Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Stunting masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Dampak dari stunting sendiri cukup serius. Dalam jangka pendek, anak-anak dengan stunting akan rentan terkena penyakit dan jangka panjang akan mengalami gangguan perkembangan otak secara permanen. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indoesia, diantaranya dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) untuk stunting mulai dari tahun 2019. TKD untuk stunting terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari DAK untuk stunting terhadap prevalensi stunting. Penelitian ini menggunakan data panel stunting tahun 2021 dan 2022 pada 514 kab/kota. Sedangkan untuk DAK fisik dan non fisik untuk stunting menggunakan data tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan asumsi dampak dari DAK untuk stunting belum dapat dirasakan di tahun yang sama. Metode penelitian menggunakan model panel fixed effect robust dan regresi linear robust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK Fisik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prevalensi stunting sedangkan DAK non fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting, namun besaran dampaknya semakin menurun dalam jangka panjang. Variabel kontrol yang mempengaruhi stunting adalah PDRB perkapita, tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah perempuan. ......Stunting is still one of the problems faced by countries in the world. The impact of stunting itself is quite serious. In the short term, children with stunting will be vulnerable to disease and in the long term they will experience permanent brain development disorders. The Indonesian government has made efforts to accelerate the reduction of stunting in Indonesia, including by allocating regional transfer funds (TKD) for stunting starting in 2019. TKD for stunting consists of physical Special Allocation Funds (DAK), non-physical DAK and village funds. This study aims to determine the impact of DAK for stunting on the prevalence of stunting. This study uses stunting panel data for 2021 and 2022 in 514 districts/cities. Meanwhile, physical and non-physical DAK for stunting uses data for 2019, 2020 and 2021, assuming that the impact of the DAK for stunting cannot be felt in the same year. The research method uses a robust fixed effect panel model and robust linear regression. The results showed that physical DAK had no significant effect on stunting prevalence, while non-physical DAK had a significant effect on reducing the prevalence of stunting with the magnitude of the impact decreases in the long term. The control variables that affect stunting are GRDP per capita, poverty level and the average number of years of schooling for women.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas data pada laporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) program akreditasi laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) yang diperoleh dari aplikasi E-Renggar. Pada evaluasi DAK-NF Program Akreditasi Labkesda TA 2018 yang disampaikan Kementerian Kesehatan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, ditemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian data realisasi fisik dan realisasi anggaran yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dengan data realisasi fisik yang diperoleh pemegang program berdasarkan wawancara awal. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan kriteria kualitas data dilakukan berdasarkan tinjauan literatur dan kajian terhadap peraturan guna memperoleh kualitas data yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kriteria kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketepatan Waktu, Kelengkapan dan Akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria ketepatan waktu, kelengkapan laporan, dan akurasi tidak dipenuhi pada laporan DAK-NF Program Akreditasi Labkesda TA 2018 sehingga laporan pertanggungjawaban DAK-NF program akreditasi labkesda tidak dapat memenuhi tujuan pelaporan terutama dalam digunakan sebagai bahan evaluasi

---

This study aims to analyze the data's quality on the DAK-NF report on the regional health laboratory accreditation program (Labkesda) obtained from the E-Renggar application. In the 2018 DAK-NF evaluation of the Labkesda Accreditation Program for Fiscal Year (TA) 2018, which was delivered by the Ministry of Health during the Hearing Meeting (RDP) with Commission IX of the DPR, it was found that there was a mismatch of data on physical realization and budget realization which was submitted as evaluation material with physical realization data obtained by program holders based on initial interviews. The research strategy used in this research is a case study with a qualitative and quantitative approach. Determination of data quality criteria is carried out based on literature review and review of regulations to obtain data quality by the needs in decision making within health budget. The data quality criteria used in this study were timeliness, completeness, and accuracy. The results showed that the criteria for timeliness, report completeness, and accuracy were not fulfilled in the DAK-NF report for the 2018 Labkesda Accreditation Program. The DAK-NF accountability report for the Labkesda accreditation program could not meet the reporting objectives, primarily when used as evaluation material

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesiapan detektor, alarm, hidran, sistem pipa tegak, sprinkler, alat pemadam api ringan (APAR), bahan bangunan, dan konstruksi bangunan gedung dalam menghadapi bahaya kebakaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan persepsi pekerja terhadap alat proteksi kebakaran serta menjelaskan ketersediaan dana yang dialokasikan UI untuk penyediaan alat proteksi kebakaran. Jenis penelitian bersifat deskriptif observasional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 37 pekerja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga dari enam alat proteksi kebakaran aktif yang diteliti dalam keadaan tidak aktif. Alat proteksi kebakaran yang tidak aktif adalah detektor, alarm, dan sprinkler. Sedangkan alat proteksi kebakaran yang aktif adalah hidran, sistem pipa tegak, dan APAR. Bahan bangunan dan konstruksi bangunan siap dalam menghadapi bahaya kebakaran. Tingkat pengetahuan pekerja terhadap alat proteksi kebakaran dalam kategori baik, sedangkan tingkat persepsi pekerja terhadap alat proteksi kebakaran dalam kategori kurang baik. Belum ada alokasi dana dari UI untuk penyediaan alat proteksi kebakaran. Disarankan kepada pihak UI, K3 gedung X, dan K3L UI untuk saling berkoordinasi memperbaiki sistem proteksi kebakaran di gedung X UI.

---

This study aims to explain the readiness of detectors, alarms, fire hydrant, standpipe system, sprinklers, fire extinguisher (APAR), building materials, and building construction in the face of a fire hazard. In addition, this study also aims to measure the level of knowledge and perceptions of workers against fire protection tool and explain the availability of UI funds allocated for the provision of fire protection tool. Type a descriptive observational study. The sample in this study amounted to 37 workers. Based on the results, three of the six active fire protection tool studied in an inactive state. Fire protection tool which is not active detectors, alarms, and sprinkler. While the tool is active fire protection hydrants, standpipe systems, and fire extinguisher. Building materials and construction ready to face the danger of fire. The level of knowledge workers against fire protection device in either category, while the perceived level of fire protection of workers against the tool in the unfavorable category. There has been no allocation of funds from the UI for the provision of fire protection. Recommended to the UI, K3 building X UI, and K3L UI to coordinate repair of fire protection systems in the building X UI.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAK
One of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara DAK pendidikan dengan angka partisipasi kasar (APK) dan melihat perbedaan pengaruh DAK pedidikan di wilayah 3T dan non 3T dengan menggunakan data sekunder dari DJPK Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan tahun 2015-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DAK Pendidikan mampu meningkatkan APK di tingkat SD dan SMP, dan dampak DAK pendidikan di wilayah 3T lebih elastis dibandingkan wilayah non 3T karena ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah 3T yang lebih sedikit. Sehingga adanya transfer DAK pendidikan mempercepat penambahan ketersediaan tersebut. Hasil estimasi ini berimplikasi pemerintah harus meningkatkan dan memperbesar skema program afirmasi untuk meningkatkan capaian kinerja pendidikan melalui APK.

---

This study aims to examine the relations between education special allocation funds with gross enrollment rates (GER) and observe the difference in the influence of education special allocation funds in less developed and developed regions by using secondary data from the Ministry of Finance and the Ministry of Education in 2015- 2017. Estimation results show that education special allocation funds can increase GER at elementary and junior high school level, and the impact of education special allocation funds in less developed regions is more elastic than developed regions causing of the availability of facilities and infrastructure in fewer less developed regions. Therefore, the transfer of education special allocation funds accelerates of the availability. The results of this estimation have implications for the government to improve and broaden the affirmation program scheme to increasing educational performance through GER.

Abstrak :
Program Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK melalui mekanisme DAK Non Fisik merupakan upaya penyalurkan dana operasional untuk kegiatan Puskesmas. Dana tersebut merupakan yang digunakan untuk kegiatan UKM di Puskesmas. Namun masih banyak kendala yang yang menyebabkan efektifitas dana ini menjadi belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi dana BOK melalui mekanisme DAK Non fisik untuk menunjang kegiatan UKM di Puskesmas dilihat dari waktu pencairan, anggaran, sumber daya manusia, sarana, beban kerja serta proses pengelolaan dana tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan dilakukan di antara bulan Januari sampai Mei 2019. Dana BOK ini sangat membantu kegiatan operasional puskesmas, namun cakupan SPM di kabupaten Bogor belum begitu signifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang membuat jalannya dana tersebut belum efektif dan efisien.

---

The Health Operational Assistance Program or BOK through the Non-Physical DAK mechanism is an effort to channel operational funds to Public Health Centre activities. The fund is used for the activities of UKM in the Public Health Centre. But there are still many obstacles that have caused the effectiveness of these funds to be not optimal. The purpose of this study was to see the effectiveness of the implementation of BOK funds through the non-physical DAK mechanism to support UKM activities in Public Health Centre viewed from the time of disbursement, budget, human resources, facilities, workload and the process of managing the funds. The research was conducted with qualitative methods and was carried out between January and May 2019. This BOK fund greatly helped the operational activities of the Public Health Centre, but the SPM coverage in Bogor district was not so significant. This is because there are still many factors that make the way the funds have not been effective and efficient.

Abstrak :
Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia. ......The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia.