Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas proses penciptaan ruang bisnis di stasiun kereta Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tahun 2012-2015 melalui pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha. Proses itu dijelaskan menggunakan pandangan David Harvey mengenai akumulasi kapital yang berjalan melalui reorganisasi ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan penerimaan yang diperoleh PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, dan PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1. Namun disisi lain, terjadi keterbatasan akses pada sebagian pengguna KRL melalui kebijakan e-ticketing dan peningkatan tarif parkir stasiun. Keterbatasan akses juga terjadi pada pelaku usaha ritel tradisional melalui kebijakan peningkatan tarif sewa lahan untuk ritel usaha di stasiun. Skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha tidak semata-mata bertujuan untuk memperluas akses setiap lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan KRL sebagai moda transportasi publik. Proses pengembangan 3 sektor itu lebih mengarah kepada motif akumulasi kapital.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the process of creating business space at Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) train station year 2012- 2015 through the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business. This process is explained by using David Harvey?s view about the capital accumulation which runs through the reorganization of space. This research used qualitative method with case study model. The result shows that there is an increasing income that obtained by PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, and PT KAI Operation Region (Daop) 1. But on the other hand, there is limited access to some KRL users through e-ticketing policy and an increasing in parking rates. Limited access also occurs in traditional retail traders through the policy of increasing land rental rates for retail business at the station. This thesis conclude the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business are not solely aimed to expand access at all levels of society to be able to utilize commuterline as a mode of public transportation. The development process of these three sectors are intended to lead to capital accumulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penciptaan ruang kapital yang diwujudkan melalui penetapan Desa Wisata dan industri wisata di Kota Batu tahun 2007-2014. Penelitian ini mengoperasionalisasi teori penciptaan ruang kapital dan akumulasi melalui perampasan oleh David Harvey sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa penciptaan ruang kapital didahului dengan adanya prakondisi berupa penetapan Desa Wisata. Penetapan Desa Wisata membuka peluang untuk masuknya kapital melalui pengadaan akomodasi dan infrastruktur. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penciptaan ruang kapital di Kota Batu berdampak pada perampasan sumber daya. Kebutuhan akan lahan dan sumber daya air untuk memenuhi akomodasi infrastruktur disisi lain, berdampak pada perampasan sumber daya milik bersama seperti tanah kas desa (land grab) dan sumber mata air (water grab) untuk dijadikan infrastruktur pendukung pariwisata yang dikuasai secara penuh oleh segelintir pihak. Hal tersebut bertentangan dengan konsep politik distributif bahwa alokasi dan distribusi sumber daya mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam meraih, mengendalikan, dan mempertahankan sumber daya dengan melibatkan diri pada prosesnya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the creation of capital space which was developed through the assignment of Tourism Village and tourism industry in Batu City year 2007-2014. This research operationalize the capital space creation and accumulation by disposition by David Harvey as a framework of analysis. This research is conducted through case study method with data collection techniques consisting of observation, literature study, and in-depth interview. Outcome of this research shows that the creation of capital space is prefaced by a precondition which came in form of assignment of Tourism Village. Assignment of Tourism Village opens up the opportunity for capital penetration through accommodation and infrastructure provisioning. This theshis conclude the need for land and water source to fulfill the infrastructure and accommodation, give impact to seizure of collective resources such as village-owned land (land grab) and water sources (water grab) for the need of tourism industry capital accumulation. Those things contradict with political distributive concept, allocation and distribution of resources which obliged the involvement of society in the process of reaching, controlling, and maintaining available resources.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melalui legitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan juga berkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusion of marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions.