Agung Nugraha
Abstrak :
ABSTRAK
Desentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkan
modalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.
Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam oleh
pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,
yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajian
industri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektif
ekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber daya
alam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomi
politik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yang
diikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik
dari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskan
tentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringan
patronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnya
dari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di Kabupaten
Bangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalam
penambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksi
yang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengan
konflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektor
timah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,
Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.
ABSTRACT
Decentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote their
capital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption of
natural resource-based economic development policies by local governments encourages
people to mine freely and massively, that followed by poor mining management of ton
minerals. A number of studies on extractive industries are categorized into two
perspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.
Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existence
of rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economy
perspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling natural
resources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economy
perspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This study
explains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network of
tin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of natural
resource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, this
study argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to the
support of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collector
network, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources by
industrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collection
techniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.
Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,
owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expert
researchers and Bangka Regency Civil State Apparatus.
2019
T51782
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
