Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mengatur mengenai ketentuan khusus untuk Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi supaya memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah kejadian penyalahgunaan, penyimpangan dan kehilangan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dari jalur distribusi resmi. Pedagang Besar Farmasi (PBF) berperan untuk memastikan kualifikasi pemasok yaitu memiliki izin produksi narkotika dari Menteri Kesehatan. Apoteker berperan sebagai penganggung jawab fasilitas distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (NPP) seperti melakukan pembaharuan spesimen tanda tangan dan stempel untuk memastikan keabsahan tersebut. KFTD Tangerang merupakan salah satu Perusahaan Besar Farmasi yang telah memiliki izin penyaluran narkotika ke fasilitas lain seperti instalasi farmasi pemerintah, apotek, klinik dan rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan dan CDOB. Pada tugas khusus ini akan dilakukan analisis kewajaran pemesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi pada Apotek V yang merupakan salah satu dari sepuluh outlet dengan pemesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terbanyak selama periode Mei-Juli 2022. Berdasarkan hasil analisis kewajaran pesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di salah satu outlet KFTD Cabang Tangerang menunjukkan bahwa Apotek V melakukan pesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam batas yang wajar dengan didukung oleh lokasi geografis, kerjasama praktek dokter, jam operasi dan kerjasama BPJS. ......Good Drug Distribution Method regulates special provisions for Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors so that they comply with statutory provisions. The provision aims to prevent abuse, deviation and loss of Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors from official distribution channels. Pharmaceutical Wholesalers play a role in ensuring supplier qualifications, namely having a narcotics production permit from the Minister of Health. Apothecary has the role of being in charge of the Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors distribution facilities such as renewing specimen signatures and stamps to ensure the validity. KFTD Tangerang is one of the large pharmaceutical companies that already has a license to distribute narcotics to other facilities such as government pharmaceutical installations, pharmacies, clinics and hospitals in accordance with statutory provisions and the Good Drug Distribution. This assignment will carry out a fairness analysis of Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors orders at pharmacy V which is one of ten outlets with the most orders of Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors during the period May-July 2022. Based on the results of the fairness analysis of Narcotics orders, Psychotropics, and Pharmacy Precursors at one of the KFTD outlets of the Tangerang Branch shows that pharmacy outlet V orders Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors within reasonable limits supported by geographic location, doctor practice cooperation, operating hours and BPJS cooperation.

Abstrak :
Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif. ......This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption.

Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. ......This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures.