Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Some questions on educational system emerge, for example, education is not critical, not creative, excess burden of curriculum, boring, not recognizing participation, bank style, etc. This condition invites an initiative to organize the education according to their expectation which is different from the education organized conventionally. Religious education as one of the pillars for the achievement of national educational objective can positioned in the context of alternative education. One of those alternative religious educational organization is implemented by SD Al-Azhae Hajjah Rachmah Nasution Foundation, Medan.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 dan mensahkan UU No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 28 dari KHA menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak tersebut secara bertahap berdasarkan pada kesempatan yang sama. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan lanjutan. Dalam kenyataan, masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena kemiskinan orang tua mereka yang memaksa mereka untuk bekerja guna menopang ekonomi keluarga. Padahal dengan bekerja, anak tidak mempunyai cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat dan status pendidikan, serta bentuk pendidikan alternatif yang diikuti oleh anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, survei ini juga mencoba untuk mengidentifikasikan pihak-pihak mana saja yang ada di sekitar anak yang membantu membayar SPP mereka. Survei ini melibatkan 165 anak yang berusia di bawah 18 tahun yang merupakan dampingan dari 7 (tujuh) LSM di Jakarta, Bogor, dan Surabaya yang menjadi mitra kerja PLAN International.

---

Abstract
In order to recognize and to fulfill the childrens rights, as well as to protect them, the Indonesian Government ratified the Convention on the Rights of the Children (CRC) in 1990 and approved Law No. 23 on Child Protection in 2002. Article 28 of CRC states that the states parties recognize that the right of the children to have education, and to achieve this right progressively on the basis of equal opportunity. This statement implies that states parties shall make primary education compulsory, available and free to all. The states parties shall also encourage the development of different forms of secondary education. In fact, many children could not participate in and therefore should drop out from their basic education because their very poor parents. In stead, they have to work to support their familys life. This survey was intended to give a descriptive overview of the educational status and level, as well as to offer forms of alternative education for children who are categorized as in needs of special protection (CNSP). In addition, this survey was intended to identify individuals or institutions that the poor children school tuition. This survey in volved 165 children below 18 years of age who were assisted in by 7 (seven) NGOs in Jakarta, Bogor, and Surabaya which have a partnership with PLAN International.

Abstrak :
Akibat kemiskinan orang tua, anak harus berada di jalan atau bekerja untuk ikut membantu menunjang ekonomi keluarga. Sebagai konsekuensi, anak harus meninggalkan bangku sekolah. Padahal, menurut pasal 28 dari Konvensi Hak Anak (KHA) pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, dan negara wajib untuk memfasilitasi pemenuhan hak tersebut melalui penyelenggaraan program pendidikan dasar wajib bagi semua anak tanpa kecuali secara cuma cuma. Pendidikan luar sekolah merupakan program pendidikan alternatif, yang ditujukan agar anak jalanan dan pekerja anak tetap dapat memenuhi hak mereka akan pendidikan. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah bagi anak yang putus sekolah, seperti anak jalanan dan pekerja anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi para tutor yang mendampingi pekerja anak dan anak jalanan melalui program pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan FGD dan wawancara mendalam kepada pendiri, staf dan pengurus LSM penyelenggara program pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan dan pekerja anak, para tutor yang mendampingi kegiatan belajar anak, dan anak jalanan serta pekerja anak yang mendapat manfaat langsung dari program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh LSM.

Due to poverty, children have to be on the street or involve in child labour to support the families’ economy to survive. As a consequence, children have to drop their school activities out. Refering to article 28 of the Convention of The Rights of The Children (CRC) children have the right to education and the states party recognizes to achieving this right by providing primary education compulsory and available free on the basis to equal opportunity. Non formal education is an alternative education for street children and working children, intended for them to fulfill their right to education. The aim of this study is to identify important factors that are essential for designing and implementing educational program for out-of school children, such as street children and working children. In addition, this study is intended to identify training needs for tutors who facilitate street children and working children in their non formal education program. In order to achieve the research objectives, series of FGDs and in depth interviews with staff of NGO working with out-of school children, tutors who facilitate children’s learning processes, and street children and working children as the beneficiaries of the non-formal education program implemented by the NGO.

Abstrak :
Untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 dan mensahkan UU No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Pasal 28 dari KHA menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak tersebut secara bertahap berdasarkan pada kesempatan yang sama. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan lanjutan. Dalam kenyataan, masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena kemiskinan orang tua mereka yang memaksa mereka untuk bekerja guna menopang ekonomi keluarga. Padahal dengan bekerja, anak tidak mempunyai cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat dan status pendidikan, serta bentuk pendidikan alternatif yang diikuti oleh anak-anak yang dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, survei ini juga mencoba untuk mengidentifikasikan pihak-pihak mana saja yang ada di sekitar anak yang membantu membayar SPP mereka. Survei ini melibatkan 165 anak yang berusia di bawah 18 tahun yang merupakan dampingan dari 7 (tujuh) LSM di Jakarta, Bogor, dan Surabaya yang menjadi mitra kerja PLAN International.

In order to recognize and to fulfill the children’s rights, as well as to protect them, the Indonesian Government ratified the Convention on the Rights of the Children (CRC) in 1990 and approved Law No. 23 on Child Protection in 2002. Article 28 of CRC states that the states parties recognize that the right of the children to have education, and to achieve this right progressively on the basis of equal opportunity. This statement implies that states parties shall make primary education compulsory, available and free to all. The states parties shall also encourage the development of different forms of secondary education. In fact, many children could not participate in and therefore should drop out from their basic education because their very poor parents. Instead, they have to work to support their family’s life. This survey was intended to give a descriptive overview of the educational status and level, as well as to offer forms of alternative education for children who are categorized as in needs of special protection (CNSP). In addition, this survey was intended to identify individuals or institutions that the poor children school tuition. This survey involved 165 children below 18 years of age who were assisted in by 7 (seven) NGOs in Jakarta, Bogor, and Surabaya which have a partnership with PLAN International.