Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis moneter yang berlangsung saat ini sulit diperkirakan sebelumnya sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan bangsa. Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis moneter ini, pemerintah cukup tanggap terhadap masalah kesehatan keluarga miskin, dengan program yang sangat strategis, yang bersifat upaya penyelamatan ( rescue ) yaitu program jaring perlindungan sosial bidang kesehatan (JPS-BK ). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan JPS-BK di Kabupaten DT II Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program, sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan JPS-BK di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari tingkat Kabupaten dan berjenjang sampai tingkat desa dengan jumlah sampel sebanyak 77 orang yang terdiri dan 1 orang pengelola JPS-BK Kabupaten, 30 orang kepala puskesmas yaitu satu kecamatan diambil satu kepala puskesmas, sebagai pelaksana tingkat kecamatan, 30 bidan di desa yaitu satu bidan perkecamatan, sebagai pelaksana tingkat desa dan 16 orang petugas yang melakukan pendataan sasaran (tim desa ). Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indephi interview ), Focus group diskusi (FGD) dan kajian dokumen. Dari hasil penelitian terlihat bahwa data sasaran yang merupakan hal penting dalam pelaksanaan program JPS-BK, ternyata tidak akurat karena kriteria Gakin yang kurang jelas, sebagian besar pendataan sasaran dilaksanakan oleh bidan desa dan kader, bukan oleh tim desa, tidak adanya alokasi dana untuk pendataan dan petunjuk pelaksanaan yang ada terlalu kaku sehingga diperlukan modifikasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Disamping itu hal lain yang penting adalah kurangnya kerja sama lintas sektoral sehingga penanganan Gakin tidak terpadu dan pada akhirnya, mengakibatkan kurang berhasilnya suatu program. Untuk meningkatkan keberhasilan program JPS-BK maka disarankan koordinasi lintas sektoral yang lebih balk, sehingga adanya keterpaduan antar sektor terkait, adanya kriteria Gakin yang mudah diimplementasikan di iapangan dan adanya kesepakatan pelaksanaan untuk melengkapi petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas.

---

The current monetary crisis, unpredictably causes negative impacts in many life aspects. The Indonesian government has given a good respond to overcome this situation, particularly concerning the health problems of poor families, by implementing a very strategic rescue program called the Social Protection Sector Development Program on Health sectors (SPSDP-HS). The research conducted is aimed to obtain detailed information regarding the program implementation and any obstacles found during the time of implementation in Tasikmalaya regency. The findings can be of benefits to improve the future program. Cross sectional design in used in this study, with qualitative approach, to analyze SPSDP-HS implementation from the regency level, stratified to the village level. Number of respondents are 77 individuals : one person as the manager of SPSDP-HS, 30 head of Puskesmas ( one representative is the person in charge for sub-district level ), 30 village midwives ( one representative as the person in charge for village level ), and ] 6 person as members of the data collection teamwork. Data is obtained by indepth-interview technique, Focus group Discussion, and document analysis. In conclusions, baseline data of the targeted population, one of the most important key for the success of all program implementations, is inaccurate due to unclear criteria for determining poor families; most of the baseline data of the targeted population-supposed to be collected by the village team-has been obtained by the midwives and cadres; no funds allocated for data collections and an inflexible guidance for the implementation. Such a guidance should be more understandable and practical, therefore there is a need for simplification. In addition, a minimum effort of inter sector collaborations with result of inadequate action to rescue poor families-seems to be the reason for unsuccessful program implementations. To increase the success of SPSDP-HS program a better inter sectors collaborations should be maintained to achieve an integrated action for rescuing poor families, and gaining a better understanding to clarify the implementation guidance.

Abstrak :
Perkembangan dunia perbankan di Indonesia saat ini, menunjukkan trend yang tidak jelas. Sejak krisis perbankan periode Tahun 1997 - 1998, kinerja perbankan sampai saat ini semakin tidak jelas dan cenderung makin sulit untuk diidentifikasi. Itu ditandai dengan banyaknya kredit bermasalah yang ada dalam sistem perbankan. Sementara proses restrukturisasi dan penyehatan perbankan sampai saat ini, belum memperlihatkan hasil - hasil yang cukup signifikan. Perkembangan sektor perbankan yang belum jelas, ternyata memberikan dampak yang sangat mendalam terhadap perkembangan di sektor riil. Sebelum adanya krisis, mayoritas kegiatan sektor riil didukung oleh sistem pendanaan dari perbankan. Namun, dengan kegagalan perbankan menghadapi krisis ekonomi, mengurangi kemampuannya untuk menjadi penggerak perekonomian. Akibatnya, hampir semua proyek yang sebelumnya banyak mengharapkan kucuran kredit, harus ditunda atau mencari sumber - sumber lainnya. Sumber kegagalan perbankan dalam mengatasi krisis, sebenarnya telah dimulai dengan adanya liberalisasi perbankan melalui Paket Deregulasi Perbankan Oktober 1988 (Pakto 88). Dasar pemikiran dari Pakto tersebut sebenarnya mendorong perbankan untuk lebih mampu mandiri, kompetitif dan sehat. Namun, dalam perkembangannya, pengelola perbankan tidak mampu menerjemahkan ataupun mengikuti harapan dari Pakto tersebut. Perbankan hanya melihat deregulasi tersebut sebagai peluang untuk melakukan ekspansi dalam berbagai bidang. Ekspansi perbankan tersebut diarahkan kedalam berbagai sektor ekonomi, tanpa disertai dengan kemampuan manajerial, pengawasan dan visi yang memadai. Itu sangat terlihat pada unsur pengelola perbankan, pemerintah dan bahkan Bank Indonesia sebagai pengawas keberadaan perbankan. Pengelolaan perbankan umumnya didominasi oleh; ? Pihak - pihak yang kurang memahami bisnis perbankan, dan cenderung menyamakannya dengan usaha perdagangan ? Manajemen yang tidak profesional (belum berpengalaman ataupun kemampuannya yang memang tidak memadai) ? Penghimpunan dana melalui cara - cara yang tidak wajar. Pada saat yang sama, Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral melakukan tugasnya sebagai pengawas bank komersial. Dalam prakteknya, BI tidak mampu melaksanakan salah satu tugasnya tersebut, ini disebabkan oleh beberapa hal; n Nuansa politis n BI ikut menjadi pemain/pengelola bank n Karyawan yang kurang profesional

Abstrak :
Dalam memberikan kredit, lembaga keuangan perbankan dan bukan perbankan menetapkan standar kelayakan seorang calon debitur mendapatkan pinjaman. Penetapkan standar dan prosedur ini dilakukan untuk menghindari resiko kemungkinan gagal bayar yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, seperti debitur tidak mampu melunasi hutangnya dikarenakan satu atau lain hal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel apa yang berpengaruh dalam menentukan resiko kemungkinan gagal bayar debitur. Objek dalam penelitian ini adalah PT X. Database yang digunakan adalah sebanyak 19078 debitur, dengan posisi pengambilan data pada tahun 2011.Untuk mengetahui variabel- variabel yang berpengaruh, dapat menggunakan analisis regresi logistik. Dengan regresi logistik membuat model yang secara jelas dapat menunjukkan perbedaan dan mengklasifikasikan debitur ke dalam grup debitur yang lancar maupun gagal bayar (default) dalam pembayaran kredit. Penelitian ini menggunakan empat belas variabel pada PT X yang terdiri dari jenis kelamin, umur, status pernikahan, status kepemilikan rumah, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan, uang muka, time to retirement, waktu peminjaman, jenis angsuran, jenis kendaraan, karakteristik penghasilan. Berdasarkan hasil analisis data terdapat delapan prediktor yang paling signifikan pengaruhnya. Variabel tersebut adalah status pernikahan, pekerjaan, pendapatan,uang muka, time to retirement, waktu peminjaman, jenis asuransi dan jenis kendaraan. Variabel- variabel tersebut merupakan hal yang paling dominan atau signifikan dalam potensi resiko kemungkinan gagal bayar dari seorang debitur. ......Banking and non-banking financial institutions entrench within their credit-lending policy the feasibility standards for their debtor candidates. Standards and procedures are established to avoid upcoming problematic credits, for example happened when a debtor is unable to pay the credit. The objective of this thesis is to identify variables that affect debtor?s probability of default. For its study focus, this research uses PT X. Database as used in this research is 19078 debtors, with position of data intake 2011. The influential variables are acquired using logistic regression. Logistic regression enables the authors to clearly identify the differences and to classify debtor into nondefault and default in the term of paying the loan. The analysis use fourteen variables in determining credit lending of PT X, including gender, age, marital status, home status, education, occupation, salary, number of dependant, down payment, time to retirement, tenor, type car insurance, car?s type and characteristic income. This study find eight predictors that explain debtor's default potential, that are: marital status, occupation, salary, down payment, time to retirement, tenor, type car insurance, the car?s type. That?s all is confirmed as the most dominant and significant variables in categorizing the debtor behavior in term of paying the credit for determining the probability of default from the debtor.