Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah dengan cara angsuran melalui pembiayaan bank syariah cukup tinggi karena dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomisnya, dan nasabah mendapatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Bank cukup menarik, seperti pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat, diberikan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana peranan notaris di dalam pembuatan akad perjanjian al Murabahah yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, asas-asas hukum kontrak, dan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemberian al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan.Tipe Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan asas-asas hukum kontrak dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan akad al Murabahah dan memaparkan bagaimana peran notaris di dalam pembuatan akad pembiayaan al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan atas kepemilikan rumah. Hasil penelitian ini dapat memaparkan peranan notaris dalam menjalankan jabatannya pada pembuatan akad pembiayaan al Murabahah apakah sudah menerapkan asas-asas hukum kontrak dan prinsipprinsip syariah serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Public interest to buy a house in installments through the financing of Islamic banks is quite high as it can be adjusted to the economic capabilities, and customers get various facilities offered by the Bank is quite interesting, such payments can be paid off with a flat profit margins, given the life insurance and fire insurance. The writing of this thesis is to inform the public about how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha contract agreement that includes the authority, duties, and prohibition of notary as provided in Act No. 30 of 2004 on Notaries, the principles of contract law, and the principles of sharia in the process of granting guarantees al Murabaha mortgage.

This type is a descriptive analytical study, to explain the principles of contract law and the principles of sharia in al Murabaha financing agreement and described how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha financing contracts with a guaranteed by mortgage of home ownership. The results could explain the role of the notary in carrying out his post on the manufacture of al Murabaha financing agreement has been applying the principles of contract law and the principles of sharia and in accordance with Law No. 30 of 2004 on Notaries."

"Penjualan sebidang tanah dengan cara di bawah tangan belum mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut sehingga seharusnya jika dilakukan jual beli dengan akta autentik di kemudian hari maka akta jual beli hakikatnya sah secara hukum. Tulisan ini menganalisis keabsahan jual beli yang hanya berdasarkan kwitansi pembayaran dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank terhadap pemasangan akta pemberian hak tanggungan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16/ PK/Ag/2023 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16/ PK/Ag/2024. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini memuat 2 (dua) simpulan yaitu bahwa pembelian dibawah tangan atas sebidang tanah dengan bukti kwitansi tidak sah sebagai bukti peralihan hak atas tanah dan bahwa BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai lembaga keuangan sudah selayaknya dilindungi jika ia telah melaksanakan prosedur perkreditan yang benar (prudent). Terdapat saran dari penelitian ini yaitu bagi pihak pembeli untuk melaksanakan jual beli atas tanah berdasarkan ketentuan peralihan hak atas tanah dan bagi hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan untuk memberikan penyelesaian masalah bagi pihak yang bersengketa dengan lebih mencermati bukti-bukti dalam pesidangan serta memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya.

---

The sale of a plot of land underhand does not transfer ownership of the land rights, so that if the sale and purchase is carried out with an authentic deed at a later date, the deed of sale and purchase is essentially legally valid. This paper analyzes the validity of a sale and purchase based only on a payment receipt and the implementation of the principle of prudence carried out by the Bank regarding the installation of a deed of granting mortgage rights in the Judicial Review Decision Number 16/PK/Ag/2023 in conjunction with the Judicial Review Decision Number 16/PK/Ag/2024. This paper was compiled using a doctrinal research method. The results of this study contain 2 (two) conclusions, namely that an underhand purchase of a plot of land with evidence of a receipt is not valid as evidence of the transfer of land rights and that BPRS Ampek Angkek Canduang as a financial institution should be protected if it has implemented the correct (prudent) credit procedures. There are suggestions from this research, namely for buyers to carry out the sale and purchase of land based on the provisions for the transfer of land rights and for judges as part of the judicial institution to provide a solution to the problem for the disputing parties by paying closer attention to the evidence in court and providing the fairest possible considerations."