Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang refungsionalisasi Kementerian agama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Refungsionalisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum administrasi terhadap warga Negara penganut aliran kepercayaan, terutama untuk mengoptimalkan kewenangan pelayanan publik dibidang keagamaan yang diberikan oleh Negara. Hal demikian dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu perubahan Format kementerian agama yang strukturnya tidak dibuat berdasarkan agama mayoritas yang ada di Indonesia, mengembalikan kewenangan pembinaan terhadap aliran kepercayaan yang sebelumnya berada dalam direktorat pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi kementerian pendidikan dan kebudayaan, Serta mencabut kewenangan kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, untuk kemudian kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan tersebut dikembalikan kedalam satu kementerian.

---

ABSTRACT This thesis analysis about Recreate ministry of religious affairs as one effort to realizing legal protection for citizens which adherent traditional religion in Indonesia. Recreate ministry of religious affairs of the Republic of Indonesia is required as part of efforts to realize the protection of administrative law against citizens which adherents traditional religion, especially to optimize the religious authority in the field of public services provided by the State. This can be done through several ways: Format changes the structure of ministry of religious addairs is not made based on the majority religion in Indonesia, restore the authority of coaching against cult which had previously been in Ministry of Education and Culture, Revoke the authority of the prosecutor in conducting surveillance the adherents of traditional religion, for then the authority to conduct training and supervision were merged into a ministry.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatakan perkawinan. Mengenai status anak pun masih terdapat kesulitan pembuatan akta kelahiran yang juga mengakibatkan kaburnya status anak. Begitu pula mengenai pembagian warisnya, status penghayat kepercayaan masih dihadapkan oleh pilihan hukum waris. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan unuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status perkawinan penghayat aliran kepercayaan, status anak dan sistem pembagian warisnya. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat payung hukum mengenai kebebasan beragama dan revisi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga agar memindahkan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dari dinas pariwisata ke suatu instansi baru yang merupakan bawahan dari departemen agama, departemen kebudayaan dan departemen dalam negeri. ......This thesis discussing about penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda’s marriage and the entire law problem that follows. One of the problem is the difficulty in legalize their marriage, uncertainties following the children’s status and inheritance System. Difficulties in legalizing the marriage is now accommodated by citizen’s administration system act number 23/2006 and government’s regulation number 37/2007. But in practice, there are still difficulties occur from the civil registration office. Children’s statuses are still uncertain due to difficulties on making the birth certificate. The inheritance systems also show two options to penghayat aliran kepercayaan. This thesis’ method is juridical normative, means this thesis based on law norm analysis, which goals is to find the normative logic truth. This research are based on primary data which is interview with the certain subject and secondary data which is primary, secondary and tertier law source. This research’s goal is to obatining the marriage status on penghayat aliran kepercayaan, child’ status and inheritance systems. The results of this thesis suggest government to legalize a new act about freedom on religion, and also revised all the act or regulations so that the act/regulations match to the soul of Citizen administration system act number 23/2006. And writer also suggests the government to transfer the ruling jurisdiction from the culture department to a new ruling board based on religion department, culture department and internal affair department’s cooperation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatakan perkawinan. Mengenai status anak pun masih terdapat kesulitan pembuatan akta kelahiran yang juga mengakibatkan kaburnya status anak. Begitu pula mengenai pembagian warisnya, status penghayat kepercayaan masih dihadapkan oleh pilihan hukum waris. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan unuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status perkawinan penghayat aliran kepercayaan, status anak dan sistem pembagian warisnya. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat payung hukum mengenai kebebasan beragama dan revisi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga agar memindahkan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dari dinas pariwisata ke suatu instansi baru yang merupakan bawahan dari departemen agama, departemen kebudayaan dan departemen dalam negeri.

---

This thesis discussing about penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda?s marriage and the entire law problem that follows. One o f the problem is the difficulty in legalize their marriage, uncertainties following the children?s status and inheritance system. Difficulties in legalizing the marriage is now accommodated by citizen's administration system act number 23/2006 and government?s regulation number 37/2007. But in practice, there are still difficulties occur from the civil registration office. Children?s statuses are still uncertain due to difficulties on making the birth certificate. The inheritance systems also show two options to penghayat aliran kepercayaan. This thesis? method is juridical normative, means this thesis based on law norm analysis, which goals is to find the normative logic truth. This research are based on primary data which is interview with the certain subject and secondary data which is primary, secondary and tertier law source. This research?s goal is to obatining the marriage status on penghayat aliran kepercayaan, child? status and inheritance systems. The results o f this thesis suggest government to legalize a new act about freedom on religion, and also revised all the act or regulations so that the act/regulations match to the soul of citizen administration system act number 23/2006. And writer also suggests the government to transfer the ruling jurisdiction from the culture department to a new ruling board based on religion department, culture department and internal affair department?s cooperation.

Abstrak :
Ditinjau secara lebih mendalam, setiap individu di Indonesia memiliki hak identitas yang menjadi dasar pengakuan eksistensinya sebagai warga negara, tak terkecuali dalam segi pencatatan aliran kepercayaan di dalam dokumen-dokumen penduduknya. Hal ini menjadi suatu pembahasan yang menarik, mengingat praktek pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih banyak menimbulkan perdebatan. Putusan tersebut secara langsung menguatkan serta menegaskan bahwa hak identitas adalah hak yang melekat dari setiap individu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keberlanjutan atas putusan tersebut justru menimbulkan berbagai permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai polemik terkait sebelum dan pasca hadirnya putusan tersebut akan dihadirkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis mencoba untuk menganalisis praktik pencatatan identitas aliran kepercayaan pasca dikeluarkannya putusan a quo, permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan serta solusi yang Penulis ajukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia yang hakiki. ......Viewed in more depth, every individual in Indonesia has the right to identity which is the basis for recognizing his existence as a citizen, not least in terms of recording the flow of belief in resident documents. This has become an interesting discussion, considering that the practice after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 still causes a lot of debate. The decision directly strengthens and confirms that the right to identity is an inherent right of every individual in the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, the continuation of the decision actually raises various problems that must be resolved by the Government of Indonesia. Various polemics related to before and after the decision will be presented in this study. Therefore, in this thesis, the author tries to analyse the practice of recording the identity of the belief system after the issuance of the a quo decision, the problems that arise and the solutions that the author proposes to create legal certainty for true believers in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan lingkup tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial (law Intellegence) yang mengarah pada kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana, yang selanjutnya oleh Jaksa Agung dibentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat) yang memiliki peran penting terhadap status penilaian apakah kepercayaan atau agama yang dianut seseorang dianggap sesat/menyimpang atau tidak. Ditemukan kendala-kendala yang dihadapi antara lain Tim Pakem tidak memiliki metode untuk menilai sebuah aliran kepercayaan maupun ajaran agama. Tim Pakem tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil suatu tindakan, dan kemampuan personil yang kurang professional, sehingga mengakibatkan gerak pengawasan kurang cepat dalam menghadapi ulah aliran kepercayaan menyimpang. Sementara itu kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam mengatasi masalah penodaan agama masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan antara lain untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun antarumat beragama. ......The thesis discusses the role of the District Attorney?s Office in supervising any beliefs which may be harmful for the society and the state and in preventing the misuse and/or the disgrace of a religion governed in Article 30 clause (3) letters d and e of the Law No. 16 of the year 2004 on the District Attorney?s Office of the Republic of Indonesia, which includes the scope of duty, authority, and functions of the District Attorney?s Office in law intelligence specializing in Investigation, Security, and Support to prevent criminal acts; in order to do those, further, the DA (District Attorney) has formed a team, namely Tim Pakem, which supervises any beliefs in society and has significant roles in evaluating whether a belief or a religion followed by someone is considered misleading/deviating or not. It is discovered that there have been some problems faced by Tim Pakem; for example, it does not have a method to evaluate a belief or a religion teaching. It does not have SOP (Standard Operational Procedure) which may become guidance to act, and its personnel are not yet professional, so the supervision movement is not fast enough to deal with any deviating belief. Meanwhile, the function of the Law No. 1/PNPS/1965 on the Misuse and/or the Disgrace of a Religion in overcoming the problems of the disgrace of a religion is still needed as the control of public order to have harmony among religious followers. The Law No. 1/PNPS/1965 was a President Decree issued in 1965, and then in 1969 it was enacted to become a law with the Law No. 5 of the year 1969. As referred to in the General Explanation of the Law No. 1/PNPS/1965 in points 3 and 4, one of the purposes to issue that law is to ensure that the harmony among religious followers can be enjoyed by all the people in Indonesia, and to protect that harmony from a disgrace or an insult. In other words, this law is issued in order to maintain the harmony among religious followers, either the harmony in the same religion followers or the harmony among different religion followers.

Abstrak :
Prasetyo Manunggal Karso merupakan salah satu dari sekian banyak aliran kepercayaan kejawen di Pulau Jawa. Prasetyo Manunggal Karso merupakan sebuah aliran kepercayaan yang mengajarkan ilmu kejawen dan terletak di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Layaknya aliran kepercayaan kejawen pada umumnya, Prasetyo Manunggal Karso memiliki beberapa pakem tersendiri dalam ajarannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, pencipta seluruh alam semesta. Tulisan ini berupaya untuk memaparkan seluk beluk ajaran aliran kepercayaan kejawen Prasetyo Manunggal Karso, mencakup latar belakang dan sejarahnya, kitab suci yang digunakan, pokok-pokok ajarannya, cara peribadatan, alat perlengkapan yang digunakan dalam ritual, tokoh pendiri, dan cara penyebaran ajaran. Analisis hasil menggunakan teori habitus dan reproduksi budaya Pierre Bourdieu. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik budaya aliran kejawen Prasetyo Manunggal Karso, dengan metode deskriptif kualitatif, dengan informan kunci Bapak Toto Soeharto selaku pendiri sanggar paguyuban aliran kejawen Prasetyo Manunggal Karso di Boyolali. Hasil menunjukkan bahwa hadirnya aliran kejawen Prasetyo Manunggal Karso adalah sebagai sebuah wujud kekayaan budaya Indonesia, sebuah potret keberagaman dalam keberagamaan, serta merupakan corak khas budaya spiritual masyarakat Jawa sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, Prasetyo Manunggal Karso memiliki makna menyatu, setia, dan hanya menyembah kepada satu Tuhan yang maha pencipta, serta belajar untuk membersihkan jiwa dan raga yaitu, suci hati, suci pikiran, dan suci tingkah laku. Suci berarti bersih, dan bersih sendiri merupakan bagian dari bentuk taat kepada Tuhan