Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persiapan penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian serta untuk melihat kendala yang menghambat persiapan penerapan akuntansi akrual tersebut. Penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian ini didorong oleh adanya reformasi sektor publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, ditemukan hambatan dalam proses persiapan penerapan akuntansi akrual yakni rendahnya mental birokrasi di Biro Keuangan dan Perlengkapan serta kurangnya perhatian Menteri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam persiapan penerapan akuntansi akrual. ...... This study aims to analyze the preparation on accrual accounting implementation in the Ministry of Agriculture as well as to see the obstacles that hinder the preparation of the accrual accounting implementation. Application of accrual accounting in the Ministry of Agriculture has been encouraged by the public sector reform and Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards (GAP). Based on case studies carried out, it found the obstacles in the process of preparation of accrual accounting implementation are lower bureaucracy mental on Bureau of Finance and Equipment and the lack of attention of the Minister and the Secretary General of the Ministry of Agriculture in preparation for the accrual accounting implementation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pengelola keuangan dan aset daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, serta kebijakan dan model penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan pencatatan secara akrual basis dan sumber daya manusia juga sudah memadai, tetapi masih ada hambatan dari segi dasar peraturan dan petunjuk teknis penerapan basis akrual, serta sistem informasi akuntansi yang digunakan. ...... The aim of this research is to determine the readiness of DKI Jakarta Provincial Government as one of financial and asset manager, in order to implement accrual based accounting in DKI Jakarta Provincial Government financial statement. This research used qualitative research method (case study). The readiness of local government to implement recording an accrual basis accounting can be examined from supportive infrastructure, i.e. government and political system, law product, human resource, accounting information system, and preparation policy and implementation model. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual based accounting immediately and human resources are also sufficient, but there is obstacle from the rules and technical guidance and also accounting information systems that is used.

Abstrak :
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengamanahkan bahwa SAP berbasis akrual dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pusat selambatlambatnya diterapkan pada tahun anggaran 2015. Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sendiri memiliki beberapa faktor pendorong keberhasilan menurut Ouda (2004) diantaranya yaitu management changes, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and co-ordination, budgeting of adoption costs, specific accounting issues, dan information technology capability. Penelitian ini menjelaskan tahapan dan cara pengelolaan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual pada Kota Tangerang melalui metode single-case study. Kota Tangerang telah berinisiatif menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada tahun anggaran 2014 dan menjadi salah satu kota percontohan bagi pemerintah daerah lain dalam melakukan penyusunan laporan keuangan akuntansi berbasis akrual. Melalui penelitian ini diketahui bahwa aspek consultation and coordination merupakan aspek pendorong keberhasilan yang berperan dominan sedangkan aspek willingness to change merupakan faktor pendorong keberhasilan yang perlu terus diperbaiki dalam pelaksanaan akuntansi akrual pada Kota Tangerang. ...... Government Regulation (PP) No.71 Tahun 2010 mandated to apply SAP accrual bases on center and local government financial report by this 2015. Implementation in accrual accounting have several key success factor according to Ouda (2004) such as management changes, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and co-ordination, budgeting of adoption costs, specific accounting issues, dan information technology capability. This research explained about stages and the way in management key success factor of implementation accrual accounting in Tangerang City by using single-case study method. Tangerang City has been initiated to arrange their accounting accrual financial report in 2014 and be the one of piloting city for another local government to implement an accrual accounting in financial report. This reasearch finds that consultation and coordination is dominant factor in drive successful implementaion of accual accounting while willingness to change is a factor which really weak and need to be improved on implementation accrual accounting in Tangerang City.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari tingkat utang bank terhadap kualitas akrual perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel 621 perusahaan-tahun yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat utang bank memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas akrual perusahaan. Peningkatan utang bank yang dimiliki oleh perusahaan menimbulkan bank meningkatkan intensitas pengawasan melalui debt covenant yang semakin ketat yang mengakibatkan perusahaan akan melakukan manipulasi akuntansi melalui kebijakan akrual perusahaan sebagai upaya dalam menghindari pelanggaran atas debt covenant yang semakin ketat.

---

ABSTRACT
This research aims to prove empirically the effect of the level of bank debt to the firm s accrual quality. This research took sample of 621 firm year which listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012 2014. The results of this research prove that the level of bank debt has a negative effect on the firm s accrual quality. The increase of bank debt held by firms raises the intensity of monitoring from bank through the increasing of debt covenants, which have result to firms will perform accounting manipulation through accrual policies as an effort to avoid a violation of stricter debt covenants.

Abstrak :
Indonesia menerapkan sistem Transfer ke Daerah sejak 1999. Sistem Transfer ke Daerah menghadapi situasi permasalahan terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah di Indonesia dalam rangka penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini menyusun situasi permasalahan pada sistem tersebut dengan menggunakan Contingency Model Luder, 1992 . Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi akrual di sistem Transfer ke Daerah didorong oleh pengaturan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi harapan dari pengguna informasi dan perilaku dari pembuat informasi. Kemudian, penerapan akuntansi akrual menghadapi beberapa kendala penerapan, seperti karakteristik organisasi, kualifikasi akuntan, dan ukuran yuridiksi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah menggunakan Soft System Methodology SSM Checkland dan Poulter, 2006 . Rekomendasi tersebut adalah: reformulasi sistem alokasi, peningkatan efektivitas pertukaran data antara unit teknis dengan unit akuntansi, dan peningkatan kualitas pelaporan Transfer ke Daerah. Hasil dari penelitian ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan manfaat yang signifikan dari penerapan Contingency Model dan SSM untuk merekonstruksi kebijakan publik dalam konteks reformasi manajemen keuangan. Kedua, penelitian ini menyusun sebuah kerangka kera yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah. ...... Indonesia has implemented intergovernmental transfer system since 1999. Intergovernmental transfer system experienced problematical situations related to implementation of accrual accounting. This research aims to reconstruct Indonesia 39 s intergovernmental transfer system in order to implement accrual accounting. The study structured problematical situations in that system using Contingency Model Luder, 1992 . The study found that the implementation of accrual accounting in intergovernmental transfer system is stimulated by the setting of governmental accounting standards which affects expectation of users of information and behaviour of producers of information. Furthermore, implementation of accrual accounting faces some implementation barriers, such as organizational characteristics, qualifications of accountants, and size of jurisdiction. This research gives some recommendations to reconstruct that intergovernmental transfer system using Soft Systems Methodology SSM Checkland Poulter, 2006 . The recommendations are reformulating the allocation system, effectiveness enhancement of data exchange between technical and accounting units, and quality enhancement of intergovernmental transfer 39 s reporting. This research 39 s results are very important because of two main reasons. First, this research shows us the significant benefit of the appication of Contingency Model and SSM to reconstruct public policy in the context of financial management reform. Second, this research creates a framework that guides government to reconstruct their intergovernmental transfer system.