Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Segitiga Terumbu Karang Coral Triangle merupakan kawasan biodiversitas penting yang keberadaannya terancam karena dampak perubahan iklim. Hal ini mendorong aktor-aktor lingkungan di kawasan regional untuk beraksi dalam menyelamatkannya. Tesis ini berupaya mengetahui bagaimana aktor non-negara World Wide Fund for Nature WWF melakukan diplomasinya dalam isu terumbu karang di kawasan Coral Triangle, khususnya di Indonesia. Paparan yang terdapat pada tulisan ini membahas bagaimana aktor non-negara bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu dalam mewujudkan Plan of Action Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security CTI-CFF . Tulisan ini berfokus pada upaya-upaya NGO dan dampaknya terhadap negara terkait dari proses issue framing, proses pembentukan kerja sama dan negosiasi, sampai pada taraf implementasi. Analisa penelitian dengan pendekatan diplomasi non-governmental organization NGO mengantarkan pada argumentasi utama, bahwa peranan NGO dalam kerja sama lingkungan internasional memiliki pengaruh yang signifikan.

---

ABSTRACT
Coral Triangle is a rich biodiversity area, which is threatened by the impact of climate change. Therefore, the increasing threat appears to encourage environmental actors in the region to remedy the ecosystem. This thesis explains the diplomacy of non state actor, particularly the World Wide Fund for Nature WWF in their effort to raise the Coral Triangle issue to the global attention. The explanation featured in this thesis discusses on how WWF cooperates towards reaching the Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security CTI CFF Plan of Action. The focus of this thesis is the impacts of WWF efforts to the behavior of the state they comprise of the process of issue framing, partnership making and negotiation process, and the program implementation processes. Using the Non Governmental Organisation NGO Diplomacy approach, this thesis leads to the main argument that WWF plays a significant role on international coral reef governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Peran aktor non-negara di dalam politik dunia kontemporer semakin penting bagi dinamika politik global. Pasca peristiwa 9/11, perhatian para akademisi maupun praktisi dalam bidang studi-studi keamanan internasional tertuju pada aktor non-negara yang sering diklasifikasikan sebagai kelompok atau organisasi teroris. Karakter penggunaan kekerasan yang erat kaitannya dengan aktor ini membuat mereka dapat di klasifikasikan sebagai violent non-state actor VNSA . Tak dapat dipungkiri, bahwa aktor ini juga mampu berperan membentuk kebijakan keamanan aktor negara dan memprovokasi negara untuk berperang. Oleh karena itu, artikel ini akan menjadikan kasus keterlibatan Jabhat al Nusra; salah satu aktor non-negara yang berafiliasi dengan Al Qaeda; pada konflik sipil bersenjata di Suriah, sebagai salah satu fenomena yang menggambarkan peran dan pengaruh aktor non-negara yang berkekerasan dalam mempengaruhi sikap atau perilaku negara. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan Jabhat al Nusra mampu menjadi aktor penting dalam pusaran konflik bersenjata di Suriah sehingga mempengaruhi dinamika kebijakan luar negeri aktor negara; khusunya intervensi Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Artikel ini berargumen bahwa kondisi lingkungan kenegaraan di Suriah yang rentan fragile statehood dan karakter dari aktor non-negara itu sendiri yang memiliki potensi politik global global actorness , merupakkan faktor-faktor yang menjadikan Jabhat al Nusra mampu berkembang menjadi aktor yang utama di dalam jajaran pemberontak, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap strategi Amerika Serikat mendukung gerakan oposisi terhadap pemerintahan Bashar al Assad di Suriah.

---

ABSTRACT
The role of non state actor in contemporary world politics is increasingly important. After 9 11, scholars of security study and security practitioners begin to concern about the non state actors which usually called as terrorist group or terrorist organization. The use of violence by those actors makes them can be classified as Violent Non state Actor VNSA . It cannot be denied that VNSAs activity can affect the state security policy and provoke state to war against them. Therefore, this paper will examine Jabhat al Nusra mdash as an actor with tied to Al Qaeda mdash involvement in the Syrian armed conflict, as a phenomenon that illustrates the role and influence of VNSA in affecting state behavior. This paper will try to show any factors that allow Jabhat al Nusra capabilities to be an important actor on the conflict dynamics. This paper argue that statehood condition in Syria mdash which is encourage the development of VNSA mdash and VNSA global politics potential character, were the factors that made Jabhat al Nusra can grow to be a main actor in the rebel ranks and affecting the United States policy to support the opposition in the Syrian armed conflict.

Abstrak :
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan teori Structural Adjustments dalam sebuah State. Contoh kasus yang diambil adalah ketika pemerintah RI menandatangani MoU Microsoft - RI. Penandatangan MoU Microsoft ? RI bisa dikatakan sebagai event yang monumental, karena satu merupakan aktor Negara dan satu lagi merupakan aktor non Negara. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara diharapkan untuk segera mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan nasionalnya dan juga tetap menjadi warga dunia yang bertanggungjawab dengan mengikuti Rezim Internasional. Oleh karena itu Pemerintah RI menandatangani MoU Microsoft - RI, sejauh mana rezim internasional dapat mempengaruhi sebuah Negara dipaparkan didalam tesis ini Tesis ini menggunakan pendekatan teori Rezim Internasional, Oran R. Young sebagai dasar pemikirannya. Selain itu untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam mengikuti Rezim tersebut digunakan teori Structural Adjustments, James Greenberg.

---

The main purpose of this thesis is to understand how far the use of Structural adjustments theory can affect a state actor. The study case that is use in this thesis is the agreement between Microsoft and RI. The Microsoft and RI agreements can be said as a monumental event, because one is a State actor and the other is a non-State actor. The Indonesian government is expected to take immediate step for the best of its national interest but simultaneously still be a good citizen of the world by following the international regime. For that reason the Indonesian government signed the agreement, and how far can an international regime could affect a state will be displayed by this thesis. This thesis uses the international regime theory as the basic thoughts from Oran R. Young. And to explain the behavior of the state in following the international regime, this thesis uses the Structural adjustments theory from James Greenberg.

Abstrak :
Internasionalisasi konflik Papua Barat merupakan hasil dari konflik masa lalu Indonesia dan Belanda di masa kemerdekaan yang di masa sekarang justru semakin meningkat di tingkat regional dan global. Peningkatan jumlah aktor di dalam proses internasionalisasi menjadi salah satu alasan mengapa internasionalisasi konflik Papua Barat terus meningkat. TKA berusaha mengidentifikasi dan membahas aktor-aktor internasional berdasarkan literatur-literatur akademis yang membahas mengenai internasionalisasi konflik Papua Barat untuk memahami bagaimana literatur melihat aktor-aktor di dalam internasionalisasi konflik Papua Barat. Sebagian besar literatur berfokus kepada aktor negara seperti Vanuatu, Papua Nugini dan Fiji dan hanya satu aktor non-negara, yaitu OPM. Kondisi tersebut salah satunya dijelaskan di dalam TKA karena adanya pengaruh state centric view di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang mempengaruhi cara pandang penulisan mengenai konflik Papua Barat. Selain itu, dominasi Order Baru selama lebih dari tiga dekade di Indonesia juga tampaknya menyebabkan dominasi penulis asing dan celah waktu penulisan di dalam literatur internasionalisasi konflik Papua Barat. ......The internationalization of the West Papua conflict is the result of past conflicts between Indonesia and the Netherlands in the independence era, which at present is increasing at the regional and global political level. The increasing number of actors in the internationalization process is one reason why the internationalization of the West Papua conflict continues to increase. TKA seeks to identify and discuss international actors based on academic literature discussing the internationalization of the West Papua conflict to understand how the literature looks at actors in the internationalization of the West Papua conflict. Most of the literature focuses on state actors such as Vanuatu, Papua New Guinea and Fiji, and only one non-state actor, OPM. One of the conditions is explained in the TKA because of the influence of the state-centric view in International Relations that affects the perspective of writing about the West Papua conflict. Besides, the dominance of the New Order for more than three decades in Indonesia also seems to lead to the dominance of foreign writers and the time gap of writing in the literature of internationalization of the West Papua conflict.

Abstrak :
Aktor swasta (non-negara) telah menjadi suatu entitas yang penting kajian Hubungan Internasional. Pada periode pasca-Perang Dingin, seiring dengan fenomena globalisasi dan persebaran neoliberalisme, muncul aktor swasta yang bergerak secara transnasional. Para akademisi memberikan istilah tata kelola swasta transnasional sebagai gambaran terhadap peranan aktor swasta yang turut menetapkan standar, norma, dan aturan pada berbagai isu-isu. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur tentang tata kelola swasta transnasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini mengelompokkan literatur berdasarkan bahasan dominan yang muncul, yakni: (1) aktor yang berperan dalam tata kelola swasta transnasional, (2) motif terbentuknya tata kelola swasta transnasional, (3) model kerja tata kelola swasta transnasional, dan (4) pandangan kritis terhadap tata kelola swasta transnasional. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan topik ini. Selain itu, tulisan ini juga memetakan sejumlah tren dalam kajian tata kelola swasta transnasional, seperti persebaran asal penulis dan perspektif yang digunakan penulis. Karya Akhir ini menemukan beberapa konsensus, yakni menguatnya aktor swasta, tidak adanya bentuk tunggal dari tata kelola swasta transnasional, dan potensi negara dalam mempengaruhi dinamika tata kelola swasta transnasional. Sedangkan dari sisi perdebatan, terdapat perdebatan tentang telaah definisi dan konsep tata kelola swasta transnasional, legitimasi dan akuntabilitas, efektivitas, serta relasi negara dengan tata kelola swasta transnasional. Tulisan ini juga mengidentifikasi adanya dominasi oleh penulis yang berasal dari dunia utara. Adapun perspektif yang dominan dari para penulis tata kelola swasta transnasional adalah liberalisme. Karya Akhir ini kemudian memberikan rekomendasi agenda penulisan di masa mendatang dan menekankan pada upaya penulisan tata kelola swasta transnasional dengan perspektif yang beragam. Dari segi praktis, tulisan ini merekomendasikan agar Indonesia dapat memanfaatkan kapabilitas tata kelola swasta transnasional untuk pembangunan yang berkelanjutan, di samping tetap waspada terhadap otoritas swasta tersebut. ......Private (non-state) actors have become an important entity in International Relations Studies. In the post-cold war period, the role of these private actors emerged as those who have authority in global governance. The emergence of private actors who move transnationally is associated with the phenomenon of globalization and the spread of neoliberalism. Academics give the term transnational private governance as a description of the role of private actors who set standards, norms, and rules on various issues, such as the environmental, human rights, workers' rights, etc. This paper aims to review the development of the literature on transnational private governance. Using taxonomy method, this paper classifies the dominant theme-based categories which consist of: (1) actors who play a role in transnational private governance, (2) the motive for the formation of transnational private governance, (3) the working model of transnational private governance, and (4) a critical view of transnational private governance. This literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. In addition, this paper also seeks to show some trends in the literature of transnational private governance, such as the distribution of the author's origin and the perspective used by the authors. This Final Works finds several consensuses, namely the strengthening of private actors, the absence of a single form of transnational private governance, and the potential of the state in influencing transnational private governance. Meanwhile, there are debates about the study of definition and concept of transnational private governance, legitimacy and accountability, effectiveness, and the relationship between state and transnational private governance. In addition, the literatures are dominated by authors from the Global North. Liberalism is the dominant perspective used by the authors. It then recommends research agendas in the future and highlights the need to write about transnational private governance with various perspectives. From a practical point of view, this paper recommends that Indonesia can take advantage of the transnational private governance for sustainable development purposes, while remaining vigilant against these private authorities.