Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raden Rita Diana
"ABSTRAK
Dalam praktek dunia bisnis dikenal ada 2 (dua) macam akuisisi, yaitu
akuisisi saham dan akuisisi asset. Untuk akuisisi saham telah diatur secara eksplisit
pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).
Sedangkan untuk akuisisi aset adalah sebagaimana yang akan diangkat dalam pokok
permasalahan penelitian hukum ini. Pertama, mengenai persyaratan dan prosedur
bagi perseroan terbatas yang akan menjual/diakuisisi asetnya. Kedua, mengenai
persyaratan dan prosedur bagi perseroan terbatas yang akan mengakuisisi/membeli
asset. Ketiga, mengenai tanggungjawab Direksi yang akan melakukan
akusisi/membeli aset atau menjual/diakuisisi asetnya. Dari hasil penelitian ini,
diketahui untuk perseroan terbatas yang akan melakukan penjualan/diakuisisi
asetnya, maka harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
pada pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Dimana apabila penjualan aset sebesar 50%
(lima puluh persen) atau lebih dari nilai total aset bersih perseroan terbatas dalam 1
(satu) tahun buku, maka harus memperoleh persetujuan dari RUPS, dengan
pengecualian dalam hal tertentu sebagaiaman diatur dalam pasal 102 ayat 3 dan 4
UU Perseroan Terbatas. Bagi perseroan terbatas yang akan melakukan
akuisisi/membeli aset, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus, namun
menggunakan terminologi dalam arti yang luas yaitu perbuatan hukum perseroan
terbatas yang belum didirikan dan perseroan terbatas yang belum memperoleh status
badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 UU Perseroan Terbatas.
Direksi perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan atau prosedur sebagaiamana
diatur dalam UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya,
serta perjanjian dengan pihak ketiga. Setelah itu Direksi harus memperhatikan obyek
atas akuisisi untuk menentukan tindakan hukum yang tepat di dalam akuisisi aset.
Apabila Direksi telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut, maka Direksi dapat
terhindar dari tanggungjawab secara pribadi. Untuk menjawab dan menganalisa
pokok permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan
tipologi penelitian deskriptif analisis dan alat pengumpulan data berupa studi
dokumen dan wawancara.

ABSTRACT
As we understand that in a business there are 2 (two) types of acquisition ie.
Shares acquisition and assets acquisition. The Laws Number 40/2007 regarding
Limited Liability Law (Company Laws) has specifically stipulated regarding
acquisition of shares. In this thesis, the Writer raised up the issues regarding assets
acquisition. Firstly, regarding the requirements and the procedures of Limited
Liability Company (Company) that will disposes or sell its assets. Secondly,
regarding the requirement and procedures of the Company that will purchase or
acquire assets. Thirdly, regarding Director’s responsibilities who represent the
Company to acquire/purchase assets or to dispose its assets. Pursuant to the research,
it is known that for the Company that will dispose its assets, it should comply with
the requirements and procedures which stipulated in the article 102 of the Company
Laws. Provided that such assets disposal which equal to or more than 50% (fifty
percent) of the Company net assets in 1 (one) annual report of the Company it shall
require the approval from its General Meeting of Share Holders (GMS), with some
exceptions for several matters as stipulated in the Article 102 point 3 and 4 of the
Company Laws. For the Company that will acquire/purchase assets, the Company
Laws do not specifically stipulated but use a general term as a legal action of the
Company for the Company which is not established and the Company which has not
obtained a legal entity as stipulated in the Article 13 and 14 of the Company Laws.
The Director of the Company should comply with all the requirements and procedure
as stipulated in the Company Laws, Article of Associations and other prevailing laws
and regulations. In addition the Director should also acknowledge the object of an
assets to determine a proper legal action for assets acquisition. Should the Directors
comply with all the requirements and procedures the Director may be excused from a
personal liabilities. To be able to answer and analysis such legal issues, the Writer
has made a legal research by using a descriptive analysis as a research typology and
data compilation in a form of documents research and interview."
2008
T37019
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adam Wirahadi
"Kegiatan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian dan mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha lain, konsumen dan masyarakat pada umumnya. Salah satu bentuk kegiatan yang mempunyai potensi dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah kegiatan akuisisi. Melalui penelitian ini, penulis ingin mencoba meneliti mengenai kondisi pengaturan mengenai larangan terhadap praktek akuisisi yang mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penulis ingin mengetahui apakah larangan terhadap praktek akuisisi yang mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indoensia telah memadai atau belum. Diketahui bahwa upaya untuk mencegah praktek akuisisi yang dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia telah dilakukan melalui Pasal 28 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, larangan terhadap praktek akuisisi tersebut masih belum memadai karena belum melakukan pelarangan terhadap praktek akuisisi aset yang juga dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketiadaan ketentuan tersebut akan mengakibatkan praktek akuisisi aset perusahaan yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat tidak dapat dijerat oleh hukum. Oleh karena itu, menurut hemat penulis perbaikan terhadap kondisi pengaturan yang terkait dengan larangan terhadap akuisisi yang mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mutlak diperlukan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24662
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, Olivia Rachel
"Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan akuisisi atas aset perusahaan dalam hukum positif di Indonesia dan di Amerika Serikat serta bagaimana perbandingan pengaturan akuisisi aset yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia metode akuisisi yang dikenal hanyalah atas saham perusahaan, sehingga terhadap metode akuisisi lain, seperti atas aset perusahaan belum diatur dengan jelas di Indonesia. Ditinjau dari segi persaingan usaha, tindakan akuisisi aset ini juga perlu mendapat perhatian khusus karena, sama seperti akuisisi atas saham, akuisisi aset juga berpotensi mengurangi tingkat persaingan di pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pembahasan mendalam mengenai pentingnya pengaturan akuisisi aset tersebut di Indonesia, salah satu caranya dengan merujuk kepada pengaturan di negara yang telah lama menerapkannya, yakni di Amerika Serikat.

The focus of this study is to discuss the regulations about acquisition of the company's assets in the positive law in Indonesia and in the United States and the comparison between the regulations of asset acquisition that may substantially lessen competition in Indonesia and in the United States. In Indonesia, an acquisition can be done only by purchasing the stock of another company. That?s why any other methods of an acquisition, such as asset acquisition, have not been set out clearly in Indonesia. In terms of competition, this asset acquisition also needs special attention because, like the acquisition of stocks, the acquisition of assets also has the potential to reduce the level of competition in the market. Therefore, it is necessary to analyze about the importance of regulation about an asset acquisition in Indonesia. To do that analysis, we can refer to the United States as a country that has already applied the regulation."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62078
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasha Fadhlillah Pasaman
"[ABSTRACT
The Japanese company Mitsui and Tomen made a foreign direct investment in PT Pupuk
Kaltim site in Bontang, East Kalimantan. The foreign direct investment form is build,
operate, and transfer (BOT). On 2013, PT Pupuk Kaltim acquired PT KPA plant (fixed
assets). This thesis aims to differentiate whether the acquisition is fixed asset acquisition or
business combination. There are different views, where by PT Pupuk Kaltim believes the
acquisition of PT KPA is a purchase of fixed asset (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 16) and the auditor believes that the acquisition is a form of business combination
(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22). It proves that the acquisition is a form
of business combination because the raw materials, labor and market were ready when PT
Pupuk Kaltim acquired the plant. From the business combination acquisition, there are
intangible assets that arise. It proves that intangible assets that arise in the acquisition of PT
KPA by PT Pupuk Kaltim is essential where it gives opportunity towards PT Pupuk Kaltim to
generate future profit.;The Japanese company Mitsui and Tomen made a foreign direct investment in PT Pupuk Kaltim site in Bontang East Kalimantan The foreign direct investment form is build operate and transfer BOT On 2013 PT Pupuk Kaltim acquired PT KPA plant fixed assets This thesis aims to differentiate whether the acquisition is fixed asset acquisition or business combination There are different views where by PT Pupuk Kaltim believes the acquisition of PT KPA is a purchase of fixed asset Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16 and the auditor believes that the acquisition is a form of business combination Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 22 It proves that the acquisition is a form of business combination because the raw materials labor and market were ready when PT Pupuk Kaltim acquired the plant From the business combination acquisition there are intangible assets that arise It proves that intangible assets that arise in the acquisition of PT KPA by PT Pupuk Kaltim is essential where it gives opportunity towards PT Pupuk Kaltim to generate future profit ;The Japanese company Mitsui and Tomen made a foreign direct investment in PT Pupuk Kaltim site in Bontang East Kalimantan The foreign direct investment form is build operate and transfer BOT On 2013 PT Pupuk Kaltim acquired PT KPA plant fixed assets This thesis aims to differentiate whether the acquisition is fixed asset acquisition or business combination There are different views where by PT Pupuk Kaltim believes the acquisition of PT KPA is a purchase of fixed asset Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16 and the auditor believes that the acquisition is a form of business combination Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 22 It proves that the acquisition is a form of business combination because the raw materials labor and market were ready when PT Pupuk Kaltim acquired the plant From the business combination acquisition there are intangible assets that arise It proves that intangible assets that arise in the acquisition of PT KPA by PT Pupuk Kaltim is essential where it gives opportunity towards PT Pupuk Kaltim to generate future profit , The Japanese company Mitsui and Tomen made a foreign direct investment in PT Pupuk Kaltim site in Bontang East Kalimantan The foreign direct investment form is build operate and transfer BOT On 2013 PT Pupuk Kaltim acquired PT KPA plant fixed assets This thesis aims to differentiate whether the acquisition is fixed asset acquisition or business combination There are different views where by PT Pupuk Kaltim believes the acquisition of PT KPA is a purchase of fixed asset Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16 and the auditor believes that the acquisition is a form of business combination Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 22 It proves that the acquisition is a form of business combination because the raw materials labor and market were ready when PT Pupuk Kaltim acquired the plant From the business combination acquisition there are intangible assets that arise It proves that intangible assets that arise in the acquisition of PT KPA by PT Pupuk Kaltim is essential where it gives opportunity towards PT Pupuk Kaltim to generate future profit ]"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S62262
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library