Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia khususnya melalui bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia. Namun karena kejahatan ini bersifat transnasional, maka ketentuan internasional yang mengatur tentang kejahatan ini juga dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari praktisi pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pakar Hukum Pidana pada Kantor Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Selain metode wawancara, juga digunakan studi pustaka baik peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dari analisis terhadap wawancara, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa: 1) timbulnya kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing disebabkan adanya motif ekonomi dan motif politik untuk mencari suaka; 2) kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya dengan cara menggunakan paspor milik orang lain (impostor); 3) Hukum pidana Indonesia hanya mengatur tentang kejahatan pemalsuan dokumen asing dalam KUHP, namun dalam Undang-Undang Keimigrasian belum diatur tentang kejahatan tersebut; 4) Penanganan kejahatan oleh petugas imigrasi hanya berupa deportasi saja, tidak dilakukan proses pro justisia, dengan alasan tidak ada pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan khawatir adanya keterlibatan petugas imigrasi bila menggunakan pasal pemalsuan dalam KUHP; 5) kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang bersifat transnasional, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan tersebut, salah satunya dengan Mutual Legal Assistance (MLA), yang terdapat dalam Konvensi TOC; 6) Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan paspor asing belum berjalan efektif sesuai tujuan, karena terhadap pelaku hanya dikenakan pengusiran, sehingga tidak ada efek jera yang berakibat pelaku datang kembali dengan modus operandi yang berbeda.

---

This research is focused on law enforcement of foreigners use a fake passport to enter and/or exit from Indonesian territory, especially occurred in International Airport, Soekarno-Hatta, based on Indonesia Penal Law. While these crimes are transnational crimes, so does the international rules about these will be discussed in this thesis. This research is using qualitative method with descriptive design. The data was collected by means of deep interview. The interview are held to people consists of law practitioners in Immigration Office Soekarno Hatta, Directorate General of Immigration, Local Attorney of Tangerang City, Local Courts of Tangerang City and Penal Law Expert in the Office of Cabinet Secretary on Law Division. This research also used rules, acts and other literature to complete it. From the Analysis, the conclusions are : 1). Fake passport crimes by foreigner are caused by economical and political motives to look for Assylum; 2). Those crimes are held by using other person passport (impostor); 3) Indonesian Penal Law are only regulating the aliens document counterfeit through KUHP, while on Immigrations act has not been regulating it yet; 4) The punishment given by the immigration officer about those crime are only deportee those foreigners, not finished until pro justicia procedures, because there is no sections in Immigration law ruled that matters. Other reason is because there was anxiety about immigration officer roles in handling these crimes if using counterfeit section in KUHP; 5) those crimes are transnational crimes and need many institutional coordination, example Mutual Legal Assistance (MLA) on TOC conventions; 6). Law enforcement to aliens passport counterfeit crimes have not been effectively done because there is only deportee as punishment to the criminals.

Abstrak :
Outspoken, no-nonsense and eminently fascinating, Joseph M. Arpaio has captured the public's imagination from his first day as sheriff of Maricopa County, Arizona, in 1992. He has become an icon, not only in his own state, but all over the world. For almost 15 years, he has maintained an unprecedented 80 per cent approval rating. Famous for his 'get smart and get tough' approach to jails, Arpaio conceived The Tent City Jail where he houses his inmates in surplus army tents left over from the Korean War. Known as the 'Alcatraz of Arizona,' the jail features chain gangs, discipline, and a complete absence of luxuries of any kind. By eliminating all comforts for his inmates, he has managed to shave $500,000 annually from the cost of keeping prisoners.To his ardent followers, he is a hero, for both his toughness on crime and his humane touch. While his opponents decry him for his iron-fisted approach, especially regarding prisoners, no one can deny that Sheriff Joe is one of the country's most respected and innovative elected officials. "Joe's Law" is an uncensored account of the man himself. With candor and insight, he reveals his views not only on criminal justice, but on some of the most seminal issues that affect our country today. As the first law enforcement official in the country to place arrested illegal immigrants in jail pending trial, Arpaio tackles the issue of illegal immigration head on, which he argues, affects every other aspect of law enforcement as well as broader problems, from health care to education and taxes.Despite his tough-as-nails reputation, Arpaio offers innovative and fair ways to solve crime and save taxpayer's money in his own state and shows how they can be applied to solve our own nation's problems. Compelling and courageous, this is an unflinching look at some of America's most pressing social problems, and one man's revolutionary vision for eliminating them.

Abstrak :
Perjanjian utang-piutang atau loan agreement adalah suatu perjanjian perdata antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti lahirnya dan hapusnya. Para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat berbeda status personalnya, sehingga menimbulkan masalah HPI. Ketika terjadi wanprestasi, kemudian juga akan timbul permasalahan forum mana yang berwenang untuk mengadili dan hukum apa yang akan berlaku untuk mengadili perkara tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perkara-perkara wanprestasi yang berasal dari perjanjian utang-piutang yang tidak berjalan sebagaimana seperti yang diperjanjikan antara para pihak yang berbeda status personalnya. Kemudian salah satu pihak menggugat pihak lainnya di Pengadilan Indonesia.

---

A Loan agreement is an agreement between two or more legally competent individuals or entities on borrowing a sum of money by one person, company, government, and other organization from another. The lender will get another sum of money or other certain profit paid as compensation for the loan. Loan agreement in Indonesia is regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code). It regulates how the agreement begins and when it completes. The parties of a loan agreement can come from different countries. This will create international private law issue. When a loan agreement is not enforced as it has been agreed, breach of contract occurs. Some questions will appear like which court has the competence to adjudicate the case and which law should govern the case. This thesis will explain about a breach of contract cases related to a loan agreement where the parties come from different countries, then one of the parties conducted a lawsuit againts the other in Indonesian court.