Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk melihat persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan Amnesti Pajak dilihat dari bagaimana penilaian Wajib Pajak berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja pelayanan sehingga dapat diketahui atribut pelayanan mana yang dianggap penting oleh Wajib Pajak namun kinerjanya masih kurang sehingga dapat diberikan saran untuk perbaikan layanan Amnesti Pajak kedepannya. Responden penelitian ini merupakan Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak Periode I dan II Tahun 2016 yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Analisis pada penelitian ini menggunakan Importance and Performance Analysis IPA dengan menggunakan atribut SERVQUAL, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel yang dianggap penting oleh Wajib Pajak namun kinerjanya masih perlu peningkatan adalah atribut Reliability dan Responsiveness.

---

ABSTRACT
This thesis aimed to observe the perception of the taxpayers in assessing the service of Tax Amnesty based on the level of importance and performance of the service so the service attributes which are considered important by the taxpayer but the performance is still less, can be given suggestions for service improvements in the future. Respondents of this research are the taxpayers who have participated in the Tax Amnesty program Period I and II 2016 who reside in Jakarta and surrounding areas. The analysis in this study used Importance and Performance Analysis IPA with SERVQUAL attributes, i.e. Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The results of this study showed that the variables that are considered important by the taxpayer which performance still need improvements are Reliability and Responsiveness.

Abstrak :
Studi ini merupakan studi kualitatif deskriptif (telaah literatur) yang bertujuan untuk menganalisis sejarah dan efektivitas amnesti pajak di berbagai negara dan membandingkannya dengan konteks Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari program amnesti pajak di berbagai negara bervariasi. Ada yang tergolong sukses seperti di Irlandia tahun 1988-1993, New York, California, Illinois, dan Michigan, dan ada juga yang belum terlalu efektif seperti Dakota Utara, Idaho, Texas, Kansas, dan Missouri. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa dampak program amnesti pajak terhadap peningkatan penerimaan negara transisi masih belum signifikan. Adapun di Indonesia, program amnesti pajak baru saja diberlakukan sehingga dampak program amnesti pajak terhadap peningkatan penerimaan negara Indonesia belum dapat disimpulkan.

Abstrak :
Pemerintahan pada masa transisi politik dari rejim otoritarianisme menuju demokrasi harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan mgala tindakan an dilakukan oleh rejim terdahulunya, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Pemberian mmesti menjadi salah satu mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk menjamin perdamaian dan kelancaran proses rekonsiliasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai mmesti ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Namun demikian, legalitas amesti dal andangan hukum internasional masih mengundang banyak perdebatan. Atas dasar ini, penelitian ini dilakukan dan menghasilkantiga kesimpulan pokok. Pertama, meskipun pemberian mmesti merupakan hak yang dimiliki matu negara berdaulat, namun kasus menyangkut kejahatan internasional, mesti tidak boleh menciptakan impunitas sehingga harus dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar .Right to Knore masyarakat karena menutup dan menghentikan akses masyarakat terhadap kebenaran. Namun demikian, terdapat kemungkinan justifikasi pemberian amnesti sepanjang "Right To Know" terpenuhi. Ketiga, mekanisme pemberian dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum internasional.

Abstrak :
Amnesti di Indonesia (Studi Kasus Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Pembahasan mengenai amnesti di Indonesia menjadi topik hangat saat Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, yang dipidana dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai pro dan kontra dilontarkan oleh para ahli hukum, dimana bagi mereka yang mendukung pemberian amnesti ini, mereka beranggapan bahwa sesungguhnya Baiq Nuril adalah korban yang dipidanakan saat sedang membela dirinya sehingga Presiden sudah seharusnya melindungi warga negaranya yang sedang mencari keadilan. Sementara bagi mereka yang menentang pemberian amnesti ini, mereka beranggapan bahwa amnesti hanya diberikan untuk tindak pidana politik. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik pemberian amnesti di Indonesia dari masa ke masa berikut dengan perbandingannya dengan beberapa negara, serta keberadaan amnesti sebagai dasar penghapus kewenangan menjalankan pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dalam hal ini perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum yang menggunakan data sekunder.  
Amnesty in Indonesia (Case Study of Granting Amnesty to Baiq Nuril Maknun)The discussion about amnesty in Indonesia became a hot topic when President Joko Widodo granted amnesty to Baiq Nuril, who was convicted by the Information and Electronic Transaction Law. There are some pros and cons that raised by legal experts, which for those who supported the granting of amnesty, they assumed that Baiq Nuril was actually a victim who was criminalized while defending herself so that the President should have protected his citizens who were seeking for justice. Meanwhile for those who oppose the granting of amnesty, they assume that the amnesty is only given for political crimes. This study discusses how the practice of granting amnesty in Indonesia from time to time follows with comparison with several other countries. The research method used in this study is a normative research methods, by doing the comparison of law and legal history research using secondary data.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai realita pencapaian target-target amnesti pajak di Indonesia yang dilaksanakan pada 1 Juli 2016 ndash; 31 Maret 2017 di mana nilai uang tebusan hanya mencapai 69,4 dari target, deklarasi aset melampaui target sebesar 122 , dan nilai dana repatriasi hanya mencapai 14,7 dari target. Amnesti pajak tidak berjalan efektif walaupun rancangan program amnesti pajak telah disusun dengan baik. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi hal yang signifikan menghambat efektivitas amnesti pajak. Program amnesti pajak juga memiliki beberapa implikasi di mana penerapan Automatic Exchange of Information AEOI menjadi program yang diekspektasi paling memberikan perubahan signifikan untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

---

ABSTRACT
The report is aimed to explain the targets achievement of tax amnesty that was held from July 1, 2016 to March 31, 2017. Redemption money was only 69.4 achieved, assets declaration was 122 achieved, while repatriatied assets was only 14.7 achieved. Tax amnesty was ineffective although it was well designed. The low credibility of government was the most significant factor on inhibiting the effectiveness of tax amnesty. Tax amnesty gives some implications. The implementation of Automatic Exchange of Information AEOI is expected to give the most significant changes to Indonesia rsquo s taxation for the fiscal years ahead.

Abstrak :
Pemerintah melalui program kebijakan pengampunan pajak yang mulai diundangkan pada Juli 2016, memiliki tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mana membutuhkan dana yang besar. Dalam program kebijakan pengampunan pajak ini sendiri terdapat opsi untuk melakukan repatriasi aset di luar negeri yang juga berkewajiban untuk melakukan investasi dana hasil repatriasi aset tersebut dengan tujuan agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan kekuatan dari dalam negeri Indonesia sendiri. Skripsi ini membahas tentang kedudukan repatriasi aset dalam undang ndash; undang pengampunan pajak serta pertimbangan dan hambatan Wajib Pajak untuk melakukan repatriasi aset sehingga mempengaruhi realisasi repatriasi aset dalam rangka kebijakan pengampunan pajak ini. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini bahwa repatriasi aset memang bagian dalam kebijakan pengampunan pajak namun bukan yang utama. Terbukti dengan meskipun realisasinya kecil, namun penerimaan uang tebusan secara keseluruhan mencapai setengah dari target pada periode pertama pengampunan pajak. ......Tax Amnesty program which held by Indonesia Government is aimed to gain revenue to support the accelerated of infrastructure development program. There are two option on Tax Amnesty program there are asset declaration or asset repatriation. If Tax Payer choose asset repatriation, the amount of repatriation should be invested in Indonesia. This is connected with the aimed of this program which is to support the accelerated of infrastructure development program. Government wants to do that program by the strenght from the local resident. This thesis is about standing point of the asset repatriation itself on the Tax Amnesty Law and Tax Payer rsquo s consideration for choosing asset repatriation and how it take effect on the realization of asset repatriation. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies. The result of this research is we should remember that asset repatriation is not the main topic of Tax Amnesty program, this is a part of Tax Amnesty program. So, even if on the first period of Tax Amnesty program the realization of asset repatriation is not as good as asset declaration but the fact is overall the realization of Tax Amnesty program is almost reach the target on the first period.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaplikasian teori Elaboration Likelihood Model ELM pada media persuasi berupa infografis, terkhusus pada infografis amnesti pajak. Teori ELM menjelaskan bahwa terdapat dua jalur yang berpengaruh pada pembentukan sikap seseorang ketika merespon sebuah pesan persuasif, yakni jalur sentral dan periferal. Penelitian menggunakan dimensi kualitas pesan sebagai faktor penanda jalur sentral, serta dimensi daya tarik pesan sebagai faktor jalur periferal. Metode perbandingan independen sampel T-Test dan uji korelasi Product Moment Pearson digunakan untuk menguji model tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada infografis amnesti pajak, kedua jalur berperan signifikan, namun jalur sentral lebih berperan dibanding jalur periferal dalam mempengaruhi sikap positif terhadap infografis amnesti pajak. ......This research tested the application of Elaboration Likelihood Model Theory in infographic as persuasive media, specifically on Tax Amnesty rsquo s infographic. The theory describes two routes that can affect attitudes when someone respond to persuasive message, called central route and peripheral route.This research uses message quality as central route's cue, and message attractiveness as peripheral route's cue. Independent Sample T Test and Correlation Moment Pearson Test used as the method of testing this model. The result of this research proved that in tax amnesty's infographic, both routes affected attitude significantly, where central route affect more significantly than peripheral route to positive attitude towards tax amnesty's infographic.

Abstrak :
Pemberian pergantian, rehabilitasi, penghapusan, dan amnesti menjadi hak prerogatif belas kasih yang keberadaannya diakui di Indonesia bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini menjadi hak prerogatif penuh Presiden, yang memberikan hak penuh dan mutlak kepada Presiden. Terlebih dulu dalam menggunakan kekuatan. Ketika norma-norma konstitusional berubah, keberadaan otoritas ini sebagai hak prerogatif Presiden mulai mendapatkan pembatasan formal pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat melalui keterlibatan lembaga negara lain untuk memberikan pertimbangan. Mekanisme ini tetap sama pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan diperbarui dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang saat ini diberlakukan. Mekanisme keterlibatan lembaga negara lainnya dalam menerapkan grasi eksekutif dipilih dengan alasan untuk memberdayakan peran lembaga negara lainnya dan untuk membatasi kemungkinan kepentingan politik Presiden. Melalui perbandingan norma-norma konstitusional di Indonesia dan negara-negara lain dengan sistem presidensial, ditemukan bahwa model saat ini di Indonesia cukup umum, namun bentuk pembatasan formal ini bukanlah bentuk pembatasan terkuat. Menyadari gagasan di balik pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada otoritas yang berbeda dari hak prerogatif, disarankan untuk menetapkan seperangkat aturan teknis yang secara jelas mengatur dan dengan jelas mendefinisikan otoritas tersebut, sehingga pembatasan kekuatan-kekuatan itu akan dilakukan secara efektif.

---

The granting of replacement, rehabilitation, abolition, and amnesty has become a prerogative of compassion whose existence is recognized in Indonesia even since the enactment of the 1945 Constitution. This power has become the full prerogative of the President, giving full and absolute rights to the President. First, in using force. When the constitutional norms change, the existence of this authority as a prerogative right of the President starts to get formal restrictions when the Constitution of the United States of Indonesia comes into force through the involvement of other state institutions to give consideration. This mechanism remained the same as the 1950 Provisional Constitution came into effect and was updated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is currently in force. The mechanism of involvement of other state institutions in implementing executive pardon was chosen on the grounds to empower the role of other state institutions and to limit the possible political interests of the President. Through comparison of constitutional norms in Indonesia and other countries with the presidential system, it was found that the current model in Indonesia is quite common, but this form of formal restriction is not the strongest form of limitation. Recognizing the idea behind the appointment of the House of Representatives and the Supreme Court as a state institution giving consideration to authorities that differ from the prerogative, it is advisable to establish a set of technical rules that clearly regulate and clearly define these authorities, so that restrictions on those forces will be imposed effectively.