Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan pelaksanaan akuisisi yang dilakukan langsung dari pemegang saham harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT GKP melakukan akuisisi langsung dari pemegang saham PT SLS yaitu PT DAP. Akta jual beli saham pada pelaksanaan akuisisi PT SLS tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan. Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi tersebut. Adapun dalam tesis ini terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai keabsahan akta jual beli saham pada Putusan Nomor 3201 K/PDT/2019; (ii) mengenai bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah; dan (iii) mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah: (i) keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS adalah tidak sah karena pelaksanaan akuisisi PT SLS tidak memenuhi syarat sah dari pelaksanaan akuisisi; (ii) bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi ini adalah melanggar Pasal 16 ayat (1) a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu untuk bertindak saksama; dan (iii) pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi yang tidak sah adalah tanggung jawab secara perdata dan administratif. Notaris harus memiliki form check list terkait tata cara pelaksanaan akuisisi untuk memudahkan Notaris memantau pelaksanaan akuisisi dan menghindari terjadinya kelalaian.

---

The terms of acquisition by way of acquiring the shares directly from the shareholders must comply with the provisions required in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. PT GKP conducted the acquisition by way of acquiring the shares issued by PT SLS directly from the shareholders, namely PT DAP. The share sale and purchase agreement deed in the acquisition of PT SLS was then canceled by the court. This thesis discusses the cancellation of the share sale and agreement purchase deed in the acquisition of PT SLS by PT GKP. There are 3 (three) problems in this thesis: (i) about the validity of the share sale and purchase deed in decision number 3201 K/ PDT/ 2019; (ii) about Notary’s negligence in case of illegal acquisition of PT SLS; (iii) about Notary’s responsibility in case of illegal acquisition of PT SLS. To answer these problems, a juridical normative legal research method with explanatory research typology is used. Data used in this research is secondary data obtained through literature research and interviews. The results of this thesis are: (i) the validity of the share sale and purchase deed in the acquisition of PT SLS is illegal because that was not comply with legal requirements in acquisition procedure; (ii) Notary’s negligence in case of illegal acquisition of PT SLS violates the provision of Article 16 (1) a of Notary law; and (iii) that such Notary’s responsibility are both civil and administrative responsibility. Notary must have a checklist to help Notary to monitor unfinished step in the acquisition process and to avoid Notary’s negligence."