Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

---

This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements."

"Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang bidang ini, kita masih dihadapkan pada kurangnya referensi akademis di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya meramaikan "diskusi nasional" mengenai bagaimana seharusnya akuntansi pemerintah yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, mahasiswa serta para pengamat dan praktisi di lapangan sebagai salah satu referensi. Buku ini dilengkapi sebuah CD yang berisikan peranti lunak (software) akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peranti lunak tersebut terdiri atas modul DPA SKPD, SPP UP/GU/TU/LS, SPM, SP2D, Akuntansi, dan Pelaporan. Peranti lunak tersebut didesain untuk mudah di-install dan digunakan oleh SKPD-SKPD di seluruh Indonesia sebagai upaya sumbangsih untuk membantu tugas-tugas para praktisi akuntansi pemerintahan di negara ini. Daftar Isi: Bagian I Lingkungan Pemerintahan Indonesia Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Anggaran Pemerintah Bab 3 Perbendaharaan Negara Bagian II Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintah Bab 5 Teknik Akuntansi Pemerintah Bab 6 Laporan Keuangan Bagian III Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Bab 7 Pendapatan dan Belanja Bab 8 Persediaan Bab 9 Investasi Bab 10 Aset Tetap Bab 11 Kewajiban dan Ekuitas Dana Bagian IV Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Bab 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bab 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah"

"Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang bidang ini, kita masih dihadapkan pada kurangnya referensi akademis di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya meramaikan "diskusi nasional" mengenai bagaimana seharusnya akuntansi pemerintah yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, mahasiswa serta para pengamat dan praktisi di lapangan sebagai salah satu referensi. Buku ini dilengkapi sebuah CD yang berisikan peranti lunak (software) akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peranti lunak tersebut terdiri atas modul DPA SKPD, SPP UP/GU/TU/LS, SPM, SP2D, Akuntansi, dan Pelaporan. Peranti lunak tersebut didesain untuk mudah di-install dan digunakan oleh SKPD-SKPD di seluruh Indonesia sebagai upaya sumbangsih untuk membantu tugas-tugas para praktisi akuntansi pemerintahan di negara ini. Daftar Isi: Bagian I Lingkungan Pemerintahan Indonesia Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Anggaran Pemerintah Bab 3 Perbendaharaan Negara Bagian II Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintah Bab 5 Teknik Akuntansi Pemerintah Bab 6 Laporan Keuangan Bagian III Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Bab 7 Pendapatan dan Belanja Bab 8 Persediaan Bab 9 Investasi Bab 10 Aset Tetap Bab 11 Kewajiban dan Ekuitas Dana Bagian IV Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Bab 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bab 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Kesehatan RI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Analisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kementerian Kesehatan dilakukan dengan melihat pada kondisi infrastruktur pendukung seperti sistem informasi, sumber daya manusia, komitmen pimpinan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan telah menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual namun belum terintegrasi secara optimal, komitmen pimpinan juga telah diberikan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kementerian Kesehatan namun belum didukung secara optimal oleh kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan peraturan terkait penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

---

The method used is qualitative research methods case study. Analysis of the accrual based government accounting standard in the Ministry of Health Indonesia is done by looking at the conditions of supporting infrastructure such as information systems, human resources, leadership commitments and financial reports generated.

The results of this study indicate that the information system used has supported the implementation of accrual based accounting but has not been integrated optimally, the leadership commitment has also been given for the implementation of accrual based accounting in the Ministry of Health but not optimally supported by the condition of human resources owned. In general, the resulting financial statements have been in accordance with the rules related to the application of accounting based government accruals. Key words Accrual basis, Governance Accounting, Ministry of Health"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"[ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisisimplementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, menganalisis kelemahanimplementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, dan memberikan solusi untukmengatasi kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI.Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi implementasi aset tidakberwujud di LIPI dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kelemahan implementasi aset tidak berwujud di LIPI ditemuidalam tahap pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan. Hasilpenelitian menyarankan bahwa implementasi akuntansi aset tidak berwujud dapatdiperbaiki dengan menyusun pedoman baku implementasi aset tidak berwujud diLIPI, melakukan revisi terhadap metode valuasi aset tidak berwujud berupapembobotan angka kredit yang telah dikembangkan oleh LIPI, dan menetapkankebijakan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yangmenekankan pada pentingnya perolehan aset tidak berwujud dari output kegiatanpenelitian dan pengembangan.

---

ABSTRACTThis research is a case study that aims to analyze the accounting implementationof intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation ofintangible assets, and provide solutions to overcome the accountingimplementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done bycomparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with theTechnical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about theAccrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show thatthe implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in thestage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research resultssuggest that the accounting implementation of intangible assets can be improvedby preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangibleassets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in theform of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, andsetting policies in the research and development plan activities that emphasize theimportance of the acquisition for intangible assets from the output of research anddevelopment activities, This research is a case study that aims to analyze the accounting implementationof intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation ofintangible assets, and provide solutions to overcome the accountingimplementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done bycomparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with theTechnical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about theAccrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show thatthe implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in thestage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research resultssuggest that the accounting implementation of intangible assets can be improvedby preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangibleassets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in theform of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, andsetting policies in the research and development plan activities that emphasize theimportance of the acquisition for intangible assets from the output of research anddevelopment activities]"

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing whether the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). The implementation of BMN revaluation is comply with government accounting standards but still experiences various problems. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations. It also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."