Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan pemeriksaan terhadap transaksi transfer pricing turut meningkatkan jumlah sengketa transfer pricing, salah satunya sengketa mengenai multiple year data. Sengketa multiple year data umumnya terjadi karena isu waktu. Pada penelitian ini sengketa transfer pricing timbul karena hasil yang berbeda dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan untuk multiple year data atas sengketa pajak PT X Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesebandingan berdasarkan lima faktor kesebandingan dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi dasar PT X menggunakan multiple year data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Pada penelitian ini pemeriksa dan PT X menggunakan multiple year data untuk meningkatkan analisis kesebandingan yang lebih andal namun jumlah tahun yang digunakan berbeda. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa PT X melakukan analisis kesebandingan dengan memperhatikan lima faktor kesebandingan, yaitu karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Pada proses penelitian ditemukan bahwa pemeriksa menggunakan multiple year data 3 tahun sementara PT X menggunakan multiple year data 5 tahun. Saran yang dapat diberikan adalah analisis kesebandingan harus dilakukan dengan benar sesuai keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Proses dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan dalam multiple year data harus dengan alasan yang sesuai dengan karakteristik fungsi dan industri Wajib Pajak. ......Increased checks on transfer pricing transactions also increase the number of transfer pricing disputes, one of which is disputes regarding multiple-year data. Multiple-year data disputes generally occur due to time issues. In this study, transfer pricing disputes arise due to different results in determining the number of years used for multiple year data on PT X tax disputes in 2015. This study aims to analyze the comparison based on five factors of comparison and find out what are the factors that are the basis of PT X using multiple year data. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. In this study the examiner and PT X used multiple year data to improve the analysis of more reliable comparedness but the number of years used was different. Based on research found that PT X conducted a comparable analysis by paying attention to five comparable factors, namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contract provisions, economic circumstances, and business strategy. In the research process it was found that the examiner used multiple year data of 3 years while PT X used multiple year data of 5 years. The advice that can be given is that the analysis of the match must be done correctly according to the actual circumstances and conditions. The process in determining the number of years used in multiple years of data must be for reasons that correspond to the characteristics of the taxpayer's function and industry.

Abstrak :
Data pembanding atas transaksi hubungan istimewa merupakan salah satu hal yang seringkali diperdebatkan oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa, untuk mengetahui kendala Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding, serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak mengenai data pembanding. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksa Pajak mempertimbangkan karakteristik usaha, dokumentasi harga transfer, faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding internal, informasi dari sumber informasi eksternal, kelengkapan data dan ketersediaan website kandidat pembanding, kriteria kandidat pembanding, pendekatan pemeriksaan, serta metode harga transfer. Kendala yang dihadapi adalah kendala pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak, ketidakterbukaan Wajib Pajak, keunikan produk dan jasa serta proses bisnis Wajib Pajak, pemahaman Pemeriksa Pajak, load pekerjaan yang tinggi, mutasi pegawai, keterbatasan sumber informasi dan variasi database, kendala akses database, serta kendala penguasaan bahasa asing tertentu. Sengketa mengenai data pembanding disebabkan adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, tidak dilakukannya analisis transfer pricing yang mendalam, keterbatasan akses informasi, adanya tindakan untuk menjustifikasi transaksi, kurangnya pedoman dalam penentuan data pembanding, serta masalah komunikasi dan keterbukaan yang timbul pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

---

Comparable on affiliate transactions is one thing that is often debated by the Taxpayers and Tax Auditors. This study was conducted to find out the Tax Auditors? consideration in determining comparable during transfer pricing audit and the constraints as well as the causes of dispute on comparable between Taxpayers and Tax Auditors. This research was conducted using qualitative approach. The results showed that Tax Auditors consider Tax payers? business characteristics, transfer pricing documentation, comparability factors, the availability of internal comparable, the information obtained from external source such as databases, the completeness of data and the availability of comparable company's website, the qualitative and quantitative criteria of comparable company, transfer pricing methods used, and audit approach carried out. The constraints is due to understanding and tax compliance, lack of openness, the Taxpayers? uniqueness of products, services, and business, Tax Auditors? knowledge, high work load, personnel transfers within organization, limited information resources and variations in databases, limited access to database, and foreign language constraint. Disputes on comparable between Taxpayers and Tax Auditors may arise due to differences in interests and understanding, the absence of in-depth analysis of transfer pricing, limited access to information, justification on transaction, the lackness of guidance in determining comparable, and communication problems and lack of openness during the audit.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini menganalisis Putusan Majelis Hakim atas sengketa Peredaran Usaha PT XYZ terkait dengan koreksi transfer pricing berdasarkan faktor analisis kesebandingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa secara umum telah mempertimbangkan faktor analisis kesebandingan yaitu faktor karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Namun demikian, dikarenakan tidak adanya permasalahan dalam faktor strategi bisnis yang diangkat secara spesifik oleh PT XYZ, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketanya tidak mempertimbangkan faktor strategi bisnis dalam putusannya. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan hakim kurang mempertimbangkan faktor karakteristik barang atau jasa di mana terdapat perusahaan pembanding yang seharusnya dikeluarkan dari data pembanding karena memiliki perbedaan jenis usaha. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dalam melakukan analisis kesebandingan seharusnya disertakan bukti yang kuat sehingga mendukung argumen yang dipakai. Kemudian, dalam melakukan analisis kesebandingan apabila terjadi keadaan khusus yang mempengaruhi kondisi ekonomi pihak yang diuji sebaiknya dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan kondisi dengan perusahaan pembanding.style

---

ABSTRACT
This study analyzes the Judges Court Decisions on PT XYZ Business Circulation disputes related to transfer pricing corrections based on comparative analysis factors. This research is a qualitative research with descriptive design. In this study, it was found that the Panel of Judges in deciding disputes in general had considered comparative analysis factors namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contractual conditions, economic conditions, and business strategies. However, due to the absence of problems in the business strategy factors specifically raised by PT XYZ, the Panel of Judges in deciding the dispute did not consider the business strategy factors in the decision. In addition, in this study, judges found that they did not consider the characteristics of goods or services in which there was a comparison company that should have been excluded from the comparison data because they had different types of businesses. The advice that can be given from this research is that in conducting a comparative analysis strong evidence should be included so as to support the arguments used. Then, in conducting a comparative analysis in the event of special circumstances that affect the economic conditions of the party being tested it should be adjusted to eliminate differences in conditions with the comparison company.

Abstrak :
Globalisasi mempengaruhi aspek ekonomi dengan berkembangnya perusahaan multinasional. Penentuan harga dalam praktek bisnis perusahaan multinasional biasanya menggunakan kebijakan harga transfer. Manipulasi kebijakan harga transfer dapat menggerus penerimaan pajak negara sehingga sebagai tindakan preventif, banyak dilakukan pemeriksaan pajak terhadapnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pajak yang muncul dalam proses pemeriksaan adalah penentuan metode harga transfer yang tepat untuk menguji transaksi penjualan dan koreksi fiskal yang dilakukan fiskus pada proses pemeriksaan belum sepenuhnya benar untuk menentukkan kewajaran transaksi. Saran bagi fiskus adalah lebih meneliti dan mempelajari dokumen yang diberikan Wajib Pajak, baik berupa dokumentasi penentuan harga transfer maupun laporan keuangan Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan. Kemudian saran untuk Wajib Pajak adalah memastikan bahwa staf pajak yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan perusahaan mengerti betul akan kewajiban pajak yang harus dilakukan ......Globalization has been making an impact to the economic aspect as the rising of multinational companies. Pricing quotation in multinational companies usually uses the transfer pricing scheme. The manipulation of transfer pricing causes lower tax revenue for the country. In order to prevent that, Indonesian Tax Office (ITO) is increasing the number of transfer pricing audit. This research uses qualitative method with in-depth interview. The result of this research are tax dispute in the audit process was different opinion in choosing the most appropriate method for testing the sales transaction between the taxpayer-auditor and fiscal adjustment that has been made by auditor was not fully correct to test the arm’s length of the transaction. Suggestion that can be given to the auditor is to study more about taxpayer’s documents that has been given to tax office, such as transfer pricing documentation and financial statement in auditing process. It is also important for taxpayers to make sure that the staffs handling company’s tax liability are the ones who fully understand about tax compliance.

Abstrak :
Peningkatan pemeriksaan terhadap transaksi transfer pricing turut meningkatkan jumlah sengketa transfer pricing, salah satunya sengketa data pembanding. Sengketa data pembanding umumnya terjadi karena time issue. Pada penelitian ini sengketa data pembanding timbul karena hasil yang berbeda dalam proses penyesuaian data pembanding sesuai pendekatan deductive dan additive atas sengketa pajak PT X Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Pada penelitian ini pemeriksa dan PT X menggunakan pendekatan deductive dan additive dalam melakukan proses penyesuaian data pembanding, namun hasilnya berbeda. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa PT X melakukan analisis kesebandingan dengan memperhatikan lima faktor kesebandingan, yaitu karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Pendekatan deductive diterapkan dengan melakukan searching criteria pada database, dan menerapkan pendekatan additive dengan melakukan manual search, review, dan proses rejection. Pada proses penelitian ditemukan bahwa pemeriksa hanya menerapkan pendekatan additive tanpa lebih dulu menerapkan pendekatan deductive. Saran yang dapat diberikan adalah analisis kesebandingan harus dilakukan dengan benar sesuai keadaan, disertai dengan bukti yang dapat diandalkan. Proses penyesuaian data pembanding pendekatan deductive dan pendekatan additive harus sesuai dengan hasil analisis kesebandingan. Apabila terdapat perbedaan signifikan dapat dilakukan penyesuaian, namun jika tidak dapat dilakukan maka harus dilakukan rejection. ......The increase of transfer pricing examinations has also increased the number of transfer pricing disputes, one of which is comparative data disputes. Comparative data disputes generally occur due to time issues. In this study, comparative data disputes occurs because of different results in the adjustment process of comparative data according to the deductive and additive approaches to the 2016 PT X tax dispute. This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. In this study, the examiner and PT X used deductive and additive approaches in adjusting the comparative data, but the results were different. Based on the research, it was found that PT X conducted a comparability analysis by taking into account five comparability factors, namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contract terms, economic conditions, and business strategy. The deductive approach is applied by searching criteria on the database, and applying an additive approach by performing manual search, review, and rejection processes. In the research process it was found that the examiner only applied an additive approach without first applying the deductive approach. The suggestion that can be given is that comparative analysis should be carried out correctly under the circumstances, accompanied by reliable evidence. The process of adjusting comparative data with deductive and additive approaches must be in accordance with the results of comparability analysis. If there is a significant difference, adjustments can be made, but if it cannot be done then rejection must be done.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti bagaimana penerapan analisis FAR untuk untuk menentukan remunerasi sesuai Arm?s Length Principle di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap teori tentang analisis FAR dan prakteknya di negara Jerman, Amerika dan Indonesia. Dari penelitian terhadap teori dan praktek dilapangan ditemukan bahwa Analisis FAR merupakan faktor penting dalam menentukan remunerasi sesuai Arm's Length Principle. Analisa FAR digunakan untuk memahami transaksi afiliasi yang diperiksa sehingga pihak yang akan diuji melalui pembanding yang potensial akan dapat ditentukan. Penentuan pembanding internal atau pembanding eksternal akan bergantung pada kemiripan karakeristik FAR yang dihasilkan melalui pengulangan proses analisis FAR transaksi/pihak yang dibandingkan oleh pembanding potensial. Penelitian menghasilkan flowchart langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis FAR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyesuaian yang dapat diandalkan, hirarki perbandingan dan faktor perbandingan lainnyadalam penetapan pembanding yang dapat diandalkan dan dipercaya. Pertimbangan ketiga faktor tersebut akan membantu penentuan metode transfer pricing terbaik untuk menentukan remunerasi sesuai Arm?s Length Principle. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia perlu ditetapkan langkahlangkah dalam membuat analisis FAR dan analisis FAR terintegrasi dalam grup (?Value chain?) agar Agar Wajib Pajak dapat menentukan remunerasi sesuai Arm's Length Principle di Indonesia. Ketika proses analisis FAR telah dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam suatu industri, maka akan dapat terbentuk suatu pembanding yang dikenal dengan nama "benchmark".

---

This research is about the application of functional analysis to determine the arm?s length principle renumeration in Indonesia. This research is done to the functional analysis theory and practice in Jerman, USA and Indonesia. Functional analysis is an important factor to determine the arm?s length principle renumeration. The functional analysis is used to understand the afiliated transaction so that the potential comparable will depend on functional characteristic that is found through the repeatence of functional analysis transaction or tested party compare to the potential comparable. This research result the flowchart of step that should be done in functional analysis by considering the adjustment factors that is reliable, the comparable hierarchy and other comparable factors in determining the reasonable and reliable comparable. Those three factors will help determining the best transfer pricing method to determine the arm?s length principle renumeration. This research concluded that it is needed to determined the step in making the functional analysis and value chain analysis in Indonesia so that the tax payers can determine the arm?s length principle renumeration. When functional analysis is done to the tax payers in the same industry, it will create a comparison that is known as "benchmark".

Abstrak :
Pada tahun 2020, kondisi perekonomian dunia mengalami gejolak yang besar dengan terjadinya wabah penyakit Covid-19. Pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan seperti penguncian, persyaratan karantina, pembatasan perjalanan, dan penutupan perbatasan dan berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sekitar 88 persen perusahaan di Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19 dan mengalami kerugian operasional perusahaan. Perubahaan kondisi yang signifikan akibat pandemi Covid-19 secara langsung mempengaruhi harga atau laba dari perusahaan sehingga muncul berbagai macam isu dalam melakukan analisis kesebandingan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 dan menganalisis posisi regulasi transfer pricing terhadap penentuan analisis kesebandingan dalam penyusunan dokumen penentuan harga transfer selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai macam perubahan terhadap perusahaan dan mempengaruhi seluruh faktor kesebandingan. Meskipun sebagian besar perusahaan mengalami kerugian di Indonesia, namun tidak semua industri mengalami penurunan dalam performanya. Dalam melakukan analisis kesebandingan, isu yang muncul berkaitan dengan analisis faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding eksternal, kesulitan dalam mengidentifikasi potensi pembanding, dan melakukan penyesuaian kesebandingan. Isu-isu tersebut harus diteliti dan dianalisis mendalam untuk menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan keadaan dan memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa saat ini belum diberlakukan regulasi khusus terkait analisis kesebandingan dan tetap merujuk ke regulasi umum. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta bagi Wajib Pajak yang beroperasi di sektor industri yang paling terdampak pandemi Covid-19, diharapkan dapat mengumpulkan infromasi dan analisis mendalam pada seluruh langkah analisis kesebandingan untuk membuktikan hasil pengujian kewajaran dan kondisi dari perusahaan ini. ......In 2020, the world's economic conditions experienced great turmoil with the outbreak of the Covid-19 disease. The government implemented various policies such as lockdowns, quarantine requirements, travel restrictions, and border closures and had a major impact on the economy in Indonesia. Around 88 percent of companies in Indonesia felt the impact of the Covid-19 pandemic and experienced company operational losses. Significant changes in conditions due to the Covid-19 pandemic directly affect the price or profit of the company so that various issues arise in conducting a comparability analysis. This study aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic and analyze the position of transfer pricing regulations on the determination of comparability analysis in the preparation of transfer pricing documents during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The results showed that the Covid-19 pandemic caused various changes to the company and affected all comparability factors. Although most companies suffer losses in Indonesia, not all industries experience a decline in performance. In conducting comparability analysis, issues that arise relate to comparability factor analysis, availability of external comparative data, difficulties in identifying potential comparators, and making comparability adjustments. These issues must be researched and analyzed in depth to show that the transactions carried out are in accordance with the circumstances and meet the Arm’s Length Principles. This study also explains that currently there is no specific regulation regarding comparability analysis and still refers to the general regulation. The government is expected to provide clarity and legal certainty and for taxpayers operating in the industrial sector most affected by the Covid-19 pandemic, it is hoped that they can collect in-depth information and analysis on all steps of the comparability analysis to prove the results of the arm’s length principle of the company.

Abstrak :
Salah satu hal yang sering menimbulkan sengketa antara WP dengan DJP adalah terkait dengan proses melakukan analisis kesebandingan, termasuk penentuan perusahaan pembanding yang tepat. Terlebih lagi, konflik dapat muncul ketika WP menggunakan perusahaan pembanding yang merugi atau loss making comparables dalam analisis kesebandingannya. Hal tersebut menjadi suatu masalah karena penggunaan perusahaan pembanding yang merugi diindikasikan sebagai cherry picking atau sengaja dipilih guna mendapatkan nilai interkuartil yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding merugi oleh PT X pada tahun pajak 2018 sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan kedua pembanding merugi oleh PT X sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku, sehingga sudah seharusnya kedua pembanding tersebut tidak dieleminasi dan dapat diterima sebagai data pembanding. ......One of the things that often causes disputes between WP and DGT is related to the process of conducting a comparability analysis, including determining the right comparables company. Moreover, conflicts may arise when taxpayers use loss making comparables in their comparability analysis. This becomes a problem because the use of loss-making comparison companies is indicated as cherry picking or deliberately chosen to get a low interquartile value. The purpose of this study is to analyze whether PT X's use of loss-making comparables in the 2018 fiscal year complies with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through library research and field studies (interviews). The results of the study show that the use of the two loss-making comparables by PT X is in accordance with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines, so that the two loss-making comparables should not be eliminated and can be accepted as comparables company.

Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. ......This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures.