Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba mengevaluasi program pencegahan Anak yang Dilacurkan (AYLA) yang ada dengan menggunakan modifikasi teori Social Bonding oleh Hirschi dengan studi kasus Kecamatan Bongas Indramayu. Yang dimaksud dengan modifikasi adalah dengan menggunakan metode campuran, dimana bukan hanya kuantitatif saja tetapi juga diukur secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur dengan lebih dalam pada konteks budaya Timur dan lingkungan yang permisif seperti di Bongas. Jika di dalam teori Social Bonding dikatakan bahwa semakin kuat ikatan sosial anak dengan keluarga dan lingkungan, maka semakin kecil kemungkinan anak melakukan tindakan yang tidak taat hukum atau menyimpang. Hasil temuan penelitian ini justru sebaliknya, anak-anak yang sudah mendapat program pencegahan maupun belum, memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan lingkungan. Tetapi mereka juga menyatakan kemauan untuk menjadi dilacurkan. Penelitian ini membuktikan bahwa teori Sosial Bonding tidak berlaku pada lingkungan yang permisif. Dari hasil penelitian ini, direkomendasikan bahwa untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Social Bonding maka perlu ditambahkan variabel lingkungan seperti apa yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan yang lebih dapat mengukur kedalaman hubungan anak dengan lingkungan dan keluarga. Penelitian ini mencoba mengevaluasi program pencegahan Anak yang Dilacurkan (AYLA) yang ada dengan menggunakan modifikasi teori Social Bonding oleh Hirschi dengan studi kasus Kecamatan Bonga Indramayu. Yang dimaksud dengan modifikasi adalah dengan menggunakan metode campuran, dimana bukan hanya kuantitatif saja tetapi juga diukur secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur dengan lebih dalam pada konteks budaya Timur dan lingkungan yang permisif seperti di Bongas. Jika di dalam teori Social Bonding dikatakan bahwa semakin kuat ikatan sosial anak dengan keluarga dan lingkungan, maka semakin kecil kemungkinan anak melakukan tindakan yang tidak taat hukum atau menyimpang. Hasil temuan penelitian ini justru sebaliknya, anak-anak yang sudah mendapat program pencegahan maupun belum, memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan lingkungan. Tetapi mereka juga menyatakan kemauan untuk menjadi dilacurkan. Penelitian ini membuktikan bahwa teori Sosial Bonding tidak berlaku pada lingkungan yang permisif. Dari hasil penelitian ini, direkomendasikan bahwa untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Social Bonding maka perlu ditambahkan variabel lingkungan seperti apa yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan yang lebih dapat mengukur kedalaman hubungan anak dengan lingkungan dan keluarga.The researh is trying to evaluate the prostituted child prevention program, by using the Hirschis Social Bonding theory with a modification. The case study is taken in Bongas, Indramayu, West Java. The modification in this research is refer to mixed method that is used by researcher. The qualitative study is filling the data gap from quantitative study. The aim of the mixed method here is to be able to capture the Eastern culture context in Bongas, as well as the permisive culture of prostitution here. Social Bonding assumes that the stronger bonds that children have with their families and communities, the less they commit to delinquent or illegal activities. The result of the research finds in contrary, the social bonding among respondents and communities and families are very strong, thus the willingness of them to be prostituted is also strong. The research finds that sosical bonding teori is not working in the permisive community. The research also recommends a new variable, which is the nature of the community where the research will be taken. Apart from that, there is a need of deeper measurement to measure the strength of relationship among children and families & communities, especially in Eastern culture."

"

Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan Batas Usia Pemberian Persetujuan (BUPP) diberlakukan dalam hukum pidana terkait perkara eksploitasi seksual terhadap anak dalam prostitusi di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana hukum Indonesia dan Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Anak yang dilacurkan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif. Situasi eksploitasi seksual terhadap anak di seluruh dunia sangat memprihatinkan. Di seluruh dunia, korban eksploitasi seksual terhadap anak dalam prostitusi atau yang disebut “anak yang dilacurkan” mencapai angka satu sampai dua juta setiap tahunnya. Sebagai kelompok rentan, anak tidak mampu untuk memberikan persetujuan seksual, sehingga hukum mengenai BUPP perlu ditegakkan. Sebagaimana diatur oleh UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP 2023 di Indonesia, serta The Mann Act dan TVPA di Amerika Serikat, semua anak yang dilacurkan, termasuk mereka yang berusia di bawah BUPP, merupakan korban dari tindak pidana eksploitasi seksual dalam prostitusi yang dilakukan oleh muncikari dan/atau pelanggannya. Terkait perlindungan hukum terhadap Anak yang dilacurkan, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memandang anak yang dilacurkan sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

---

This paper analyzes how the age of consent regulations are applied in criminal law related to cases of child sexual exploitation in prostitution in Indonesia and the United States, as well as how Indonesian and United States law provide protection for prostituted children. This research is a doctrinal legal study, with data analysis conducted using a qualitative method. The situation of child sexual exploitation worldwide is very concerning. Globally, the number of victims of child sexual exploitation in prostitution, or “prostituted children” reaches one to two million each year. As a vulnerable group, children are unable to give sexual consent, hence the law regarding the age of consent needs to be upheld. As regulated by Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), and Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 in Indonesia, as well as The Mann Act and TVPA in the United States, all prostituted children, including those below the age of consent, are victims of the crime of sexual exploitation in prostitution perpetrated by pimps and/or their clients. Both Indonesia and the United States view prostituted children as victims of child sexual exploitation who require special protection.

"