Para filsuf pencetus ide demokrasi seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau, menganggap bahwa negara seharusnya melindungi property right masyarakat sebagai sesuatu yang berasal dari kondisi alamiah (state of nature) manusia. Tetapi ternyata pada negara berkembang, umumnya kekuasaan yang merupakan wewenang (authority) dari rakyat negara demokrasi sering menjadi power (kekuasaan dengan kekuatan si pemegang kekuasaan). Bahkan, negara menguasai property right atas tanah adat masyarakat desa yang sudah dimiliki selama ratusan tahun untuk bertani dan berladang..Kondisi ini disebabkan karena negara berkembang pada umumnya masih lebih memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi dari pada pemerataan. Sedangkan masyarakat pedesaan juga pada umumnya belum menyadari bahwa mereka memiliki property right yang seharusnya dilindungi negara.Sebagai akibatnya sering terjadi berbagai konflik internal, sosial dan vertikal antara negara dan rakyat dalam bentuk conflict of interest antara negara dan rakyatnya dalam permasalahan property right. Filsafat dapat mengajukan alternatif pemecahan berdasarkan teori-teori keadilan, seperti keadilan komutatif, distributif, dan keadilan legal yang berasal dari Aristoteles dan dikembangkan oleh Thomas Aquinas.dan teori keadilan fairness dan keadilan prosedural dari John Rawls. Pada tesis ini juga diajukan konsep negara minimal dari Robert Nozick. Menurutnya, seperti kata John Locke, negara harus dibatasi kekuasaannya pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Rakyat juga harus mengerjakan hak-haknya dengan baik.

Abstrak :
Tesis ini membahas masalah hukum terkait dengan penentuan benturan kepentingan ketika seorang Direksi melakukan pengambilan keputusan dalam pengurusannya terhadap PT. Pengambilan keputusan merupakan rutinitas seorang Direksi mengingat wewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengurusan PT sehari-hari, keputusan Direksi akan menentukan arah PT itu bergerak untuk mencapai tujuannya, di saat yang sama dalam pengambilan keputusan, Direksi sedapat mungkin menghindari keputusan yang dapat menyebabkan kerugian PT. Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat pengertian yang jelas tentang apa itu benturan kepentingan, juga tidak terdapat tentang apa saja yang dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan. Pengertian yang jelas atas benturan kepentingan ini sangat penting khususnya ketika terdapat sengketa yang dihadapkan di muka Pengadilan. Karenanya untuk mencari solusi atas masalah tersebut, dalam tesis ini meneliti tentang bagaimana menentukan kriteria benturan kepentingan dalam keputusan Direksi. Penelitan dalam tesis ini menggunakan teori fiduciary duty yaitu suatu teori dimana dalam pengurusan PT, seorang Direksi harus mengutamakan kepentingan PT, selain itu lebih memperdalam tentang kepentingan, maka tesis ini juga memakai teori economic analysis of law atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang berangkat dari prinsip dalam pengambilan keputusan, manusia akan selalu bersikap rasional yaitu memilih pilihan yang paling maksimal atau menguntungkan untuk dirinya. Tesis ini meninjau kasus yang diputus di Pengadilan yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara terkait benturan kepentingan cenderung memutus hanya berdasarkan ketentuan normatif saja tentang keputusan Direksi yaitu dengan menggantungkan pada keputusan RUPS, tanpa melihat fakta mengenai kepentingan Direksi yang terungkap dalam persidangan ......This thesis discusses legal issues related to determining conflicts of interest when the Board of Directors makes decisions in managing PT. Decision making is a routine activity of the Board of Directors considering its authority and responsibility to carry out the day-to-day management of the PT, the decision of the Board of Directors will determine the direction of the PT to receive answers, as well as in decision making, the Board of Directors as far as possible avoids decisions that may harm PT. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, what is clear is the interests of the interests, and nothing can be said to be a conflict of interest. A clear understanding of the interests of these interests is especially important, especially when the dispute is before the Court. Therefore, to find a solution to these problems, this thesis discusses how to determine the criteria for conflicts of interest in the decisions of the Board of Directors. The research in this thesis uses the theory of fiduciary duty, which is a theory where in the management of a university, directors must prioritize the interests of the PT, in addition to deepening the analysis, this thesis also uses legal economic analysis. The theory or economic approach to law that departs from the principle of decision making, humans will always judge rationally that they choose the most optimal or beneficial option for themselves. This thesis examines cases decided in Courts which show that judges in deciding related cases tend to decide cases based solely on normative provisions regarding the decision of the Board of Directors, namely by relying on the decision of the GMS, regardless of the facts. regarding the interests of the Board of Directors as proven in the trial examination

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif. ......This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty.

Abstrak :
Pemegang saham minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai proses penawaran umum terbatas dengan HMETD yang dilakukan dalam rangka konversi utang menjadi saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa PT Central Proteinprima Tbk dalam proses RUPS Independen telah terbukti melanggar ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulan yang didapat adalah pengaturan mengenai HMETD terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Pasal Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 dan IX.D.4; perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 dan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk, mengakibatkan RUPS Independen tidak sah, namun penawaran umum terbatas yang telah dilaksanakan tetap berlaku. ......Minority shareholders are regularly disadvantaged in the transaction containing conflict of interest. Bapepam has enacted Rule Number IX.E.1 regarding Conflict of Interest as a form of legal protection to the minority shareholders. Main issues discussed in this research are how the regulation rules on the process of limited public Offering conducted with the Rights Issue in order to debt to equity swap transaction, legal protection to the minority shareholders in a transaction that contains a conflict of interest, and procedures performed by the Independent Shareholders of PT Central ProteinaprimaTbk. This thesis is using the method of normative juridical research on its research and is a qualitative descriptive research. The research found that PT Central Proteinprima Tbk, during the process of Independent General Meeting of Shareholders, has been proven to violate the applicable provisions regarding conflicts of interest and not in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The conclusion is the regulation of rights issues contained in Article 82 paragraph (1) and (2) Capital Market Law, Bapepam Rule Number IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 and IX.D .4; legal protection on the conflict of interest transactions contained in the Law On Limited Liability Company, Capital Market Law and Bapepam Rule Number IX.E.1 and through the application of principles of good corporate governance by the company; violations committed by PT Central Proteinaprima Corporation, giving a result that the Independent General Meeting of Shareholders is not lawful, but limited public offerings which have been executed still remain valid.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai benturan kepentingan, perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, dan prosedur dalam melakukan Transaksi Afiliasi yang sesuai dengan revisi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang mana revisi ini selesai ditetapkan pada tanggal 25 Nopember 2009. Penerapan transaksi afiliasi ini ditemui pada perusahaan publik berstatus BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, Tbk. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Wijaya Karya, Tbk telah melakukan transaksi afiliasi dengan anak-anak perusahaannya sesuai dengan prosedur yang ada, seperti dalam revisi peraturan bapepam tersebut dan peraturan pasar modal lainnya. Pada kenyataannya transaksi afiliasi ini cenderung bersifat sensitif, karena dapat disalahgunakan dan dalam prakteknya beresiko terhadap benturan kepentingan. Hal ini tentunya sangat penting diperhatikan, karena Bapepam dan LK sudah cukup mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, serta berusaha untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Perubahan dalam peraturan Bapepam ini pada pokoknya berisi tentang pengaturan bagaimana tata cara menerbitkan dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait transaksi afiliasi dan mengenai pengecualian kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan. ......This mini thesis discuss about conflict of interests, protection of minority shareholders, and procedure in exercising Affiliated Transactions as governed under the revised BAPEPAM Regulation No. IX.E.1 about Affiliated Transactions and Conflict of Interests of Certain Transactions, which revised set was completed on November 25th 2009. One example of Affiliated Transaction can be found on a State owned public company, namely PT Wijaya Karya, Tbk. This research is a juridical normative research by using the method of data analysis in qualitative research. Furthermore the research concluded that PT Wijaya Karya had done the Affiliated Transaction in accordance with the revised BAPEPAM Regulation and other capital market laws. In reality, Affiliated Transaction is a sensitive issue which could be manipulated and vulnerable to conflict of interests. It is therefore important to pay attention to it, since BAPEPAM and LK had already regulated this in order to protect the interests of all shareholders, particularly of the minority shareholders. The revision of this BAPEPAM Regulation governs the procedure in issuing and announcing information to the public in regards to affiliated transactions and exceptions on the obligation of an independent General Meeting of Shareholders (RUPS) on transactions which involve conflict of interest.