Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal. ......Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK). National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication. The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach. Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai determinan kualitas pemeriksaan keuangan negara yang terdiri dari kualitas auditor, akuntabilitas keuangan auditee, serta pelaksanaan reviu oleh pihak ketiga (cross review). Penelitian dilakukan atas 238 pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tinggi Negara (LKKL) Tahun Anggaran 2012-2014. Kualitas pemeriksaan, yang diukur dengan Indeks Kualitas Pemeriksaan dikembangkan dari indikator kualitas pemeriksaan BPK. Sementara itu, kualitas auditor yang diukur dengan Skor Kualitas Auditor diekstrak dari 12 variabel dengan menggunakan metode principle component analysis. Proses ekstraksi menghasilkan 5 komponen utama pembentuk kualitas auditor, yaitu pelatihan, pengalaman, pendidikan, motivasi, dan profesionalisme. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dengan kualitas tinggi mampu mendeteksi temuan berindikasi pidana dan merumuskan rekomendasi yang berkualitas sehingga dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Akuntabilitas keuangan auditee yang diukur dengan temuan dan opini pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Auditee dengan akuntabilitas keuangan baik, yang diindikasikan dengan temuan yang sedikit dan opini yang baik, akan memperoleh sedikit rekomendasi sehingga menjadi fokus dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pelaksanaan cross review juga berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan karena cross review akan mendorong auditor untuk lebih teliti dalam memeriksa sehingga kemungkinan untuk mendeteksi temuan menjadi besar dan rekomendasi yang dihasilkannya menjadi berkualitas.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the determinants of state financial audit quality which consist of auditor quality, auditee financial accountability, and cross review. This study uses sample of 238 financial audits on government institution and ministry in 2012- 2014. Audit quality is measured by audit quality index using two audit quality indicators from Audit Board of Republic of Indonesia. Meanwhile, auditor quality is measured by auditor quality score and extracted from twelve variables by using principle component analysis method. The extraction resulted five principal components that formed auditor quality which are training, experience, education, motivation, and profesionalism. The result shows that auditor quality has positive effect on audit quality. This indicates that high quality auditor is able to detect fraud findings and to formulate recommendations that easily followed up by auditee. Auditee financial accountability as measured by audit findings and opinions has positive effect on audit quality. Auditee that has fair accountability as indicated by less findings and unqualified opinions would receive less recommendations, so they would be more focus on following up the recommendations. Cross review also has positive effect on audit quality because it would encourage auditor to be more cautious in conducting the audit so the probability to discover the fraud is high and the recommendations that produced would be appropriate.

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah di tahun anggaran 2013 dari 10 sekolah dasar negeri di wilayah administrasi Jakarta selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah masih belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of school financial management of budget year 2013 in 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities. The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school?s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management.

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah dasar. Sampel dalam penelitian ini 10 Sekolah Dasar Negeri SDN di wilayah administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of elementary public school financial management. Sample in this research are 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region of budget year 2013. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities. The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school rsquo s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan dan keterkaitan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam upaya perwujudan good governance pada Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai agent pemerintah dalam melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif naturalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja Direktorat Pembinaan SLB meskipun sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun belum saling terkait dan belum tercapai perbaikan yang signifikan. Selain itu menunjukkan juga bahwa implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Direktorat Pembinaan SLB belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai ciri-ciri penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur bagian perencanaan serta keuangan dari segi kuantitas dan kualitas, perlu adanya tim yang bertanggungjawab terhadap tugas penyusunan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan evaluasi kinerja dan perlu koordinasi serta sinkronisasi secara kontinyu dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka reformasi manajemen keuangan.

---

This thesis discussed the application and relevance of financial accountability and performance and implementation of performance-based budgeting in the embodiment of good governance efforts in the Directorate of Special Need Education (SLB) as a government agent in the service of education for children with special needs. The research method used is descriptive qualitative approach with a naturalistic design. The results showed that financial accountability and performance of the Directorate of Special Need Education despite being in accordance with applicable legislation and inter-related but have not yet achieved a significant improvement. Also shows also that the implementation of performance-based budgeting system in the Directorate of Special Need Education has not fully apply the principles according to the characteristics of performance-based budgeting is an indicator of performance, cost and performance evaluation standards. The results suggest a need to increase the capacity of the apparaturs, and financial planning in terms of quantity and quality, there should be a team that is responsible for the cost of standard-setting task, the determination of performance indicators and evaluation of performance and need continuous coordination and synchronization in the application of performance-based budgeting in order to reform financial management.

Abstrak :
Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably.

Abstrak :
Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012. Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit. Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012. The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion. Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments.