Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset biologis berupa HTI akasia pada PT INHUTANI III, memperbandingkannya dengan pedoman pelaporan keuangan yang digunakan perusahaan yaitu DOLAPKEU-PHP2H, mengetahui kualitas informasi aset biologis HTI akasia pada laporan keuangan perusahaan, dan memperbandingkan perlakuan akuntansi HTI akasia di perusahaan tersebut dengan IAS 41. Hasil penelitian menunjukkan kualitas informasi atas aset biologis HTI akasia pada perusahaan dapat diperbandingkan, cukup dapat dipahami, objektif, walaupun belum sempurna. Ada perbedaan perlakuan akuntansi HTI akasia antara perusahaan dan IAS 41. Dampak penerapan IAS 41 diantaranya yaitu perubahan yang signifikan pada laporan keuangan, besarnya biaya yang dikeluarkan, dan kurang terpenuhinya aspek comparability pada laporan keuangan. Jika diadopsi, DSAK harus memberi penjelasan lebih terperinci.

---

This thesis aims to determine the accounting treatment for biological assets on acacia industrial timber plantation in PT INHUTANI III, to compare it with the financial reporting guidelines used by the company that is DOLAPKEU-PHP2H, to determine the quality of information on the acacia industrial timber plantation and to compare between the company's accounting treatment and accounting treatment based on IAS 41. The results showed that the quality of information on acacia industrial timber plantation in the company are comparable, understandable enough, objective, but not perfect. There are differences between the accounting treatment of acacia industrial timber plantation in the company and IAS 41. The impacts of the application of IAS 41 in PT INHUTANI III are the significant changes to the financial statements, the expensive costs, and lack of comparability of financial statements. If adopted, DSAK should give more detailed explanations."

"Penelitian ini menguji kualitas informasi manajemen, melalui tiga proksinya, yaitu earnings announcement speed, internal control, dan no error restatement, terhadap praktik penghindaran pajak dan risiko pajak. Penelitian ini memasukkan variabel pemoderasi, yaitu persebaran geografis dan ketidakpastian. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 102 perusahaan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian 2010-2014 (487 firm-year). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi manajemen, yang diproksikan dengan internal control dan no error restatement, berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak dan berpengaruh negatif terhadap risiko pajak. Lebih lanjut, pengaruh positif kualitas informasi manajemen terhadap penghindaran pajak lebih terlihat pada perusahaan dengan geografis yang tersebar. Namun, pengaruh positif tersebut tidak terlihat pada perusahaan yang berada dalam kondisi ketidakpastian.

---

This research tests the impact management information quality, through its proxies, which are earnings announcement speed, internal control, and no error restatement, on tax avoidance and tax risk. This research includes moderating variables: geographical dispersion and uncertainty.This research uses panel data with 102 listed companies in Indonesia Stock Exchange, with research period 2010-2014 (487firm-year).

The results indicate that management information quality, which is proxied by internal control and no error restatement,have positive effect on tax avoidance practice and negative effect on tax risk. Moreover, positive impact of management information quality on tax avoidance is stronger for firms with geographically dispersed. Nevertheless, that positive impact is not visible for firms operating in uncertain environment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan instrumen keuangan hybrid dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak di Indonesia, apakah ketentuan perpajakan Indonesia telah mengatur, mengetahui apakah tax treaty Indonesia dengan Belanda dan India telah mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari penggunaan transaksi hybrid dalam cross border financing serta untuk mengetahui ketentuan penghindaran pajak yang saat ini dirumuskan oleh DJP apakah secara efektif mampu mencegah penggunaan transaksi hybrid sebagai abusive tax planning. Berdasarkan analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki ketentuan pencegahan penghindaran pajak baik secara khusus maupun umum yang dapat menangkal praktik penghindaran pajak atas instrumen keuangan hybrid. Ketentuan perpajakan Indonesia juga tidak secara spesifik mengatur perbedaan utang dan modal. Dengan tidak adanya peraturan yang dapat digunakan sebagai batasan antara utang dan modal menjadi kendala bagi kepastian hukum untuk menjustifikasi kewenangan otoritas pajak untuk merekarakterisasi instrumen hybrid. Rumusan dalam tax treaty Indonesia dengan India dan Belanda terkait definisi dividen dan bunga tidak dapat mengatasi masalah reklasifikasi karena masih memungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi atas pengklasifikasian instrumen hybrid. Pencegahan penghindaran pajak atas instrumen hybrid membutuhkan harmonisasi kebijakan antarnegara sehingga jika ketentuan penghindaran Indonesia hanya diformulasikan dalam skala domestik maka efek negatif penggunaan instrumen keuangan hybrid masih tetap muncul.

---

This study aims to determine whether the use of hybrid financial instruments can be regarded as a form of tax avoidance in Indonesia, whether Indonesian tax regulations have regulate, determine whether Indonesian tax treaty with the Netherlands and India have been able to be used to solve the problems of the usage of hybrid transactions in cross-border financing and to determine the tax avoidance provisions that are currently defined by the DJP is effectively able to prevent the use of hybrid transactions as an abusive tax planning. Based on the analysis, it is concluded that Indonesia does not have a provision of tax avoidance prevention either specifically or generally to counteract tax avoidance practices on hybrid financial instruments. Indonesian tax regulations do not specifically regulate the differences in debt and equity. The absence of rules that can be used as the boundary between debt and equity becomes an obstacle for the rule of law to justify the authority of tax authorities to re-characterise the hybrid instruments. Formulation in Indonesian tax treaty with India and the Netherlands in the definition of dividends and interest can not solve the problem because it still allows the reclassification of the different interpretations of the hybrid instruments classification. Prevention of tax avoidance on hybrid instruments requires a state of harmonisation on policies between countries so that if Indonesia simply formulated tax avoidance provisions in the domestic scale, the negative effects of the usage of hybrid financial instrument will still persist."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana proses bisnis dan perlakuan akuntansi pada perusahaan jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. XYZ DEVELOPMENT saat ini, terutama dalam proses bisnis properti untuk siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi dan juga sistem pelaporan keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan.

---

The focus of this study is about how the business process and the accounting implementation of construction service that applied by PT. XYZ LAND DEVELOPMENT for the time being, especially on the business process for revenue cycle, expenditure cycle, and conversion cycle along with the financial reporting system within accounting information system of the company."