Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bank adalah suatu lembaga keuangan, yang berfungsi sebagai perantara atau intermediaries antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sumber dana bank terutama dari simpanan masyarakat dalaim bentuk giro, deposito, dan ta bungan. Dana tersebut kemudjan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Terhadap dana yang telah berhasil dihimpun, sudah sela yaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana bank mempunyai tujuan menghasilkan tingkat keuntungan yang cukup serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas bank tetap aman. Dengan menggabungkan kepentingan likuiditas dan profitabilitas tersebut, maka alokasi dana bank harus diarahkan sedemikian ru pa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan dapat ter penuhi.

Melihat masalah pengalokasian dana yang cukup kompleks, maka harus diciptakan suatu model keputusan yang mempertimbangkan baik sisi penghasilan yang akan diperoleh, maupun sisi keamanan dana yang digunakan, termasuk menghindari risiko yang mungkin timbul hingga sekecil-kecilnya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan adalah Programasi Linier (Linear programming).

Progromasi Linier adalah suatu metode untuk memperoleh tingkat Pencapalan tujuan yang optimal, dengan mempertimbanqkan batasan?batasan dalam mencapai tujuan tersebut. Programasi Li nier memungkinkan untuk mengoptimalkan fungsi tujuan dengan dibatasì oleh kendala-kendala, sepanjang tujuan dan kendala kendala tersebut dapat direpresentasikan dalam persamaan?persa maan linier.

Suatu masalah programasi linier dengan kendala sebanyak n diperkirakan akan mempunyai rata-rata 2n iterasi, sehingga un tuk menyelesaikan permasalahan dengan kendala yang cukup banyak secara manual akan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu digunakan suatu paket programasi linier yang interaktif, yaitu paket LINDO atau Linear Interactive and Descret Optimizer.

Penyelesaian masalah pengalokasian dana dengan mengguna kan program LINDO dapat membantu bank dalam usaha meningkatkan penghasilannya dengan menunjukkan alternatif alokasi dana yang lebih baik. hasil perhitungan dengan metode Linear Programming menunjukkan bahwa alokasi dana riil yang dilakukan oleh Bank X? belum optimal karena masih ada alternatif alokasi dengan Pendapatan yang lebih besar yang beluin dimanfaatkan. Walaupun kebijakan alokasi dana telah disesuaikan dengan Business Plan, namun dalam pelaksanaannya hasil yang dicapai belum tentu sesuai dengan target. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi besarnya tingkat bunga dari masing-masing pos aktiva produktif.

Analisis terhadap kesehatan bank menunjukan bahwa bank ?X? dari segi permodalan cukup sehat. Cash Ratio yang dicapai oleh bank ?X? telah memenuhi syarat minimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Disarankan agar sebagai organisasi yang berorientasi pada laba, bank ?X? dapat memanfaatkan fasilitas model sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa pada empat desa sampel di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali dan disparitas (kesenjangan) pembangunan antar kecamatan. Perhitungan kuantitas Alokasi Dana Desa yang diterima tiap daerah harus sesuai dengan formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel, yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variabel jumlah komunitas di desa, yaitu dusun, yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Karangasem. Indikator efektifitas dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi desa yang diproksikan pada PDRB Kecamatan, serta kecilnya tingkat disparitas (kesenjangan) antar wilayah kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem dan Propinsi Bali, Data Alokasi Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Karangasem, serta Data Monografi Desa dan Kecamatan pada empat desa, yaitu Desa Pempatan, Desa Selat, Desa Bebandem, dan Desa Tenganan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu formula Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk menghitung disparitas (kesenjangan) pembangunan antar wilayah digunakan Indeks Williamson dan analisa Tipologi Klassen. Hasil yang diperoleh bahwa besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini dianggap tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD. Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang-bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa. Ketidakefisienan ini menyebabkan kecenderungan berasosiasi dengan disparitas yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mendekati satu, yaitu : Iw2004 = 0.378, Iw2005 = 0.389, Iw2006 = 0.404, Iw2007 = 0.410, dan Iw2008 = 0.421 yang berarti semakin timbul kesenjangan. Analisa Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa pembangunan selama tahun 2004-2008 mengelompokan kecamatan Karangasem dan Manggis pada kuadran daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan kecamatan Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, dan Bebandem pada kuadran relative tertinggal. This research attempts to figure out the effectiveness of the distribution of Grant Allocation for Villages in four villages as sample in four different subdistricts in Karangasem Regency, Bali and disparity in development among subdistrics. The calculation of quantity for ?Village Grant Allocation? received by every district has to be match with ?Village Grant Allocation? formula using variables related to the characteristics of a village such as poverty, education, health, access to the village, population, the width of the area, and the number of the PBB and the number of the communities in the village i.e., orchard made by each village in Karangasem Region. The indicators of the effectiveness can be seen from the decrease of poverty level and an increase in economy growth of the village by proxy to PDRB of the subdistrict, and also low level of disparity among subdistrict. Data used in this research are from Central Bureau of Statistics (BPS) Karangasem Region and the Province of Bali, Data of Village Grant Allocation from the Board of Community Empowerment and Village Development (BPMPD) Karangasem Region, and Data of Village and Subdistrict Monograph of four villages, namely Pempatan, Selat, Bebandem, and Tenganan. Three kinds of analysis tools are used in this research i.e.., the formula of Village Grant Allocation which is in line with Minister of Home Affairs Decree No. 140/640/SJ the year 2005 about Village Grant Allocation from the local government of region to the local government of the village/district. Meanwhile, to count disparity in development among districts, the tools used are Williamson Index and Klassen analysis in Typology. The result shows that the amount of Village Grant Allocation given to every village didn?t use formula which is determined by weighing seven important variables of the villages, but it uses division of the total number of the villages in the region to determine ADDM (equal ADD) and division of the number of official ?banjar? to determine ADDP (Proportional ADD). The result of this calculation is considered unfair for the villages, so it makes ADD distribution ineffective. ADD is not distributed on the fields that can drive the economy of the village. This inefficiency has caused the tendency of associating with disparity as shown by the score of Williamson Index which is close to 1, i.e.,: Iw2004 = 0.378, Iw2005 = 0.389, Iw2006 = 0.404, Iw2007 = 0.410, and Iw2008 = 0.421 which means that there is greater disparity. The analysis of Klassen Typology shows that the development from 2004 to 2008 grouped Karangasem Region and Manggis into the quadrant of areas which easily develop and grow, while subdistricts like Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, and Bebandem are in quadrant of areas which are relatively left behind.

Abstrak :
ABSTRAK
Dana merupakan masalah yang menentukan dalam industri konstruksi, karena itu kegiatan pemilihan sumber sumber dana hingga pengalokasiannya pada aktiva lancar dan aktiva tetap akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan guna memperoleh keuntungan yang memadai. Kelangsungan hidup suatu perusahaan industri konstruksi ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara keputusan dalam hal alokasi dana dengan pemenuhan kebutuhan dana dari pemilihan sumber-sumber dana yang ada, karena berkaitan langsung dengan masalah likuiditas dan profitabilitas. Sebagai perusahaan industri konstruksi, P.T. X (Persero) menghadapi suatu dilema yaitu antara pencapaian tujuan likuiditas dan tujuan profitabilitas. Untuk mencapai tujuan profitabilitas berarti perusahaan harus berusaha menggunakan dananya seefisien mungkin guna memperoleh keuntungan. Berarti perputaran aktiva harus cepat dan sedapat mungkin dihindari dana yang tertanam terlalu besar berbagai aktiva. Di lain pihak untuk menjaga likuiditas maka perusahaan perlu menempatkan dana yang agak pada besar dalam berbagai aktiva sebagai safety factor. Salah satu sumber utama pendapatan (Persero) adalah keuntungan yang diperoleh dari pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Namun mengingat pemerintah disektor pembangunan semakin menurun bahkan dengan klasifikasi sebagai perusahaan konstruksi golongan A menyebabkan persaingan semakin ketat, serta devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar yang merupakan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan peningkatan biaya sehingga mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Untuk itu sedapat mungkin (Persero) harus mempertahankan kepentingan likuiditas dan profitabilitas yang seimbang. Perumusan inti Bagaimana dan P.T. X anggaran P.T. X permasalahan dari skripsi ini adalah keseimbangan antara kepentingan likuiditas profitabilitas serta bagaimana sumber dan alokasi dana dengan' keadaan seperti tersebut di atas (khususnya tahun 1984 hingga tahun 1987). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan serta menerapkan analisa rasio dengan standar pengukuran maka dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa selama empat tahun terakhir P.T. X (Persero) belum mencapai .keseimbangan antara kepentingan likuiditas dan kepentingan profitabilitas. Meskipun demikian P.T. X (Persero) telah memberikan sumbangan terhadap pemerintah sebagai agent of .Isvelopment dengan menyelesaikan proyek-proyek pemerintah dan penyerapan tenaga kerja.

Abstrak :
Penelitian di berbagai negara telah menemukan adanya determinan politik dibalik penentuan dana alokasi antar pemerintah. Tujuan ini seringkali berlawanan dari tujuan normatif yang semestinya menjadi prioritas utama dari pemerintah pusat. Mekanisme institusi politik di Indonesia menimbulkan insentif terhadap permainan politik dibalik penentuan alokasi dana antar pemerintah, khususnya untuk proyek ? proyek yang menghasilkan aset tetap. Untuk membuktikan keberadaan faktor ? faktor politik tersebut, digunakan beberapa model yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

---

Several research across countries has empirically found that there are political factors that influences the flow of intergovernmental transfers These factors are often in contest with the normative goals of such transfers that is supposed to be the main priority of governments In the case of Indonesia the existing political institutions creates an incentive for competition among political parties to fix the outcomes of transfers especially those leading to the creation of fixed assets In order to prove the existence of these political factors this research will develop empirical models of Dana Alokasi Umum Dana Dekonsentrasi and Dana Tugas Pembantuan that is imbued with political variables.

Abstrak :
Kebijakan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk membantu daerah dalam pencapaian target prioritas nasional, dalam hal ini mencapai ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Instalasi Farmasi yang memenuhi standar manajemen pengelolaan obat. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Penelitian dilakukan secara mix method, penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan penelitian kualitatif menggunakan kerangka teori Chemma-Rondinelli. Kuesioner dikumpulkan menggunakan aplikasi online dari 212 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan kepada para pembuat kebijakan di pusat dan pelaksana DAK di daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018 telah berjalan baik namun masih terkendala dalam kualitas data dukung, penyaluran dan pemanfaatan DAK, kepatuhan dan ketepatan pelaporan serta realisasi anggaran yang belum optimal. Pada kondisi lingkungan kebijakan masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan pengadaan obat melalui e-catalog serta aplikasi pelaporan yang kurang fleksibel dan sering bermasalah. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi di daerah serta jejaring pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi kebijakan terkait DAK masih bersifat sektoral. Standarisasi prosedur perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi telah tersedia. Dukungan Pemda dan Pemerintah terhadap DAK sangat baik. Adanya PMK terkait penyaluran DAK secara pertahap yang disesuaikan dengan kinerja masih dianggap menyulitkan daerah. Sebagian besar responden telah memiliki sarana dan prasarana yang terdapat di Juknis. Untuk itu perlu ditelaah kembali menu yang dapat diadakan melalui DAK. Alokasi DAK masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Karakteristik organisasi pelaksana berhubungan signifikan berkekuatan lemah dan berpola positif dengan kinerja implementasi DAK. Komunikasi internal Dinkes serta komitmen pelaksana terhadap DAK sangat baik. Namun sebagian besar pelaksana masih merasa kesulitan melaksanakan DAK. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya kebijakan serta karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelaksana melalui pelatihan, jejaring pusat dan daerah serta perbaikan pengadaan obat melalui sistem e-catalog. ...... Specific Allocation Grant (DAK) for Pharmaceutical Services aims to support districts in accordance with the national priority targets, in this case achieving the availability of medicines and vaccine in Puskesmas as well as Pharmaceutical Installations that should meet the drug management standards. This thesis aims to analyze the implementation of DAK for Pharmaceutical Services in 2018. This study was a quantitative research followed by a qualitative research using the framework of the Chemma-Rondinelli theory. Questionnaires were collected using online applications from 212 districts throughout Indonesia. In-depth interviews were conducted with policy makers and DAK implementers. The results of the study state that DAK Implementation for Pharmaceutical Services in 2018 was performed well but still constrained in the quality of supporting data, distribution and utilization of DAK, compliance and accuracy of reporting as well as the budget realization that has not been optimal. In the environmental conditions, there are some problems in the implementation of drug procurement through e-catalogs and reporting applications that are not flexible. Communication and coordination between organizations in the districts are need to be improved. Policy disemination related to DAK is still sectoral. Standardization of planning, implementation and evaluation procedures are available. The effectiveness of the central and regional networks still needs to be improved. The local and central government are supporting DAK. Regulation related to DAK distribution is considered difficult for the districts. Most of the respondents were reported already have facilities and infrastructure from DAK. The DAK allocation is not in accordance with districts needs. The characteristics of implementing organizations are significantly correlated with positive and weak strength with the DAK implementation. Internal communication and implementers commitments to DAK are very good. However, most implementers found that DAK implementation is difficult. There is a significant correlation between environmental conditions, relationships between organizations, policy resources and characteristics of implementing organizations. Things that need to be improved are the quality of the implementers through training, the network between the central and local goverment and drug procurement through the e-catalog system.

Abstrak :
Bank merupakan usaha jasa keuangan yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat atau nasabah, besarnya tingkat kepercayaan masyarakat pada suatu bank sebagai salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat. Usaha bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat adalah memelihara agar likuiditasnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, berdasarkan data empiris tidak ada bank yang langsung collapse sebagai akibat kerugian transaksi, kecuali kerugian transaksi foreign exchange tetapi jika terkena rumours mengenai kekurangan likuiditas dapat mengakibatkan bank tutup selamanya. Disamping itu terlalu banyak likuiditas akan menyebabkan idle funds yang berarti terdapat beban biaya bunga demikian pula bila terjadi kekurangan likuiditas dapat berakibat lebih buruk lagi. Pengelolaan dana terutama likuiditas ini dimisalkan seperti orang menggenggam telur, terlalu kencang bisa pecah dan longgarpun akan bisa jatuh . Dengan memperhitungkan taken dan placement terikat berdasarkan laporan keuangan sementara per 31 Desember 1995 terjadi kekurangan idle funds rupiah sebesar Rp. 239.404 juta, fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar Rp. 1.681.482 juta dan dana masyarakat ( giro, tabungan dan deposito) berjumlah Rp. 10.601.897 juta, dalam posisi seperti ini Bank XYZ mempunyai risiko yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan secondary reserve yang diterapkan oleh PT. Bank XYZ menyimpang dari kerangka teori serta konsep yang ada, yaitu penanaman dana pada interbank money market dan surat-surat berharga tidak marketable, high quality dan short term maturity sehingga tidak dapat digunakan untuk berjaga-jaga terhadap pemenuhan kebutuhan primary reserve. Strategi pengelolaan Secondary Reserve menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan menjaga likuiditas yang dibutuhkan, sehingga bank selalu berada'dalam posisi likuidity yang aman sekaligus dapat menghindari dana-dana yang idle, yang pada akhirnya dapat meningkatkan earning assets atau meminimalisir cost , karena semua sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan beban biaya bunga bagi bank.