Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerbagai kebijakan telah disusun oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga kondisi bangunan yang tetap prima. Dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, diperlukan strategi yang sesuai agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun telah dianggarkan lebih besar, pemeliharaan masih belum optimal pada bangunan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laik fungsi bangunan dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya. Dengan mengidentifikasi kebijakan, faktor-faktor serta model yang efektif dan mengembangkan kebijakan yang diperlukan. Metode yang digunakan dengan analisa arsip, studi literatur, analisa statistik SEM-PLS hingga expert judgement untuk mendapatkan pembuktian hipotesa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja laik fungsi bangunan dapat meningkat dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya

---

ABSTRACTPolicies have been made by the government in an effort to keep the performance of the building. In implementing the policies that have been made, appropriate strategies are needed to enable the policy to proceed as planned.Although the budget was increased for maintenance, the implementation didn rsquo t effective in government rsquo s building. This study aims to improve building functional performance by evaluating the policy and strategic implementation.By identifying policies, factors and models are effective and to develop the necessary policy. Methods used with archive analysis, literature study, statistical analysis with SEM PLS and expert judgement to obtain the results.The results should show that maintenance performance was improved by evaluating the policy and its strategic implementation."

"Penelitian ini mengkaji penerapan collaborative governance dalam pelaksanaan Program Zero Waste di Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan wisata menjadi isu mendesak, mengingat tingginya produksi sampah yang belum dikelola secara optimal. Program Zero Waste merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mewujudkan daerah bebas sampah melalui pendekatan partisipatif, integratif, dan prinsip ekonomi sirkular. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson dan Nabatchi (2015), yang terdiri dari tiga dimensi utama: system context, drivers, dan collaborative dynamics. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam terhadap sepuluh narasumber, studi pustaka, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 sub-dimensi CGR yang dianalisis, ditemukan empat aspek yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu: ketiadaan (2) policy and legal framework/regulasi formal (Perdes) terkait kolaborasi; (4) political dynamics/ketimpangan relasi kekuasaan antara pemerintah dan komunitas lokal; (10) uncertainty/belum adanya sistem mitigasi risiko jangka panjang; (13) capacity for joint action/serta keterbatasan kapasitas sumber daya, pendanaan, dan koordinasi antar aktor. Meskipun demikian, keberhasilan program ditunjang oleh dialog inklusif yang diinisiasi kepala desa dan komunitas, terbentuknya kepercayaan antar pihak, serta komitmen kolektif menuju tujuan zero waste. Kolaborasi lintas aktor melibatkan pemerintah daerah, desa, serta kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan Pokdarwis menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan program ini.

---

This study examines the application of collaborative governance in the implementation of the Zero Waste Program in Kembang Kuning Tourism Village, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. Waste management issues in tourist areas are a pressing concern, given the high volume of waste that has not been managed optimally. The Zero Waste Program is a strategic government policy to achieve a waste-free region through a participatory, integrative approach and the principles of a circular economy. This study uses the Collaborative Governance Regime (CGR) theoretical framework from Emerson and Nabatchi (2015), which consists of three main dimensions: system context, drivers, and collaborative dynamics. The approach used is post-positivist with a descriptive qualitative research method. Data collection techniques include in-depth interviews with ten informants, literature review, and data triangulation. The results of the study show that out of the 13 sub-dimensions of CGR analyzed, four aspects were found to be not yet optimally fulfilled, namely: the absence of (2) policy and legal frameworks/formal regulations (Perdes) related to collaboration; (4) political dynamics/power imbalances between the government and local communities; (10) uncertainty/the absence of a long-term risk mitigation system; and (13) capacity for joint action/limitations in resources, funding, and coordination among actors. Nevertheless, the program's success is supported by inclusive dialogue initiated by village heads and communities, the establishment of trust among parties, and collective commitment toward the zero-waste goal. Cross-actor collaboration involving local governments, villages, and community groups such as Karang Taruna, PKK, and Pokdarwis forms a strong foundation for the implementation of this program."