Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"ABSTRAKPemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas MampuPONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratanyang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 PuskesmasMampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9 dari jumlah persalinanoleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan KotaDepok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian inibertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudahdilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program.Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok bulanDesember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangkukebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinatorPONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, penelitimelakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitanimplementasi PONED. Hasil penelitian berdasarkan unsur input sudah berjalan namunbelum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupunkualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belumoptimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepadapelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yangpositif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memilikistruktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program danlintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukanpengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring danevaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudahdengan memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasiPONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasiperlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshingprogram PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan danpemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatanmonitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi.Kata kunci: analisis implementasi, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar,input,proses, output

---

ABSTRACTEmergency services in neonatal obstetrics is one of the strategies to reduce Utilization ofhealth facilities for delivery assistance through BEONC is still low and causes delays inemergency handling which impact on the increase of MMR and IMR. Depok City has 7BEONC but the delivery coverage in BEONC is only 3.9 of total deliveries by healthpersonnel in 2016 and based on Renstra Depok Health Department year 2016 2021 willadd 4 BEONC. This study aims to examine the extent to which the measures of theBEONC program have been carried out as well as knowing what are the obstacles in theimplementation of the program. Qualitative research was carried out at 7 BEONC DepokCity in December 2017 until January 2018. The informants were 38 persons consisted ofpolicy makers at Health Service level, Head of BEONC, coordinator of BEONC and healthofficer. To obtain valid results, researchers conducted data triangulation with WM FGDtechniques and document review related to the implementation of BEONC.The result based on input has been implemented but not optimal, human resource does notprepared with good quality and quantity, unavailability of SOP on all EmONC. Theelements of the process are not optimal, communication has not been effective about thepolicy objectives of the policy makers, the disposition aspects have not all the stakeholderswho provide a positive to the implementation of EmONC, on the bureaucracy aspect not allof EmONC have the organizational structure. On social environment aspects cross programand cross sector has not support in the implemention of EmONC. The output element hasnot been optimal, no data processing and analysis of data and there is no monitoring ofactivities and reports simultaneously. Found 2 of EmONC already meet 9 of 10 indicatorsused in the implementation of EmONC, while 5 of EmONC not optimal. Recommendationsfor funding for increased quantity and quality of human resources, refreshing EmONCprograms for implementers and across sectors, increasing knowledge and understanding ofEmONC implementation through monitoring of activities and evaluations to add sharpdispositions.Key words analysisi of the implementation, Basic Emergency Obstetric Neonatal care,input, process, output"

"Di Kota Depok telah terjadi berbagai masalah pada anak seperti kekerasan, penelantaran maupun kesehatan anak. Pemerintah Kota Depok telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan Puskesmas Ramah Anak sebagai bagian dari Depok Kota Layak Anak dan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi program Puskesmas Ramah Anak sudah dijalankan dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan pada Informan kunci yaitu sebanyak 5 orang di Dinas Kesehatan, 8 orang di Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan 20 pengguna PRA. Penelitian dilakukan di 4 PRA di Kota Depok sejak April – Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) diseluruh PRA. Unsur proses belum optimal, pengawasan dari Dinas Kesehatan belum efektif karena hanya dilaksanakan setahun sekali namun aspek lingkungan sosial sudah cukup mendukung dengan berperannya lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisis data hasil pelayanan dan belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan hanya ada 1 Puskesmas Ramah Anak yang sudah memenuhi seluruh indikator penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Cilodong. Untuk Puskesmas Beji hampir mendekati sedangkan Cinere dan Tapos masih ada beberapa indikator yang belum berjalan optimal yaitu sarana prasarana, SOP, Penggerakan Tim Puskesmas untuk secara sadar melaksanakan program dan Output pada cakupan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA). Rekomendasi perlu adanya Pembuatan SOP di PRA, pelatihan Konvensi Hak Anak bagi petugas di PRA, Pelatihan KTA untuk memenuhi pelayanan Kekerasan Terhadap Anak, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan minimal tiga bulan sekali dan alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

---

The Depok City Government has approved the establishment of Puskesmas Ramah Anak as part of the Depok Kota Ramah Anak and is expected to be the solution to the above problems. The research program aims to see the extent of the implementation program. This study uses qualitative methods, using in-depth interviews, document review and observation. In-depth interviews were conducted at key informants, namely as many as 5 people at the Health Office, 8 people at the Puskesmas Ramah Anak (PRA) and 20 PRA users. The study was conducted in 4 PRAs in Depok City since April-May 2019. The results showed that the input aspect had not run optimally, human resources had not been well prepared for the quality of resources, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOPs) throughout the PRA. The process is not yet optimal, supervision from the Health Office has not been effective because it is only carried out once a year. The environmental society supported enough through the cross programs and crosssector activities. Uncertain output is not optimal, processing and analysis of data from service results have not been carried out and there are no simultaneous monitoring and evaluation activities. The conclusion is that only 1 Puskesmas Ramah Anak in Cilodong has fulfilled all the indicators set by the Puskesmas Ramah Anak. Almost all Puskesmas in Beji Puskesmas fulfilled the indicators while in Cinere and Tapos still have a number of indicators that have not run optimally such as infrastructure, SOP, Puskesmas Role Team to fully implement the program and Output at the time of the implementation of the Pelayanan Kekerasan Pada Anak (KTA) consultation activity. Recommendations need to be made for SOPs in PRA, training for Child rights for officers in PRA, KTA Training for procurement of services for Violence Against Children, implementation of Monitoring and Evaluation from the Health Office at least once every three months and donations for improving quality and human resources (HR))."

"Penelitian ini mengenai analisis implementasi kebijakan publik, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) ditinjau dari empat aspek, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Dalam penelitian ini, digunakan teori George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan dengan melibatkan empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan penelusuran literatur.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi masih kurang; (2) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik; (3) Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah kurangnya transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanismenya, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik.

---

This research was about the analysis of public policy implementation, Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc reviewed from 4 aspects: communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

This research used the theory of policy implementation by George C. Edwards UI by using four variables: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used analytic descriptive method with quantitative and qualitative approach. Data was gathered from questionnaire, interviews and literarature search.

From this research, it can be concluded that: (1) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from communication point of view was still not good; (2) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from resources, disposition and bureaucratic structure point of views were quite good; (3) The constraints in implementing Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc were: lack of transmission and clarity on the purpose of this Government Rule and its mechanisms; lack of facilities and infrastructures, the lack of consistency and punctuality in delivering reports and the authority of Monitoring Team for Controlling Optical Disc Companies."

"ABSTRAKJSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.

---

ABSTRACT

JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal."

"Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure RAP, pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. KotaSukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawairumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented awork health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff.

This study aims to obtain in depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure RAP, data collecting by in depth interview, observation and document review.

This study usesthe theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment.

In this research, there are some obstacles based onsix variables from van meter and van horn theory so that the implementation ofemployee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented.

Suggestions recommended in this study include socializing andmonitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees inthe hospital, local governments allocate special budgets for occupational health toworker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation ofoccupational health policy for hospital staff."

"ABSTRAK Produksi dan pemanfaatan hasil penelitian, untuk menjadi bukti dan dasar kebijakan kesehatan, merupakan komponen penting penguatan sistem penelitian kesehatan dan sistem kesehatan nasional. Rekomendasi stakeholder pun telah dijadikan indikator kinerja Kementerian Kesehatan di bidang litbang meski beberapa riset berskala nasional seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), telah berhasil mendukung kebijakan kesehatan, namun pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan, khususnya dalam pencegahan stunting, masih belum dapat diidentifikasi. Padahal stunting ini telah menjadi isu kebijakan kesehatan sebagaimana diamanatkan Presiden RI pada saat pembukaan Rakerkesnas 2017. Sebanyak 12 policy brief dihasilkan di tahun 2017, namun hanya 2 yang dapat diadvokasikan. Sementara itu, Badan Litbang Kesehatan sedang mengembangkan inovasi bernama 'Poros Kebijakan'. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil litbang kesehatan dalam rangka kebijakan berbasis bukti dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief masih minim, terjadi ketidaksinkronan antar dasar hukum terkait sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai, belum adanya pedoman yang mengatur mekanisme pelaksanaan, belum adanya insentif khusus terkait kebijakan, rendahnya kapasitas pelaku kebijakan, terjadi ketidakharmonisan hubungan dengan salah satu stakeholder program stunting, belum adanya jejaring dan forum khusus stunting, terjadi perbedaan persepsi dan penolakan dari salah seorang stakeholder, dan terdapat dukungan LIPI serta Bappenas meski belum optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil litbang kesehatan (policy brief) dalam rangka kebijakan berbasis bukti belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan inovasi poros kebijakan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: telaah dan sinkronisasi seluruh peraturan induk dan turunan, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan untuk semua peneliti dan pelaku advokasi, menyusun tata hubungan kerja baik di dalam Badan Litbang Kesehatan maupun dalam Kementerian Kesehatan, menjadikan PADK sebagai mitra kerja dengan 2 opsi, meningkatkan sosialisasi, dan advokasi lintas sektor (Bappenas, KSP, Kemenko PMK, LIPI, dan KemenPAN) terkait pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasillitbang kesehatan dalam rangka kebijakan berbasis bukti pencegahan stunting.

---

ABSTRACTThe production and utilization of research results, to be evidence and basis of health policy, is an important component of strengthening the health research system and the national health system. Policy recommendations of research and development results advocated to stakeholders have also been used as performance indicators of the Ministry of Health in the field of health research and development in the Ministry of Health's Strategic Plan 2015-2019. Although some national-scale researches such as Basic Health Research (Riskesdas) have been successful in supporting health policies, the utilization of research results as a basis for the preparation of health policies, particularly in the prevention of stunting, remains unidentified. Whereas this stunting has become a health policy issue as mandated by the President of the Republic of Indonesia at the opening of Rakerkesnas 2017. A total of 12 policy briefs are produced in 2017, but only 2 can be advocated. Meanwhile, the National Health Institute of Research and Developments is developing innovation called 'Policy Axis'. This study aims to analyze the implementation of the utilization of policy recommendations of health research and development results in the framework of evidence-based policies using Van Meter Van Horn policy implementation model. This research uses qualitative method with indepth interview technique and document study. The result of the research shows that the use of policy recommendation in the form of policy brief is still minimal, there is a lack of synchrony between related legal basis so that the policy objectives are not achieved, the lack of guidance which regulate the implementation mechanism, the absence of special incentive related to policy, the low capacity of policy actors, rejection form one of the stakeholders of the stunting program, the lack of network and special forum stunting, there is a difference of perception and rejection from one of the stakeholders, and there is support of LIPI and Bappenas although not yet optimal. So it can be concluded that the implementation of policy recommendation of policy research and development results (policy brief) in the context of evidence-based policy stunting prevention is not optimal. Therefore, it is necessary to continue the innovation of the policy axis by considering the following points : to synchronize all the key rules and derivations, planning and implementation of training for all researchers and advocates, to set up working relationships both within the Health Research Agency and the Ministry of Health, to make PADK as a partner with 2 options, promote socialization, and cross-sectoral advocacy (Bappenas, KSP, Kemenko PMK, LIPI, and KemenPAN) on the use of health research and development policy recommendations in the context of stunting prevention evidence-based policy."

"Krisis ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga perawat di pasar kesehatan global menjadi perhatian, termasuk di Indonesia. Saat ini tenaga perawat Indonesia mengalami surplus, yakni sebanyak 2.298 perawat secara nasional, dan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Di samping itu, hampir seluruh Puskesmas (99.9%) sudah memiliki perawat yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan demand, saat ini terdapat 23.579 job order, namun hanya 20,4% penempatan tenaga perawat Indonesia di pasar global yang telah terpenuhi. Tantangan seperti kualifikasi yang tidak sesuai, kesulitan adaptasi budaya, ketahanan mental, karir stagnan, deskilling, dan brain waste bertentangan dengan tujuan Permenkes 37/2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri. Permenkes ini belum menjelaskan detail pendayagunaan sebelum dan pasca migrasi serta matriks peranan stakeholder. Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) melalui wawancara mendalam menunjukkan tujuan kebijakan mencakup alih ilmu, peningkatan profesionalisme, dan penyediaan lapangan kerja. Sumber daya dan komunikasi antar badan pelaksana memadai, namun peran pemerintah daerah dalam diseminasi informasi dan pelatihan perlu ditingkatkan. Disposisi badan pelaksana positif, namun kinerja kebijakan belum optimal, terbukti dari belum terpenuhinya job order, alih ilmu pengetahuan yang belum optimal, dan belum adanya payung hukum pendayagunaan pasca migrasi. Kemenkes berupaya meningkatkan kinerja dengan menyiapkan tenaga perawat berkualifikasi dan merinci pendayagunaan dalam revisi Permenkes 37/2015. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi koordinasi antara Kemenkes dan stakeholder lainnya seperti Kemdikbud, BP2MI, Pemerintah Daerah, Kemlu, dan Kemnaker.

---

The imbalance crisis between the demand and supply of nursing personnel in the global healthcare market is a concern, including in Indonesia. Currently, Indonesia is experiencing a surplus of nurses, amounting to 2,298 nurses nationally, and this number is predicted to continue to increase in the coming years. Moreover, almost all Community Health Centers (Puskesmas) (99.9%) already have nurses spread throughout Indonesia. Based on demand, there are currently 23,579 job orders, but only 20.4% of the placement of Indonesian nurses in the global market has been fulfilled. Challenges such as mismatched qualifications, cultural adaptation difficulties, mental resilience, career stagnation, deskilling, and brain waste contradict the objectives of Permenkes 37/2015 regarding the Utilization of Indonesian Health Workers Abroad. This regulation does not detail the utilization before and after migration, nor the stakeholder role matrix. An analysis using the theory of Van Meter and Van Horn (1975) through in-depth interviews shows that policy objectives include knowledge transfer, professionalism enhancement, and job creation. Resources and communication between implementing bodies are adequate, but the role of local governments in information dissemination and training needs to be enhanced. The disposition of the implementing bodies is positive, but policy performance has not been optimal, as evidenced by the unfulfilled job orders, suboptimal knowledge transfer, and the absence of a legal framework for post-migration utilization. The Ministry of Health is working to improve performance by preparing qualified nurses and detailing utilization in the revision of Permenkes 37/2015. This study recommends optimizing coordination between the Ministry of Health and other stakeholders such as the Ministry of Education and Culture, BP2MI, Local Governments, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Manpower."