Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perhitungan pencadangan imbalan kerja berupa pesangon dan realisasi pembayarannya serta implikasi dari perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dan pajak terhadap laporan keuangan perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara secara mendalam. Hasil dari penelitian adalah Aktuaris menggunakan asumsi-asumsi untuk memperhitungkan kewajiban berdasarkan ketentuan PSAK 24 (revisi 2004) sedangkan pada saat realisasi perusahaan membayar kewajiban sesuai peraturan perusahaan. Perusahaan mengganggap perbedaan ketentuan akuntansi dan pajak ke dalam perbedaan waktu yang menyebabkan perusahaan harus membuat perhitungan pajak tangguhan setiap tahunnya. Penulis menyarankan agar perusahaan merubah menjadi perbedaan tetap agar proses perhitungan dalam pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sederhana dan mengurangi pengaruh koreksi fiskal terhadap jumlah laba kena pajak (erning after tax) perusahaan. ......The purpose of this study is to analize the calculating process of both employee benefit obligation especially in retirement plan and realization of retirement payment. It also analize the implication of differentiation between accounting and tax treatment to company financial statement. This Research is qualitative descriptive. The data were collected by deep interview. Actuarist used many assumption to calculate the obligation according to Accounting Standar Number 24 (2004 revision). In the other hand, the company used their own company rules to calculate the retirement expenses in the time of realization really happened. PT PGN (Persero) Tbk. Treated the differentiation as a temporary different as they have to make a deffered tax calculation. Based on the analizing, the researcher suggest PT PGN (Persero) Tbk. to treated the difference as the permanent different because the process of making financial statement will become more simple and won?t be influenced their earning after tax.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi pemberian tunjangankinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian adalahpost-positivis dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Badankepegawaian Negara hanya mendasarkan pada unsur perilaku kerja khususnyaaspek disiplin. Meskipun Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangankinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah mengamanatkanbahwa tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawai setiap bulan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasipemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negaraantara lain yaitu: pertama, aturan teknis pelaksanaan Peraturan PresidenTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaituPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak memperhitungkan unsursasaran kinerja pegawai SKP dalam pemberian tunjangan kinerja, keduapelaksanaan manajemen sumber daya manusia SDM di lingkungan BadanKepegawaian Negara yang belum optimal sehingga menyebabkan sistemmanajemen kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baikKata kunci: Regulasi Pemberian Tunjangan Kinerja, Manajemen KinerjaUniversitas.

---

ABSTRACT This research is analizing implementation of performance allowance in CivilService Agency BKN . The approach used in this research are post positivist.Type of this research is descriptive. The result of this research showed thatperformace allowance in Civil Service Agency BKN only base on behaviorelement such attendance and punishment. Although the regulation PeraturanPresiden that regulates employees performace allowance in Civil Service Agencyhas instructed that performance allowance given consider the expense ofemployees performance achievements every month but there are some obstaclesin the implementation of performance allowance in Civil Service Agency BKN such as first. The technical rule of regulation that regulates of employeesperformance allowances in Civil Service Agency did not take into employeeperformace target SKP as a basic for pay performace allowance but behaviorelement as a basic for pay performace allowance, second, the implementation ofhuman resource management HRM in the Civil Service Agency BKN especially performance management system not optimalized.Keywords Regulation of performance allowance, Performance management.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan salah satu bank di Indonesia dalam menerapkan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan memberikan solusi untuk memitigasi peningkatan CKPN bagi bank tersebut agar dapat menghindari atau memimalisir dampak dari penerapan PSAK 71 yaitu tergerusnya laba. Peningkatan CKPN yang berpotensi menggerus laba bank tersebut dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan mengenai CKPN dalam PSAK 71 dan PSAK 55. Penelitian ini dilakukan pada sebuah bank di Indonesia yang mengalami penurunan laba yang sangat tajam akibat penerapan PSAK 71 menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari PSAK No.71, peraturan-peraturan bank mengenai CKPN, dan laporan-laporan bank. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah siap dalam menerapkan PSAK 71 atas CKPN. Walaupun persiapan yang dilakukan sudah sesuai dengan roadmap OJK, namun terdapat hambatan yang dihadapi oleh Bank X yaitu tidak lengkapnya data-data debitur Bank X. Dalam memitigasi peningkatan CKPN, tindakan yang dapat dilakukan bank adalah dengan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan sesuai prosedur dan prinsip, memantau kredit secara lebih efektif dengan memberikan peringatan dini sebelum debitur menunggak, serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit sesegera mungkin melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. Dengan demikian, bank dapat menjaga agar kredit tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikan sehingga CKPN yang harus disisihkan bank lebih kecil ......This study aims to evaluate the readiness of a bank in Indonesia in implementing PSAK 71 on the allowance for impairment losses (CKPN) and provide solutions to mitigate the increase in CKPN for these banks to avoid or minimize the decline of profits due to the implementation of PSAK 71. The increase in CKPN that might potentially decline the bank's profit is due to different rules about CKPN between PSAK 71 and PSAK 55. This research was conducted at a bank in Indonesia which experienced a sharp decline in profit due to the implementation of PSAK 71 using a case study method with a qualitative approach. The research instruments used in this study were interviews, questionnaires, and documentation. The data used in this research came from primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews and questionnaires, while secondary data were obtained from PSAK 71, bank regulations about CKPN, and bank reports. The data analysis used in this research is descriptive analysis. The result of this research is that Bank X is ready for implementing PSAK 71 on CKPN, but there is an obstacle faced by Bank X such as incomplete debtor data. In mitigating the increase in CKPN, actions that banks can take are to ensure that lending is carried out in accordance with procedures and principles, monitor credit more effectively by providing an early warning before debtors are in arrears, as well as carrying out credit rescue or settlement as soon as possible through restructuring and foreclosure of collateral. Thus, banks can prevent credit from experiencing a significant increase in risk so that the CKPN that must be set aside by banks is smaller

Abstrak :
Laporan Magang ini membahas perlakuan akuntansi piutang dan proses audit atas piutang PT DRI pada tahun 2018. Perlakuan akuntansi piutang akan dianalisa apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PSAK 55 dan PSAK 50. Selama proses audit, hasil audit menunjukkan nilai cadangan yang sangat signifikan dan terbilang sangat besar. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Namun secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. ......This internship report discusses the accounting treatment of trade receivable and the audit process for PT DRI's for the year 2018. The accounting treatment of trade receivable will be analyzed whether in accordance with the applicable standards, namely PSAK 55 and PSAK 50. During the audit process, it shows a very significant value of allowance for doubtful accounts. In addition, there are discrepancies with the applicable standards. But overall the financial statements have been presented fairly and are free of material misstatements.

Abstrak :
This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-invested ompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by using simple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related to investment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors that influence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, the condition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty, and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on the research result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors in textile industry in Indonesia

Abstrak :
Abstract. This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-invested companies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by using simple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related to investment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors that influence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, the condition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty, and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on the research result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors in textile industry in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap dugaan adanya praktik manajemen laba (earnings management) melalui discretionary allowance for loan losses pada perbankan setelah program rekapitalisasi, karena perkembangan laba beberapa bank peserta program rekapitalisasi periode 2000-2005, bervariasi. Laba yang dilaporkan oleh masing-masing bank ada yang cenderung naik, ada yang mula-mula meningkat namun kemudian turun sangat drastis, dan ada pula yang naik lalu turun secara simultan antar periode laporan. Fenomena ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah hal ini mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya ataukah ada upaya dari manajemen masing-masing bank untuk melakukan manajemen laba. Menurut hasil penelitian Healy (1985), manajemen laba terjadi apabila laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan memiliki kualitas rendah akibat manipulasi praktik akuntansi yang berlaku. Manipulasi dalam penerapan standar akuntansi terjadi sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen (the agency problem) yang menimbulkan information asymmetry berupa adverse selection dan moral hazard. Hubungan keagenan antara pemilik, manajemen, pemasok, pelanggan, kreditur dan pemerintah banyak ditentukan berdasarkan angka-angka akuntansi. Praktik manajemen laba dilakukan pada saat laba yang diperoleh perusahaan lebih rendah dari target dan laba yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan kompensasi manajemen. Sementara menurut hasil penelitian Burgstahler dan Dichev (1997), perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya dan menghindari kerugian. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (financial distress) memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba. Karya akhir ini berupaya membahas beberapa permasalahan; pertama, adakah indikasi bank-bank umum nasional secara keseluruhan melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba periode pasca program rekapitalisasi, kedua, adakah indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba, ketiga, apakah ada indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan kelompok bank non rekapitalisasi, dan keempat, faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi bank untuk melakukan praktik manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan mengambil data sekunder berupa data laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang dipublikasikan periode tahun 2000 sampai dengan 2005 dari seluruh bank peserta rekapitalisasi dan sebagian bank non rekapitalisasi sebagai sampel. Dalam melakukan analisis indikasi ada tidaknya praktik manajemen laba, penelitian ini mengacu pada model penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh Beaver dan Engel (1996) yang memfokuskan pada diskresi manajemen dalam pembentukan penyisihan kerugian kredit atau discretionary allowance for loan losses (DALL), dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Susanto (2003). Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: pertama, secara umum dari hasil regresi diperoleh nilai rata-rata DALL positif. Hal ini mengindikasikan selama periode pasca program rekapitalisasi terjadi praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada perbankan nasional. Kedua, praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba dilakukan oleh kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi. Namun dari uji beda rata-rata menunjukkan kelompok bank rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok bank non rekapitalisasi. Selanjutnya ketiga, dari analisis terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba, diperoleh bukti bahwa faktor karakteristik bank, seperti size, status, kepemilikan, dan kelompok bank rekapitalisasi, merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi praktik manajemen laba. Faktor kedua yang diduga signifikan mempengaruhi praktik manajemen laba adalah motif untuk meningkatkan kinerja/ekspektasi yang diharapkan manajemen bank, dan motif untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum. Sementara faktor lainnya yang juga memotivasi manajemen laba adalah upaya untuk meniminalisasi pembayaran pajak.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas evaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan investment allowance dan pengurangan PPh dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini untuk 1 Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia 2 Menganalisis efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan keadilan dari fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 3 Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 4 Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif kriteria evaluasi menurut Dunn.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat penanaman modal bukan hanya dari segi fiskal, namun juga dari non-fiskal seperti infrastruktur, SDM, SDA, kepastian hukum, kondisi ekonomi dan politik serta pangsa pasar. Pemberian fasilitas perpajakan berupa investment allowance dan pengurangan PPh menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria ketepatan dan keadilan. Namun belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas. Hambatan dari pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan oleh pemerintah terdiri dari hambatan internal maupun eksternal dari pelaksana kebijakan. Atas hambatan yang ada pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melakukan deregulasi, debirokratisasi, meningkatkan koordinasi dan pelayanan bagi investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis elaborates on the evaluation on government policy of granting income tax facility investment allowance and income tax deduction to boost investment in Indonesia. The research aims at 1 analyzing the factors influencing capital investment in Indonesia 2 analyzing effectiveness, efficiency, sufficiency, fairness and responsiveness of the investment allowance and income tax deduction facilities 3 analyzing the barriers that occur from the implementation of investment allowance and income tax deduction facility policy and 4 analyzing the efforts undertaken by the government to maximize the performance of investment allowance and income tax deduction facility. This research applies qualitative method and Dunn 39 s descriptive evaluation criteria.The research shows that the factors influencing investors 39 interest for conducting capital investment are not only associated with fiscal aspects, but also the non fiscal ones, such as infrastructure, human resources, natural resources, legal certainty, economic and political condition, as well as market. The granting of tax facility in form of investment allowance and income deduction has already met the criteria of appropriateness and fairness according to Dunn 39 s policy evaluation. However, it has not yet met the criteria of effectiveness, efficiency, sufficiency and responsiveness. The implementation of corporate income tax facility by the government is constrained by both internal and external barriers from policy maker 39 s side , to address which challenges, the government has been undertaking several efforts such as deregulation, de bureaucratization, as well as improvement of coordination and service for investors to invest in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan insentif fiskal terhadap aliran foreign direct investment FDI pada sektor industri di Indonesia. Insentif fiskal yang diteliti dalam penelitian ini antara lain insentif pembebasan bea masuk impor, tax allowance dan tax holiday. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang menjadi stakeholders kebijakan insentif fiskal pada sektor industri di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengestimasi dampak kebijakan insentif fiskal dan variabel kontrol lainnya terhadap aliran FDI pada sektor industri di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui 1 insentif pembebasan bea masuk impor memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI, 2 insentif tax allowance tidak memiliki dampak terhadap aliran FDI, namun perluasan cakupan bidang industri penerima insentif tax allowance memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran FDI, serta 3 insentif tax holiday tidak memiliki dampak bagi peningkatan aliran FDI, dimana insentif ini belum pernah diterbitkan selama periode pengamatan.

---

ABSTRACT
This study analyzes the impact of fiscal incentive policy on foreign direct investment FDI flow in industrial sector of Indonesia. Fiscal incentives that examined in this study include exemption incentives import duties, tax allowance and tax holiday. In conducting the analysis, the researchers used two approaches. First, a qualitative approach is conducted by interviewing informants who are stakeholders of fiscal incentive policies in the industrial sector of Indonesia. Second, a quantitative approach with regression analysis to estimate the impact of fiscal incentive policies and other control variables on FDI flows in the industrial sector of Indonesia. This study finds 1 the incentive for import duty exemption has a positive effect 2 tax allowance incentives have no impact on FDI flows, but the expansion of the coverage area of the recipient industries of tax allowance incentives has a positive effect on FDI flows, and 3 tax holiday incentives have no impact on increasing FDI flows, where these incentives have not been published during the observation period.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday di Indonesia dan melihat bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penanaman modal terutama setelah Pemerintah melakukan relaksasi terkait kedua kebijakan tersebut, serta mengetahui perbandingan kedua kebijakan tersebut di Indonesia dengan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah telah melakukan relaksasi, peminat kedua insentif tersebut masih relatif sedikit. Banyak investor yang tetap menanamkan modalnya di Indonesia meskipun tidak memanfaatkan insentif karena mereka mempertimbangkan faktor lain selain insentif pajak. Namun, insentif ini tetap diberlakukan karena Indonesia masih memiliki kekurangan terutama di bidang infrastruktur. Insentif pajak dalam hal ini menjadi kompensasi atas kekurangan yang ada. Penerapan insentif ini di ASEAN berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara. Untuk tax holiday, negara yang paling memberikan kemudahan adalah Singapura. Sedangkan untuk tax allowance, negara yang paling menguntungkan adalah Vietnam. Untuk memperbaiki kebijakan insentif pajak di Indonesia, Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain di ASEAN. ......This research aims to analyze the implementation of tax allowance and tax holiday in Indonesia and to see the implication of the tax incentives on investment activities, especially after the government relaxes the policy, also to understand the comparison between tax incentives in Indonesia and in ASEAN member countries. This research approach is descriptive qualitative. The result of this research concludes that although the government has relaxed the policy, the amount of investors who took those incentives is relatively small. There are many investors who still invested in Indonesia even though they did not get the incentives because they considered other factors besides tax incentives. But, tax incentives are still needed to compensate the lack of infrastructure. The implementation of tax incentives in ASEAN are different depends on the policies and the needs of each country. For tax holiday, the country which provides the most convenience policy in terms of tax holiday is Singapore. For tax allowance, the most profitable country in terms of paying taxes is Vietnam. Indonesia can take advantages from other countries in ASEAN and use them as an example to improve tax incentive policies.