Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perhitungan pencadangan imbalan kerja berupa pesangon dan realisasi pembayarannya serta implikasi dari perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dan pajak terhadap laporan keuangan perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara secara mendalam.Hasil dari penelitian adalah Aktuaris menggunakan asumsi-asumsi untuk memperhitungkan kewajiban berdasarkan ketentuan PSAK 24 (revisi 2004) sedangkan pada saat realisasi perusahaan membayar kewajiban sesuai peraturan perusahaan. Perusahaan mengganggap perbedaan ketentuan akuntansi dan pajak ke dalam perbedaan waktu yang menyebabkan perusahaan harus membuat perhitungan pajak tangguhan setiap tahunnya. Penulis menyarankan agar perusahaan merubah menjadi perbedaan tetap agar proses perhitungan dalam pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan mengurangi pengaruh koreksi fiskal terhadap jumlah laba kena pajak (erning after tax) perusahaan.

---

The purpose of this study is to analize the calculating process of both employee benefit obligation especially in retirement plan and realization of retirement payment. It also analize the implication of differentiation between accounting and tax treatment to company financial statement. This Research is qualitative descriptive. The data were collected by deep interview.

Actuarist used many assumption to calculate the obligation according to Accounting Standar Number 24 (2004 revision). In the other hand, the company used their own company rules to calculate the retirement expenses in the time of realization really happened. PT PGN (Persero) Tbk. Treated the differentiation as a temporary different as they have to make a deffered tax calculation. Based on the analizing, the researcher suggest PT PGN (Persero) Tbk. to treated the difference as the permanent different because the process of making financial statement will become more simple and won?t be influenced their earning after tax."

"Tunjangan Membesarkan Anak merupakan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk single mother yang mempunyai anak di bawah 18 tahun. Tunjangan Membesarkan Anak menjadi salah satu sumber pemasukan bagi single mother sejak tahun 1962. Single mother yang bercerai mendominasi tenaga kerja wanita di Jepang karena harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anak mereka. Walaupun mereka mempunyai tingkat pekerja wanita yang tinggi, pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga biasa tergolong rendah. Oleh sebab itu, single mother yang bercerai harus mencari tambahan pemasukan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anakanak mereka. Salah satunya mengajukan penerimaan Tunjangan Membesarkan Anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membahas mengenai kajian Tunjangan Membesarkan Anak untuk single mother yang bercerai di Jepang. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari skripsi ini adalah meningkatnya single mother yang bercerai menyebabkan peningkatan penerima Tunjangan Membesarkan Anak untuk single mother yang bercerai.

---

Child Rearing Allowance is allowance that given by the Japanese Government for single mother who has children under the age of 18 years old. Child Rearing Allowance becomes one of the source income for single mother since 1962. Divorced single mother has dominated the women labor force because they have to provide the basic needs for their children. Even though single mother have a high rate of labor force, but their income is much lower compared to standard households. Therefore, divorced single mother had to have another source of income in order to provide the basic needs for her and their children. To lessen the hardship of women’s income, they decided to submit Children-Rearing Allowance. According to those problem, this thesis discusses about the study of child rearing allowance for divorced single mother in Japan. This study uses the method of analysis descriptive. The result of this study concluded that the increase rate of divorced single mother has affected the rate of child rearing allowance. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis implementasi pemberian tunjangankinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian adalahpost-positivis dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Badankepegawaian Negara hanya mendasarkan pada unsur perilaku kerja khususnyaaspek disiplin. Meskipun Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangankinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah mengamanatkanbahwa tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawai setiap bulan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasipemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negaraantara lain yaitu: pertama, aturan teknis pelaksanaan Peraturan PresidenTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaituPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak memperhitungkan unsursasaran kinerja pegawai SKP dalam pemberian tunjangan kinerja, keduapelaksanaan manajemen sumber daya manusia SDM di lingkungan BadanKepegawaian Negara yang belum optimal sehingga menyebabkan sistemmanajemen kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baikKata kunci: Regulasi Pemberian Tunjangan Kinerja, Manajemen KinerjaUniversitas.

---

ABSTRACT

This research is analizing implementation of performance allowance in CivilService Agency BKN . The approach used in this research are post positivist.Type of this research is descriptive. The result of this research showed thatperformace allowance in Civil Service Agency BKN only base on behaviorelement such attendance and punishment. Although the regulation PeraturanPresiden that regulates employees performace allowance in Civil Service Agencyhas instructed that performance allowance given consider the expense ofemployees performance achievements every month but there are some obstaclesin the implementation of performance allowance in Civil Service Agency BKN such as first. The technical rule of regulation that regulates of employeesperformance allowances in Civil Service Agency did not take into employeeperformace target SKP as a basic for pay performace allowance but behaviorelement as a basic for pay performace allowance, second, the implementation ofhuman resource management HRM in the Civil Service Agency BKN especially performance management system not optimalized.Keywords Regulation of performance allowance, Performance management."

"This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-invested ompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by using simple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related to investment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors that influence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, the condition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty, and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on the research result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors in textile industry in Indonesia"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang proses audit test of control pada account receivable aging and allowance dari system pendapatan yang dilakukan oleh KAP SUT pada periode akhir 31 December 2018. Proses audit yang dibahas pada laporang magang ini dibatasi pada tahap test of control. Pengujian yang dilakukan auditor adalah menghitung dan mencocokkan ulang dokumen terkait yang dikerjakan oleh PT SME. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa procedure internal control yang diterapkap PT SME telah sesuai dengan procedure yang dijalankan oleh tim auditor. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tim audit tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan terhadap jumlah yang dilakukan oleh client dengan auditor.

---

ABSTRACTThis internship report discuss about the audit test of control process on account receivable aging and allowance from the revenue system carried out by the SUT KAP in the final period of December 31, 2018. The audit process discussed in this internship report is limited to test of control stage only. The test conducted by the auditor is to calculate and reconcile related documents that prepared by PT SME. This aims to prove that the procedure internal control implemented by PT SME is in accordance with the procedures that applied by the auditor team. From the results of the analysis, it can be concluded that the audit team did not find any significant differences in the amount carried out by the client with the auditor."

"Abstract. This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-investedcompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by usingsimple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related toinvestment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors thatinfluence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, thecondition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty,and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on theresearch result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors intextile industry in Indonesia."

"Laporan Magang ini membahas perlakuan akuntansi piutang dan proses audit atas piutang PT DRI pada tahun 2018. Perlakuan akuntansi piutang akan dianalisa apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PSAK 55 dan PSAK 50. Selama proses audit, hasil audit menunjukkan nilai cadangan yang sangat signifikan dan terbilang sangat besar. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Namun secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material.

---

This internship report discusses the accounting treatment of trade receivable and the audit process for PT DRI's for the year 2018. The accounting treatment of trade receivable will be analyzed whether in accordance with the applicable standards, namely PSAK 55 and PSAK 50. During the audit process, it shows a very significant value of allowance for doubtful accounts. In addition, there are discrepancies with the applicable standards. But overall the financial statements have been presented fairly and are free of material misstatements. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan salah satu bank di Indonesiadalam menerapkan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) danmemberikan solusi untuk memitigasi peningkatan CKPN bagi bank tersebut agar dapatmenghindari atau memimalisir dampak dari penerapan PSAK 71 yaitu tergerusnyalaba. Peningkatan CKPN yang berpotensi menggerus laba bank tersebut dikarenakanterdapat perbedaan ketentuan mengenai CKPN dalam PSAK 71 dan PSAK 55.Penelitian ini dilakukan pada sebuah bank di Indonesia yang mengalami penurunanlaba yang sangat tajam akibat penerapan PSAK 71 menggunakan metode studi kasusdengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalampenelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh darihasil wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari PSAK No.71,peraturan-peraturan bank mengenai CKPN, dan laporan-laporan bank. Analisis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian iniadalah Bank X telah siap dalam menerapkan PSAK 71 atas CKPN. Walaupunpersiapan yang dilakukan sudah sesuai dengan roadmap OJK, namun terdapathambatan yang dihadapi oleh Bank X yaitu tidak lengkapnya data-data debitur BankX. Dalam memitigasi peningkatan CKPN, tindakan yang dapat dilakukan bank adalahdengan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan sesuai prosedur dan prinsip,memantau kredit secara lebih efektif dengan memberikan peringatan dini sebelumdebitur menunggak, serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit sesegeramungkin melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. Dengan demikian, bankdapat menjaga agar kredit tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikansehingga CKPN yang harus disisihkan bank lebih kecil

---

This study aims to evaluate the readiness of a bank in Indonesia in implementing PSAK

71 on the allowance for impairment losses (CKPN) and provide solutions to mitigate

the increase in CKPN for these banks to avoid or minimize the decline of profits due

to the implementation of PSAK 71. The increase in CKPN that might potentially

decline the bank's profit is due to different rules about CKPN between PSAK 71 and

PSAK 55. This research was conducted at a bank in Indonesia which experienced a

sharp decline in profit due to the implementation of PSAK 71 using a case study

method with a qualitative approach. The research instruments used in this study were

interviews, questionnaires, and documentation. The data used in this research came

from primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews and

questionnaires, while secondary data were obtained from PSAK 71, bank regulations

about CKPN, and bank reports. The data analysis used in this research is descriptive

analysis. The result of this research is that Bank X is ready for implementing PSAK 71

on CKPN, but there is an obstacle faced by Bank X such as incomplete debtor data. In

mitigating the increase in CKPN, actions that banks can take are to ensure that lending

is carried out in accordance with procedures and principles, monitor credit more

effectively by providing an early warning before debtors are in arrears, as well as

carrying out credit rescue or settlement as soon as possible through restructuring and

foreclosure of collateral. Thus, banks can prevent credit from experiencing a significant

increase in risk so that the CKPN that must be set aside by banks is smaller"

"Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap dugaan adanya praktik manajemen laba (earnings management) melalui discretionary allowance for loan losses pada perbankan setelah program rekapitalisasi, karena perkembangan laba beberapa bank peserta program rekapitalisasi periode 2000-2005, bervariasi. Laba yang dilaporkan oleh masing-masing bank ada yang cenderung naik, ada yang mula-mula meningkat namun kemudian turun sangat drastis, dan ada pula yang naik lalu turun secara simultan antar periode laporan. Fenomena ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah hal ini mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya ataukah ada upaya dari manajemen masing-masing bank untuk melakukan manajemen laba. Menurut hasil penelitian Healy (1985), manajemen laba terjadi apabila laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan memiliki kualitas rendah akibat manipulasi praktik akuntansi yang berlaku. Manipulasi dalam penerapan standar akuntansi terjadi sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen (the agency problem) yang menimbulkan information asymmetry berupa adverse selection dan moral hazard. Hubungan keagenan antara pemilik, manajemen, pemasok, pelanggan, kreditur dan pemerintah banyak ditentukan berdasarkan angka-angka akuntansi. Praktik manajemen laba dilakukan pada saat laba yang diperoleh perusahaan lebih rendah dari target dan laba yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan kompensasi manajemen. Sementara menurut hasil penelitian Burgstahler dan Dichev (1997), perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya dan menghindari kerugian. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (financial distress) memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba. Karya akhir ini berupaya membahas beberapa permasalahan; pertama, adakah indikasi bank-bank umum nasional secara keseluruhan melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba periode pasca program rekapitalisasi, kedua, adakah indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba, ketiga, apakah ada indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan kelompok bank non rekapitalisasi, dan keempat, faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi bank untuk melakukan praktik manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan mengambil data sekunder berupa data laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang dipublikasikan periode tahun 2000 sampai dengan 2005 dari seluruh bank peserta rekapitalisasi dan sebagian bank non rekapitalisasi sebagai sampel. Dalam melakukan analisis indikasi ada tidaknya praktik manajemen laba, penelitian ini mengacu pada model penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh Beaver dan Engel (1996) yang memfokuskan pada diskresi manajemen dalam pembentukan penyisihan kerugian kredit atau discretionary allowance for loan losses (DALL), dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Susanto (2003). Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: pertama, secara umum dari hasil regresi diperoleh nilai rata-rata DALL positif. Hal ini mengindikasikan selama periode pasca program rekapitalisasi terjadi praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada perbankan nasional. Kedua, praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba dilakukan oleh kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi. Namun dari uji beda rata-rata menunjukkan kelompok bank rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok bank non rekapitalisasi. Selanjutnya ketiga, dari analisis terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba, diperoleh bukti bahwa faktor karakteristik bank, seperti size, status, kepemilikan, dan kelompok bank rekapitalisasi, merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi praktik manajemen laba. Faktor kedua yang diduga signifikan mempengaruhi praktik manajemen laba adalah motif untuk meningkatkan kinerja/ekspektasi yang diharapkan manajemen bank, dan motif untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum. Sementara faktor lainnya yang juga memotivasi manajemen laba adalah upaya untuk meniminalisasi pembayaran pajak."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak kebijakan insentif fiskal terhadap aliran foreign direct investment FDI pada sektor industri di Indonesia. Insentif fiskal yang diteliti dalam penelitian ini antara lain insentif pembebasan bea masuk impor, tax allowance dan tax holiday. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang menjadi stakeholders kebijakan insentif fiskal pada sektor industri di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengestimasi dampak kebijakan insentif fiskal dan variabel kontrol lainnya terhadap aliran FDI pada sektor industri di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui 1 insentif pembebasan bea masuk impor memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI, 2 insentif tax allowance tidak memiliki dampak terhadap aliran FDI, namun perluasan cakupan bidang industri penerima insentif tax allowance memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran FDI, serta 3 insentif tax holiday tidak memiliki dampak bagi peningkatan aliran FDI, dimana insentif ini belum pernah diterbitkan selama periode pengamatan.

---

ABSTRACTThis study analyzes the impact of fiscal incentive policy on foreign direct investment FDI flow in industrial sector of Indonesia. Fiscal incentives that examined in this study include exemption incentives import duties, tax allowance and tax holiday. In conducting the analysis, the researchers used two approaches. First, a qualitative approach is conducted by interviewing informants who are stakeholders of fiscal incentive policies in the industrial sector of Indonesia. Second, a quantitative approach with regression analysis to estimate the impact of fiscal incentive policies and other control variables on FDI flows in the industrial sector of Indonesia. This study finds 1 the incentive for import duty exemption has a positive effect 2 tax allowance incentives have no impact on FDI flows, but the expansion of the coverage area of the recipient industries of tax allowance incentives has a positive effect on FDI flows, and 3 tax holiday incentives have no impact on increasing FDI flows, where these incentives have not been published during the observation period."