Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan. ......This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Kesehatan RI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Analisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kementerian Kesehatan dilakukan dengan melihat pada kondisi infrastruktur pendukung seperti sistem informasi, sumber daya manusia, komitmen pimpinan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan telah menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual namun belum terintegrasi secara optimal, komitmen pimpinan juga telah diberikan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kementerian Kesehatan namun belum didukung secara optimal oleh kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan peraturan terkait penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. ...... The method used is qualitative research methods case study. Analysis of the accrual based government accounting standard in the Ministry of Health Indonesia is done by looking at the conditions of supporting infrastructure such as information systems, human resources, leadership commitments and financial reports generated. The results of this study indicate that the information system used has supported the implementation of accrual based accounting but has not been integrated optimally, the leadership commitment has also been given for the implementation of accrual based accounting in the Ministry of Health but not optimally supported by the condition of human resources owned. In general, the resulting financial statements have been in accordance with the rules related to the application of accounting based government accruals. Key words Accrual basis, Governance Accounting, Ministry of Health

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya. ......This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, menganalisis kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, dan memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi implementasi aset tidak berwujud di LIPI dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan implementasi aset tidak berwujud di LIPI ditemui dalam tahap pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi akuntansi aset tidak berwujud dapat diperbaiki dengan menyusun pedoman baku implementasi aset tidak berwujud di LIPI, melakukan revisi terhadap metode valuasi aset tidak berwujud berupa pembobotan angka kredit yang telah dikembangkan oleh LIPI, dan menetapkan kebijakan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menekankan pada pentingnya perolehan aset tidak berwujud dari output kegiatan penelitian dan pengembangan.

---

ABSTRACT
This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities, This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities]

Abstrak :
Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi. ......The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing whether the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). The implementation of BMN revaluation is comply with government accounting standards but still experiences various problems. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations. It also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena pengakuan dan pengukuran basis akrual dengan menggunakan dokumen nota dinas Fungsi Konsuler atas PNBP pelayanan pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan kerangka akuntabilitas publik dan cost benefit analysis. Dokumen nota dinas Fungsi Konsuler merupakan dokumen resmi yang berisi rincian penerimaan PNBP pelayanan yang dihasilkan selama rentang periode pengakuan PNBP pelayanan. Pengakuan dan pengukuran dengan menggunakan dokumen tersebut menyebabkan nilai pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Keuangan menjadi over atau understated karena terdiri dari 5 (lima) frekuensi atau periode pengakuan dan pengukuran, yaitu setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu, setiap bulan, dan setiap tiga bulan. Unit analisis adalah 5 (lima) unit kerja Perwakilan RI. Data diperoleh melalui wawancara dan analisa dokumen. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengakuan dan pengukuran PNBP pelayanan berdasarkan nota dinas telah sesuai dengan SAP dikarenakan transaksi yang terjadi telah berdasarkan keterjadian dengan pertimbangan biaya dan manfaat yang terjadi di Perwakilan RI. Selain itu, perlakuan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah mempertimbangkan biaya dan manfaat berupa komponen berwujud dan tidak berwujud. Komponen biaya berwujud berupa biaya mutasi pegawai dan administrasi bank, sedangkan manfaat berwujud berupa jumlah transaksi yang sedikit, keterjadian jumlah transaksi pelayanan, dan selisih penyajian nilai Pendapatan LO tidak material. Komponen biaya tidak berwujud berupa biaya waktu dan psikologis, sedangkan manfaat tidak berwujud berupa kemudahan penginputan transaksi, fleksibilitas tugas, meminimalisir risiko salah saji, serta jumlah reviu yang sedikit. ......This study aims to evaluate the phenomenon of recognition and measurement of accrual basis using Consular Function memorandum document on non-tax services revenue at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia based on public accountability framework and cost benefit analysis. The Consular Function memorandum document is an official document that contains details of non-tax revenue generated during the period of non-tax revenue recognition. Recognition and measurement using this document causes the value of revenue-LO presented in the Financial Statements to be over or understated because it consists of 5 five frequencies, namely every day, every week, every two weeks, every month, and every three months. The unit of analysis is five Indonesia Representative mission. Data were obtained through interviews and documentation. The data analysis method uses descriptive qualitative techniques and content analysis. The results showed that the phenomenon of recognition and measurement of revenue services based on official notes was in accordance with SAP because the transactions that occurred were based on events with consideration of the costs and benefits that occurred in the Indonesia Representative mission. In addition, the recognition and measurement treatment carried out has considered the costs and benefits in the form of tangible and intangible components. The tangible cost component is in the form of mutation of employee and bank administration costs, while the tangible benefits are in the form of a small number of transactions, the occurrence of the number of service transactions, and the difference in the presentation of the LO Revenue value is not material. The intangible cost component is in the form of time and psychological costs, while the intangible benefits are in the form of ease of inputting transactions, flexibility of tasks, minimizing the risk of misstatement, and smaller number of reviews.

Abstrak :
Karya akhir ini membahas peranan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai aparat pengawasan intern, ITJEN Kementerian Keuangan telah mulai nmenjalankan fungsinya sebagaimana fungsi pengawas intern dengan paradigma baru, yaitu memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi assurance dan advisory consulting (konsultatif). Hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula "Tidak Memberikan Pendapat" untuk LKKL tahun 2006 dan 2007 menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" untuk LKKL tahun 2008. Pencapain hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada. Meskipun pelaksanaan peran ITJEN telah memberikan hasil yang signifikan dengan peningkatan opini sebagaimana tersebut di atas, agar lebih optimal, menurut penulis perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

The focus of this research is the role of Inspectorate General (IG) as an Ministrial Internal Auditor in Improving the Quality of the Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance). This research is qualitative descriptive interpretive. As the result, this research discovers that IG of Ministry of Finance has conducted as a modern Internal Auditor that gives value added to organization and assisted to achieve the organization?s objectives, and to conduct a role as a consultative management or advisory consulting. This role has been implemented in Ministrial of Finance Financial Statement review activity. The significant result of this activity is the improvement opinion of Ministry of Finance Financial Statement which formerly "Disclaimer Opinion" to "Quaified Opinion". Besides the result, there are still some internal and external obstacles in optimizing the role of IG, especially in Human Resources, concern with competencies in review technical, sytem and government accounting standard. This research recommends to enhance the IG Ministry of Finance?s auditors competence and disseminates to other offices under Ministry of Finance to build their awareness in accountability especially in Financial Reporting.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi pada proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perlakuan akuntansi terdapat pada akun pendapatan dan piutang. Kedua akun tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Cash Toward Accrual (CTA) dan akrual. Selain itu juga dibahas mengenai penyajian kembali (restatement) atas perubahan kebijakan dari basis CTA menjadi basis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada pendapatan telah sesuai dengan SAP, namun perlakuan akuntansi piutang belum diterapkan sesuai dengan SAP terkait dengan penyisihan dan penghapusan piutang tidak tertagih. Perubahan basis akuntansi memberikan nilai tambah informasi finansial dalam laporan keuangan yang sebelumnya hanya menyediakan informasi secara anggaran. Perubahan basis akuntansi juga terkait dengan mekanisme restatement yang menggunakan pengukuran penggolongan umur piutang, akan tetapi terbitnya IPSAP No. 4 menggugurkan kewajiban restatement. Namun, perlakuan akuntansi atas dampak tersebut disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

---

ABSTRACT the rural and urban tax Government of Lumajang. Accounting treatment contained in the revenue and accounts receivable. Both the account associated with the recognition, measurement, presentation and disclosure, as well as for compliance with Government accounting standards based Cash Toward Accrual (CTA) and accrual. It also discussed about the restatement on policy changes from the base of the CTA be accrual base. This research is qualitative research with approach case studies. Results of the study stated that the accounting treatment in revenue were in acordance with standards, however accounts receivable accounting treatment have not been applied in accordance with standards related allowance and removal of accounts receivable. Change the base accounting provide added value accounting to financial information in the financial statements that were previously only provides information in the budget. Change the base accounting is also related to the restatement mechanism using measurements of single aged receivables, but the publication of IPSAP No. 4 has waived liability restatement. However, the accounting treatment over the impact of changes presented in the report changes in equity.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis konsultasi Pemda XYZ terkait dengan Dana BOS beserta pendapat dan saran yang di berikan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pendapat dan saran yang diberikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar akuntansi pemerintah. Hasil laporan magang ini menunjukan bahwa jawaban dari KSAP terkait dengan konsultasi dari Pemkab XYZ sudah cukup untuk memberikan masukan kepada Pemda XYZ terkait dengan perlakuan akuntansi Dana BOS sesuai dengan SAP dan IPSAS.

---

ABSTRACT This internship report aims to analyze consultations from Pemda XYZ related to BOS Funds along with the opinions and suggestions given by the Government Accounting Standards Committee (KSAP). The opinions and suggestions given refer to Government Accounting Standards (SAP) in accordance with applicable laws and government accounting. The results of the evaluation shows that the answers from the KSAP related to consultations from Pemda XYZ were sufficient to provide input to Pemda XYZ related to the accounting treatment of the BOS Fund in accordance with SAP and IPSAS.