Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kontruksi identitas aktor politik melalui iklan kampanye politik dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Objek penelitian adalah video iklan kampanye politik pasangan calon 01, Joko Widodo dan Maruf Amin yang diunggah oleh akun kanal Youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan multimodalitas buah pemikiran Kress dan van Leuween (2001) sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Joko Widodo selaku kandidat Presiden di Pilpres 2019 menampilkan identitas keagamaan dan sosial yang kuat pada video iklan kampanye politiknya. Selain itu iklan kampanye politik berkontribusi pada upaya aktor politik mempersuasi khalayak menggunakan emotional appeal daripada rational appeal. ...... This thesis discusses the construction of political actors identity through political campaign advertisements in the 2019 presidential and vice presidential election of Republic of Indonesia . This research analyzing the political campaign video for candidate 01, Joko Widodo and Maruf Amin, uploaded by General Election Commission (KPU) Youtube channel. It is a qualitative study using multimodality by Kress and van Leuween (2001) as a tool analysist. The results of research shows that Joko Widodo in his political campaign advertisements expresses the moral-ethic identity including his beliefs as well as social-self identity. Besides, the identity of political actor also contributes more to public persuasion using the emotional appeal rather than rational appeal.

Abstrak :
Media daring memiliki peran yang sangat penting pada masa pandemi Covid-19 ini sebagai media informasi publik. Melalui media daring, pengguna memperoleh informasi dengan cepat dan dengan akses yang mudah, khususnya informasi mengenai perkembangan dan penanganan Covid-19 dari pemerintah. Penelitian menggunakan konsep agenda setting yang bertujuan untuk menganalisis isi pemberitaan tentang kepemimpinan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Baswedan dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19. Dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif pada pemberitaan media daring seperti Detik.com dan Kompas.com dari bulan April hingga Juni 2020. Dengan menggunakan kategori aktor, pemimpin, dan cara penyajian berita ditemukan bahwa Kompas.com memberitakan Anies sebagai pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat melalui kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan pemberitaan Detik.com menunjukkan bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies adalah sosok pemimpin yang kontroversial melalui kebijakan-kebijakan yang masih dianggap belum matang yang justru menciptakan ketidakberhasilan dalam menghambat penyebaran virus Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menganalisis bahwa media memiliki cara berbeda menyajikan isi terkait kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penanganan masalah pandemi Covid-19. ......Online media has a very important role during the Covid-19 pandemic as a medium for public information. Through online media, users get information quickly and with easy access, especially information about the development and handling of Covid-19 from the government. The study uses the concept of agenda setting which aims to analyze the content of the news about the leadership of the Head of the Special Capital Region of Jakarta, Anies Baswedan in overcoming the problem of the Covid-19 pandemic. By using qualitative content analysis methods on online media coverage such as Detik.com and Kompas.com from April to June 2020. Using the categories of actors, leaders, and news presentation methods, it was found that Kompas.com reported on Anies as a leader who was able to answer the needs and community issues through policies in the midst of the Covid-19 pandemic. Meanwhile, Detik.com's report shows that as the Governor of DKI Jakarta, Anies is a controversial leader through policies that are still considered immature which have actually created failure in inhibiting the spread of the Covid-19 virus in DKI Jakarta Province. This study analyzes that the media have different ways of presenting content related to the leadership of the Governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan in handling the Covid-19 pandemic.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor politik Kamboja dan Thailand hingga memunculkan konflik perbatasan kuil Preah Vihear 2008-2011. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki fokus kepada perbedaan kepentingan dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bersama Cambodian 39;s People Party CPP dengan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva bersama Democracy Party PD yang kemudian digantikan oleh Yingluck Shinawatra bersama Partai Pheu Thai dalam mempengaruhi konflik. Mengacu pada teori konflik Pruit dan Rubin, penelitian ini membuktikan dengan adanya perbedaan kepentingan dari perdana menteri dan partai politik mampu menimbulkan konflik perbatasan diantara Kamboja dan Thailand. Konflik perbatasan ini didasari kepentingan aktor politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di negara masing-masing. ......This bachelor thesis discussed about the interests of both Cambodia 39 s and Thailand 39 s political actors which became the cause of border conflicts around it from 2008 to 2011. This research, used qualitative method and focused difference of interests between Hun Sen, Prime Minister of Cambodia from Cambodian 39 s People Party CPP , and Prime Minister of Thailand, Abhisit Vejjajiva from Democracy Party PD , which in turn was succeeded by Yingluck Shinawatra from Pheu Thai Party. Their interests undoubtedly determines the course of conflict. By using Pruit and Rubin 39 s theory of conflict, this research proved that the existence of difference of interests between Cambodia 39 s and Thailand 39 s Prime Ministers caused border conflicts between Cambodia and Thailand. This conflicts were based on the interests of political actors who had the same goal to gain power in each of their countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjabarkan mengenai peran dan fungsi information and communication technologies (ICTs) sebagai pemicu pemberontakan. Revolusi Mesir yang terjadi pada awal 2011 tidak jarang disebut sebagai ?The Social Media Revolution?. Dalam revolusi itu, masyarakat sipil Mesir berhasil melengserkan presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Dalam kurun waktu itu, Mubarak memberlakukan emergency law yang melegitimasi terjadinya tindakan-tindakan secara arbitrer oleh aparat keamanan negara, terutama kepolisian. Berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh kepolisian Mesir terdokumentasikan dan tersebarluaskan di ranah cyberspace melalui penggunaan ICTs. Sebelum lengser, Mubarak memutuskan untuk melakukan shutdown (mematikan jaringan internet dan komunikasi) untuk mengurangi political dissent. Melalui proliferasi penggunaan ICTs, masyarakat sipil Mesir mampu mentransformasikan dirinya sebagai aktor signifikan yang memiliki peran dalam perubahan politik negaranya (disebut sebagai meta power oleh J. P. Singh). Tidak hanya mereka, adapun berbagai aktor lainnya yang mengalami transformasi dalam ranah politik akibat adanya revolusi yang dipicu oleh ICTs. Melalui akses terhadap cyberspace, masyarakat Mesir terfasilitasi untuk melakukan interaksi dan juga persuasi. Sebagai salah satu bentuk soft power menurut Joseph S. Nye, persuasi yang berhasil ditingkatkan pada ranah cyberspace akhirnya mampu memobilisasi massa untuk turun ke Tahrir Square. Walau keluhan dan ketidakpuasan masyarakat kepada rezim Mubarak sangat beragam, penggunaan ICTs dan akses terhadap cyberspace membantu para aktivis untuk memfokuskan perhatian masyarakat luas pada isu tertentu yang mengandung unsur keakraban secara luas sehingga menggalang dukungan dalam jumlah yang semakin besar pula. Tindakan pemerintah untuk melakukan shutdown menunjukkan bahwa mereka sudah mengakui pentingnya peranan ICTs dalam memfasilitasi masyarakat sipil dalam mengorganisir dan melakukan pemberontakan. Walau begitu, tindakan itu justru memperkuat posisi masyarakat di dunia internasional sebagai pihak yang dirampas haknya untuk memperoleh akses dan informasi. Menjadi penting untuk melihat strategi yang digunakan oleh masyarakat Mesir dan faktor apa saja yang mendukung ataupun melemahkan posisi mereka dalam rangka melengserkan Hosni Mubarak sebagai presiden dan menuju pembentukan negara demokratis yang ideal.

---

ABSTRACT
This thesis outlines the role and functions of information and communication technologies (ICTs) as a driving force of an upheaval. The Egyptian Revolution that occured in early 2011 is often named ?The Social Media Revolution?. In the revolution, the Egyptian civil society succeeded in deposing President Hosni Mubarak who has been in power for 30 years. During that time, Mubarak imposed the emergency law, which legitimized arbitrary actions from state security apparatus, namely the national police. Various acts of violence and human right violations committed by the Egyptian police were documented and spread in cyberspace through the use of ICTs. Before stepping down as President, Mubarak decided to conduct a shutdown (turning off the internet and communication networks) to reduce political dissent. Through the proliferation of ICTs use, the Egyptian civil society were able to transform themselves to become a significant actor with a role in changing Egypt?s political situation (known as meta power by J. P. Singh). In addition to the civil society in general, there were other specific actors who transformed into having roles in the political realm as a result of the revolution driven by ICTs. By having access towards cyberspace, the Egyptian civil society were facilitated in interaction and persuasion. Known as one form of soft power by Joseph S. Nye, the improved level of persuasion in the realm of cyberspace succeeded in mobilizing the masses to Tahrir Square. Although there were very diverse grievances from the civil society aimed at the Mubarak regime, the use of ICTs and access towards cyberspace supported activists to focus society?s attention on a certain isu that contained elements of familiarity in order to gain support in even larger numbers. The Egyptian government?s decision to conduct a shutdown shows that they themselves recognize the importance of the role of ICTs in facilitating the civil society in organization and upheaval. Even so, the government?s action instead strengthened the civil society?s position in the international community since they were deprived of their rights towards access and information. It then becomes significant to view the strategy used by the Egyptian people and the factors that support and also undermine their position in order to overthrow Hosni Mubarak as President, and towards the establishment of an ideally democratic Egypt.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pasangan calon Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban menjadi peserta sekaligus memenangkan pemilukada Kabupaten Pandeglang tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk memilih pasangan calon yang tepat dan kendaraan politik yang kuat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi politik Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban dalam menentukan pasangan calon dan bagaimana strategi untuk mendapatkan dukungan gabungan partai politik sebagai syarat pencalonan INTAN pada pemilukada tahun 2015. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah pemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politik dari Samuel P. Huntington dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan serta dokumentasi media massa sebagai sumber data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah peran aktor politik sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan pasangan calon dan arah dukungan partai politik. Dalam penelitian ini, aktor politik sentral melekat pada calon bupati Kabupaten Pandeglang, yaitu Irna Narulita. Untuk menentukan pasangan calon pendampingnya, Irna melakukan komunikasi politik dengan para partai politik pendukung agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian dengan pertimbangan komponen individu, program, kinerja dan kompetensi maka dipilih Tanto Warsono Arban sebagai calon wakil bupati. Sementara dalam mendapatkan dukungan gabungan partai politik, Irna melakukan komunikasi politik dengan mengikuti proses penjaringan setiap partai politik. Disamping itu, peran figur Irna Narulita menggunakan langkah strategi membuat partai politik berinisiatif untuk memberikan dukungan. Implikasi teoritisnya adalah penelitian ini menegaskan dan menunjukkan teori pemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politik Samuel P. Huntington sangat relevan dengan keikutsertaan pasangan calon Irna- Tanto pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini juga membuktikan bahwa konsep Peter Schroder tentang membentuk produk politik menjadi strategi yang relevan dalam pencalonan. Serta konsep langkah strategis efektif untuk mendapatkan dukungan partai politik

---

ABSTRACT
This thesis is based on the success of the Irna Narulita-Tanto Warsono Arban in the 2015 regional head elections in Pandeglang. In terms of victory, this success is related to the effort in selecting the right candidate and in having a strong political vehicle. There are two questions that will be answered by this research. First, what was Irna Narulita and Tanto Warsono Arban?s political strategy in choosing the candidate pair? Second, what was the strategy that enabled them to receive joint support from political parties as the INTAN nomination condition in the 2015 regional head election? The theories used to answer the questions of this research are Robert Dahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory of democratization and political participation, and Peter Schroder?s theory of political strategy. This research uses a qualitative approach with an in-depth interview as the primary data source. As a secondary data source, literary review and mass media documentation are used. The principal finding of this research shows that the role of the political actors is crucial in influencing the formation of a candidate pair and the direction of the political parties? support. In this research, the political actors are attached to the Pandeglang regent candidate, Irna Narulita. To select the vice-regent candidate, Irna used political communication with the supporters to prevent disunity. Then, with consideration of several components (individual, program, performance, and competence), Tanto was selected as the vice-regent candidate. In gaining the joint support from political parties, Irna used political communication by participating in the recruitment process of each political party. In addition, Irna Narulita used the political party strategy in order to give support. The theoretical implication of this research accentuates and shows that Robert Dahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory of democratization and theory of political participation are relevant to the participation of the Irna-Tanto pair in the regional head elections in Pandeglang. This research also proves that the concept of effective strategy and Peter Schroder?s concept about forming a political product is relevant to the nomination.

Abstrak :
Politik ialah pemahaman perkara mengelola, menyelenggarakan kebijakan, dan pengambilan keputusan untuk menyejahterakan rakyat. Namun, kerap kali tindakan politik tidak lepas dari dirty hands demi mencapai tujuan politik. Machiavelli menyarankan bahwa aktor politik harus belajar bagaimana tidak menjadi baik. Pada zaman kontemporer, diskusi mengenai dirty hands dimunculkan kembali pada tulisan Michael Walzer. Walzer mengatakan bahwa dirty hands perlu bagi seorang aktor politik bila tidak ada alternatif lain selain melanggar kaidah moralitas demi kepentingan politik atau untuk menghindari kemungkinan datangnya ancaman. Pembahasan mengenai persoalan dirty hands dengan moralitas membutuhkan refleksi kritis untuk menemukan jalan keluar guna menemukan tindakan politik yang tepat. ...... Politics is an understanding to manage, administer policies, and decision-making for people welfare. However, often political action can not be separated from dirty hands in order to achieve political goal. Machiavelli suggests that political actors must learn how not to be good. In the contemporary times, discussion about dirty hands raised again in the writings of Michael Walzer. Walzer says that dirty hands need for a political actor when no other alternative but to violate morality rules for the sake of political goal or to avoid the possibility of a threat. Discussion about dirty hands with morality requires critical reflection to find a way out in order to find the right political action

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dinamika pro dan kontra berbagai kelompok kepentingan terhadap RUU Pertembakauan. Hasilnya dewasa ini negara belum mampu menegaskan arah komitmennya terhadap tembakau. Menariknya, negara seperti bersifat memihak pada kedua kubu, contohnya adalah dengan belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), namun pada tingkat nasional merilis PP No. 109 Th. 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan. Sudut pandang budaya menganggap rokok sebagai warisan tradisi leluhur, dan legacy yang perlu dilestarikan oleh karena memiliki nilai sejarah yang panjang. Sudut pandang ekonomi melihat rokok sebagai industri dengan prospek yang baik, yang menyumbang banyak pemasukan untuk pendapatan negara, terutama cukai. Sudut pandang moralitas dan humanity melihat rokok sebagai hal yang merugikan masyarakat karena berdampak buruk pada kesehatan, kemiskinan dll. Peneliti melihat konflik kepentingan dibalik pro dan kontra aktor politik dalam kebijakan pertembakauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang juga mengeksplorasi siapa saja aktor dalam polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan serta faktor yang mendorong sikap pro dan kontra. Penelitian ini memberikan gambaran bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam RUU Pertembakauan.

---

ABSTRACT
This study discusses the dynamics of the pros and cons of various political groups against the draft tobacco bill. As a result, the state, up to this day, has not been able to affirm its stance on tobacco. Interestingly, the state seems to support both sides. For example, it has not ratified the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), yet at the national level it has released PP No. 109 Th. 2012 on the Safeguarding of Addictive Substances Containing Materials Form of Tobacco Products for health. Culturally, cigarettes are considered as part of an ancestral heritage and legacy that has to be preserved because of its long history and value. Economically, cigarettes are seen as an industry with good prospects, which contributes a significant amount of income to state revenue, especially in taxes. Morally and humanely, cigarettes are seen as detrimental to the society due to its negative effects for health, poverty, etc. Researchers saw a conflict of interest behind the pros and cons of political actors in the policy on tobacco. This study uses a qualitative approach which also explores who the actors involed in the debate of the draft tobacco bill and also the factors supporting both for and against groups. This study provides an overview on the potential conflicts of interest that occurs between the actors involved in the draft tobacco bill.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi. ......This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic.