Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dan pengembangan (Litbang) pertahanan merupakan salah satu komponen strategis dalam mewujudkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan suatu negara. Kebutuhan alutsista pertahanan berteknologi tinggi tidak dapat terus-menerus dipenuhi melalui pengadaan luar negeri. Oleh karena itu, Litbang pertahanan harus mampu melakukan perannya agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk mencapai hal ini, setidaknya tiga hal harus diupayakan: deregulasi sistem alutsista pertahanan, pemberdayaan litbang pertahanan, dan penguasaan teknologi alutsista modern.

Abstrak :
ABSTRAK

Abstrak :
Diversifikasi merupakan salah satu opsi strategi dalam pengadaan senjata suatu negara. Strategi ini menjadi ‘jalan tengah’ bagi negara yang belum mampu mencapai derajat kemandirian, tetapi ingin terlepas dari ketergantungan total. Berbagai negara telah melakukan berbagai macam diversifikasi dengan berbagai alasan. Namun, menjadi menarik untuk melihat kasus Indonesia yang tetap melanggengkan diversifikasi meskipun embargo yang menjadi penyebab awal diversifikasi telah dicabut. Penelitian ini membahas faktor pendorong Indonesia menerapkan strategi diversifikasi negara pemasok dalam pengadaan alutsista tahun 2006 hingga 2018 melalui pendekatan bureaucratic politics model. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat persaingan antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan pengadaan alutsista. Persaingan aktor ini melahirkan berbagai faktor yang melatarbelakangi tindakan dan keputusan mereka dalam proses pembuatan kebijakan yang berujung pada terjadinya diversifikasi negara pemasok alutsista sebagai keluaran dari proses politik ini. Sehingga, kemudian terlihat bahwa penerapan strategi diversifikasi negara pemasok alutsista membawa berbagai permasalahan dan berujung pada ketidakefektifan pengadaan alutsista. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan diversifikasi pengadaan alutsista untuk menyiapkan strategi pengadaan alutsista yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. ......Diversification is one of the strategic options in the arms procurement. This strategy has been believed as a "middle way" for a state that has not been able to achieve a degree of independence, but wants to get rid a total dependence on arms import. Many states have diversified its arms procurement for various reasons. However, it is interesting to see the case of Indonesia which continues to perpetuate diversification even though the embargo that was the initial cause of diversification has been lifted. This study discusses the Indonesia’s driving factors to keep on diversifying supplier countries in its arms procurement rom 2006 to 2018 through the bureaucratic politics model approach. This study uses a qualitative approach with an explanative design. The results of this study conclude that there is competition between actors with an interest in the making of arms procurement policies. The competition of these actors sets in some factors towards their actions and decisions in the policy-making process, which leads to the diversification of the arms supplier countries as a result of this political process. Thus, it appears that the implementation of a diversification strategy brings many problems and leads to ineffective arms procurement. Therefore, the results of this study suggest the government to review the implementation of the arms supplier countries’ diversification to prepare a more effective and efficient arms procurement strategy in the future.

Abstrak :
Penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan bertujuan mendukung sistem pertahanan melalui penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berteknologi tinggi dan modern. Dalam mengembangkan alutsista yang dibutuhkan, lembaga Litbang dan pengguna harus dapat saling memahami kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak sehingga dihasilkan produk yang tepat dan inovatif. Penyediaan alutsista berteknologi tinggi memerlukan melalui proses reverse engineering yang didukung kelengkapan fasilitas dan infrastructure seperti laboratorium dan instrumentasinya sesuai standar militer. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama baik dengan berbagai pihak terkait di dalam negeri maupun dari luar negeri. Keja sama ini mutlak diperlukan jika ingin mewujudkan alutsista modern dan berteknologi tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka pertahanan negara.

Abstrak :
Peningkatan angka kecelakaan kerja di Indonesia menuntut adanya suatu pengembangan pendekatan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pegawai. Nyatanya, penyebab dari suatu kecelakaan kerja masih didominasi akibat kesalahan tindakan manusia (human error). Human error sangat erat dikaitkan dengan kecelakaan industri dan dalam kasus ini human error yang terjadi pada proses fabrikasi kendaraan khusus (armoured vehicle) yang memiliki lingkungan kerja yang ekstrem. Bercermin pada hal tersebut maka dibutuhkan suatu penelitian untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dengan pendekatan analisis identifikasi dan pengurangan human error. Sebuah pendekatan sistematis yang mengkombinasikan teknik identifikasi serta pengukuran pada human error yang dimulai dengan mengidentifikasi mengidentifikasi setiap task-task yang berlangsung pada proses fabrikasi kendaraan khusus. Kemudian dilakukan identifikasi kegagalan kerja menggunakan metode Systematic Human Error Risk Prediction and Analysis untuk memetakan resiko serta dampak dari setiap rangkaian-rangkaian pekerjaan. Selanjutnya dilakukan pengukuran human error terhadap task-task tersebut dengan menggunakan metode Human Error Analysis and Reduction Technique (HEART) serta metode Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Assessment (SHERPA) yang masing-masing memiliki pendekatan yang relevan dalam menganalisis kondisi serta faktor yang mempengaruhi kegagalan dari sebuah pekerjaan. Terakhir dilakukan analisa pola kecelakaan kerja dengan metode Fault Tree Analysis (FTA). Pendekatan ini menghasilkan identifikasi kegagalan kerja secara mendetail, pengukuran human error yang relevan, serta memberikan rekomendasi dan prioritas penanggulangan kecelakaan kerja dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada fabrikasi kendaraan khusus. ......The increasing number of work accidents in Indonesia demands a developed approach to management of occupational health and safety. In fact, the cause of an accident is still dominated by the improper work of human actions (human error). Human error is always related to industrial accidents, and in this case the human error that occurs in the fabrication process of armored vehicle that has an extreme working environment. Referring from that condition, a research to reduce the risk of workplace accidents with identification and reduction of human error analysis approaches must be needed. A systematic approaches that combine identification technique to human error start from identification of every tasks in fabrication process of armoured vehicle. Then, work failure is identified by using Systematic Human Error Risk Prediction and Analysis method to measure the risk and impact from every tasks sequences. Then, assessment of human error conducted for every tasks with Human Error Analysis and Reduction Technique (HEART) method and Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Assessment (SHERPA) method that have their own relevant approaches in order to analyze the conditions and factors that influence the failure of a tasks. Last step is to mapping the pattern of work accident using Fault Tree Analysis (FTA). This approaches resulting in detailed work failure identification, relevant human error measurement, and finding out the recommendation dan prioritize remedial action for reducing the work accident in occupational health and safety management for fabrication process of armoured vehicle.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. ......This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set.