Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Pada Januari 2012, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). PBI APMK ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kartu kredit yang sehat yang salah satunya dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan manajemen risiko kredit yang lebih tegas. Manajemen risiko kredit antaralain persyaratan memperoleh kartu kredit (usia dan pendapatan); Batas maksimum plafon kredit, jumlah penerbit kartu kredit, penarikan tunai dengan kartu kredit dalam sehari suku bunga kartu kredit; Batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Dengan adanya batas-batasan tersebut, Bank-Bank Umum mengambil langkah untuk menerbitkan produk kartu kredit yang dapat mengantisipasi PBI APMK ini, yaitu kartu kredit co-branding. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana penerapan prudential banking menurut PBI APMK yang menjadi alasan terbitnya kartu kredit co-branding sebagai langkah strategis atas PBI tersebut dan bagaimana prudential banking dalam kartu kredit co-branding Garuda Indonesia-Bank BNI.

---

Preparation of this thesis uses normative research methods or literature. In January 2012, Bank Indonesia published Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 11/11/PBI/2009 on Card-Based Payment Instrument Activities (APMK). PBI APMK aimed at implementing credit risk management in the payment card system.Credit risk management are requirements of obtaining a credit card (age and income); The maximum credit limit, the number of credit card issuers, credit card cash withdrawals in one day credit card interest rates; The minimum limit payment by the credit card holder. With the boundaries limit, the Public Banks take steps to issue a credit card product that can anticipate this PBI APMK, that is co-branded credit card. Preparation of this thesis is to answer how the application of prudential banking regulation according APMK which is the reason co-branded credit card as a strategic step due to the PBI and how prudential banking in credit card co-branding Garuda Indonesia and Bank BNI.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum tentang penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu. Perlindungan yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pelaksanaan transaksi elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab. Pada prakteknya pelaksanaan ini belum terlaksana dengan baik. Tesis ini mencoba membahas peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek perlindungan pengguna sistem pembayaran elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu.

---

This thesis describes about the legal protection implemented on the enforcement of electronic payment system using payment card. The legal protection that are regulated in the law of Information and Electronic Transaction number 11 year 2008 is mandating for an electronic transaction practice that are secure, reliable and responsible. On the field this practice of regulation has not been well applied. This thesis will try to look other regulation that are related with the aspect of user protection on electronic payment system used with payment card.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia. ......Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia.

Abstrak :
Dengan perkembangan teknologi, mekanisme alat pembayaran tunai mulai bergeser ke penggunaan alat pembayaran kartu debit, sehingga masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menggunakan alat pembayaran untuk bertransaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil survei mengenai pengaruh karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, status pekerjaan, dan pendapatan) dan diskon terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran (tunai dan kartu debit). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan usia antara 17-45 tahun dan memiliki kartu debit. Data diolah dengan menggunakan metode Probit Regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik demografi dengan aspek jenis kelamin, status pekerjaan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran kartu debit, sedangkan aspek usia tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa diskon berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat yang cenderung beralih dari alat pembayaran pilihan sebelumnya ke alat pembayaran kartu debit.
ABSTRACT
With the development of technology, the cash payment instrument mechanism has begun to shift to using a debit card payment instrument, so that people are faced with various options for using payment instruments for transactions. This study aims to explain the survey results regarding the effect of demographic characteristics (age, gender, employment status, and income) and discounts on people's preferences in using payment instruments (cash and debit cards). In this study, the sample used is people who live in the areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek) with ages between 17-45 years and have a debit card. The data were processed using the Probit Regression method. The results of this study indicate that demographic characteristics with aspects of gender, employment status, and income have a significant effect on people's preferences in using debit card payment instruments, while the age aspect has no significant effect. This study also shows that discounts have a significant effect on people's preferences who tend to switch from the previous preferred payment instrument to the debit card payment instrument.

Abstrak :
Penggunaan alat pembayaran non-tunai dalam dua dekade terakhir meningkat pesat. Namun demikian, perkembangan penggunaan alat pembayaran non-tunai tersebut belum mencapai tingkat yang diharapkan. Penggunaan alat pembayaran tunai terus meningkat tercermin pada peningkatan uang kartal yang diedarkan. Tesis ini menganalisa permintaan uang kartal di Indonesia menggunakan data bulanan dari tahun 2005 s.d 2013 dengan memasukkan pengaruh alat pembayaran non-tunai melalui kartu dan uang elektronik. Untuk kebutuhan analisis, selain menganalisis permintaan uang kartal secara agregat, penelitian ini juga menganalisis permintaan uang kartal berdasarkan 2 katagori denominasi yaitu permintaan uang kartal pecahan besar (UPB) dan permintaan uang kartal uang kartal pecahan kecil (UPK). Dengan menggunakan vector error correction model (VECM), hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan uang kartal secara agregat maupun permintaan berdasarkan denominasi (UPB dan UPK) meningkat dengan meningkatnya pendapatan (PDB), dan menurun dengan meningkatnya suku bunga. Sedangkan terhadap variabel non-tunai tidak ditemukan hasil yang konklusif bahwa variabel non-tunai tersebut berdampak terhadap permintaan uang kartal agregat, permintaan UPB, dan permintaan UPK. ...... While non-cash payment usage has increased dramatically in the last two decades, the stock of outstanding currency has not declined. Non-cash payment usage does not reach at the expected level as reflected by the increasing stock of outstanding currency. The thesis analyses currency demand in Indonesia using monthly data from 2005 to 2013 with incorporating non-cash payment particularly payment card usage and electronic money. For the analysis purposes, the examination is undertaken by analyzing currency demand at the aggregate level as well as at the denominational composition, i.e. analyzing currency demand at high denomination and currency demand at low denomination. Using vector error correction model (VECM), those currency demand models are investigated. The result shows that those currency demands increase when income rise and currency demands decrease when interest rate increase. Related to non-cash payment, there is no conclusive result that non-cash payment has impact either at aggregate currency demand or at denomination currency demand.

Abstrak :
ABSTRAK
Uang Elektronik merupakan salah satu solusi yang tepat untuk dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, uang elektronik terus berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di perkotaan besar sebagai cara untuk melakukan pembayaran baik dalam berbagai lini transaksi di masyarakat seperti pada pembelanjaan ritel, pembayaran transportasi, transfer dana dan sebagainya. Sebagai salah satu alat pembayaran modern, uang elektronik juga berpeluang untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab seperti layaknya alat pembayaran lainnya. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan prinsip mengenal pengguna jasa pada yang uang elektronik pada Produk X yang merupakan salah satu upaya pencegahan uang elektronik digunakan sebagai sarana pencucian uang tersebut. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT Y Tbk selaku penerbit dari Produk Uang Elektronik X dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan prinsip mengenal jasa uang elektronik dengan baik namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Uang Elektronik dan PBI APU PPT LSB yang belum dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT Y Tbk selaku penerbit dari Produk Uang Elektronik X harus menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa uang elektronik dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur pada PBI Uang Elektronik dan PBI APU PPT LSB.

---

ABSTRACT Electronic money is one of right solution to maintain the continuity of payment method in society. Right now, electronic money keep on growing and being used by Indonesian society especially those who live in big cities as a payment method in many activities such as retail trade, transportation, money transfers and etc. Despite being one of the modern payment methods, electronic money can also be used as money laundering practice by irresponsible people, just like any other payment methods. This thesis explains about the analysis of application of ldquo Know Your Customer rdquo principle for electronic money user on Product X as one of many other ways to prevent electronic money being used in money laundering practice. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT Y as the issuer of Electronic Money X product has tried its best to apply the ldquo Know Your Customer rdquo principle for electronic money users, nevertheless there are some rules in PBI Uang Elektronik and PBI APU PPT LSB that has not been properly implemented. Therefore, the author suggests that PT Y as the issuer of Electronic Money X product have to implement the Know Your Customer principle as regulated on PBI Uang Elektronik and PBI APU PPT LSB properly.