Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi buruh perempuan yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan dipilih sebagai topik penelitian ini karena buruh perempuan yang bekerja di perusahaan perkebunan mengalami berbagai perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan yang diskriminatif disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan kerja. Hal itu dapat dilihat dalam pemberian upah, yaitu buruh perempuan mendapat upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Alasan memberi upah yang berbeda adalah jenis pekerjaan yang dilakukan buruh laki-laki lebih berat daripada jenis pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan. Selain mendapat perlakuan yang diskriminatif, buruh perempuan juga tereksploitasi. Misalnya, pada saat pergi ke tempat kerja mereka harus berdiri berdesakan di atas truk yang tanpa atap. Karena tidak diikutkan dalam program jamsostek ataupun program perlindungan kesehatan lainnya, buruh perempuan semakin tidak terlindung. Pada saat badan masih kuat dan sehat, tenaga mereka diperas demi kepentingan perusahaan perkebunan, tetapi pada saat sakit, perusahaan tidak peduli dan tidak memberikan bantuan kesehatan. Alasan yang dikemukakan pihak perusahaan adalah status mereka hanya buruh harian lepas yang tidak berhak atas berbagai jaminan. Padahal, mereka mungkin diberi status buruh tetap asalkan ada kemauan dari perusahaan. Buruh perempuan juga berisiko mengalami pelecehan seksual karena posisi mereka yang tersubordinasi. Namun, mereka yang mengalaminya memilih diam dan menerima keadaan itu karena tidak ada pilihan lain. Karena ketidakberdayaan, mereka tidak menuntut ataupun memprotes perusahaan perkebunan. Selain di lingkungan kerja, buruh perempuan juga mengalami eksploitasi di rumah tangganya sendiri karena mereka masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Selain mendapat beban ganda, mereka juga harus menyiasati kekuasaan suami, misalnya membereskan urusan rumah tangga sebelum suami bangun di pagi hari. Semua itu memperlihatkan bahwa kepedulian buruh perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga malah membuatnya tereksploitasi. Penelitian ini dilakukan di tiga desa, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui survei dan penelitian kualitatif."

"Setiap pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Termasuk penggunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan diskresi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan, yaitu penggunaan mobil dinas sebagai ambulans alternatif. Semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diharuskan untuk meminjamkan mobil dinas yang dimilikinya untuk masyarakat yang sakit dan dalam keadaan mendesak dan darurat untuk diberikan pertolongan medis. Diskresi ini awalnya dilatarbelakangi dengan kurangnya ambulans dan jauhnya jarak penjemputan dan penghantaran masyarakat yang sakit, dengan itu mobil dinas yang dekat dengan lingkungan masyarakat menjadi pilihan yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, penggunaan diskresi tersebut diumumkan secara lisan pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Selatan kepada seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan. Tindakan tersebut belum ada keputusan tertulis, tetapi ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan melalui program dan pembentukan tim pelaksana Jemput Sakit Pulang Sehat yang didalamnya mengatur mengenai ambulans alternatif.

---

Every government official has the authority to use discretion to carry out government functions in overcoming various problems that exist in society. Including the use of discretion in the context of providing public services. One of them is in the South Bengkulu Regency Government, where the Regional Head, in this case the South Bengkulu Regency Regent, uses discretion in the context of providing public services in the health sector, namely the use of official cars as alternative ambulances. All officials within the South Bengkulu Regency Government are required to lend their official car to people who are sick and in urgent and emergency situations for medical assistance. This discretion was initially motivated by the lack of ambulances and the long distance to pick up and deliver sick people, with that official car that is close to the community environment is the right choice. Therefore, the use of discretion in the context of providing public services is the background of this thesis. The research method used in the study is a normative juridical research method, with the type of data used is secondary data which is analyzed using library research methods equipped with interviews with related sources. Based on the facts described previously, the use of the discretion was announced verbally on the Birthday of South Bengkulu Regency to all officials within the South Bengkulu Regency. There has been no written decision on this action, but it was followed up by a decision through a program and the formation of an implementation team for Picking Up Sick Home Health which regulates alternative ambulance.

"