Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi hukum yang mempunyai nama, aturan hukum, dan bentuk akta yang berbeda, namun dibalik perbedaan tersebut keduanya dalam hal tertentu dijabat oleh orang yang sama yaitu lulusan program spesialis notariat atau lulusan Program Magister Kenotariatan dan mempunyai fungsi yang sama selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta Otentik. Pasal 1868 KUH. Perdata sebagai salah satu pilar keberadaan Akta Otentik mengharuskan adanya Undang - undang yang mengatur Pejabat Umum dan Bentuk Akta Otentik. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normatif dapat diidentifikasi bahwa dasar hukum PPAT selaku Pejabat Umum, diatur dalam bentuk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Bentuk Akta PPAT diatur dalam bentuk hukum Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, tidak sesuai dengan pasal 1868 KUH.Perdata. Substansi Bentuk Akta PPAT dan Bentuk Akta Notaris yang diatur dalam Undang - Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki perbedaan perbedaan yang menimbulkan ketidakserasian hukum terhadap bentuk akta otentik, yang menjadi kewenangan PPAT dan Notaris. Bahkan PPAT tidak memenuhi kriteria selaku Pejabat Umum, yang ditunjukkan dengan tidak adanya keahlian khusus pada Camat selaku PPAT Sementara, kewenangan PPAT yang bersifat limitatif, tugas pokok PPAT dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan tugas pemerintah dan tidak adanya kemandirian PPAT yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Reposisi hukum PPAT sebagai Pejabat Umum untuk menciptakan kepastian hukum dan keselarasan hukum berikut hal - hal yang berkenaan dengan akta - akta yang dibuatnya haruslah didudukkan secara proposional sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telah menimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan", kewenangan mana selama ini merupakan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dan kewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. Namun UUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujuk pada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17 huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan Notaris". Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, diperoleh suatu kesimpulan, bahwa UUJN masih belum mengandung unsur-unsur "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik dan "Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan". Suatu UU dibuat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bukan malah sebaliknya.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan * Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu antara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagai mitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah sebagai Mitra Kerja Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.ii)Untuk menemukan kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah di kota Padang.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengatasi kendala tersebutPengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data yang ada dalam peraturan Perundang-undangan dan melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan langsung kepada pejabat yang terkait.Diperoleh hasil bahwa:i)Dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara tidak langsung.Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya membantu sebagian kegiatan pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara langsung dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, ii)Kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah:a)Tidak semua anggota kaum menyetujui peralihan hak.b)Belum sepakatnya mengenai uang jasa PPAT dengan pemilik tanah, c)Pemilik tanah belum memenuhi kewajiban dalam hal membayar pajak.d)Belum seragamnya penafsiran mengenai peraturan dibidang pendaftaran tanah.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah: a)Menyerahkan kepada anggota kaum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi setelah itu baru dilakukan peralihan hak atas tanah.b)Musyawarah antara Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan pemilik tanah mengenai uang jasa PPAT. c) Memberi tahukan kepada para pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing.d)Diperlukan pendekatan dan kerja sama yang baik antar lembaga terkait demi kelancaran proses pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang berwenang- membuat akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah membantu Kepala Kantor Pertanahan dengan membuat akta yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan.

Abstrak :
Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagairnanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan mefode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris clan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara Iain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

---

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well 8 the extension of govemment to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method ww also supported by data obtained Rom interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the governments hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office.

Abstrak :
ABSTRAK
Berkembangnya transaksi jual beli satuan rumah susun dengan hanya dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di bawah tangan antara pengembang dan pembeli menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum dari PPJB itu sendiri sebagai dasar kepemilikan dari pembeli dikarenakan Akta Jual Beli serta Hak Milik Satuan Rumah Susun yang seharusnya menjadi hak pembeli tidak kunjung diraih. Hal ini lebih beresiko apabila pihak pengembang di kemudian hari mengalami kepailitan. Metode penelitian dalam tesis ini yaitu yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa jual beli satuan rumah susun/ apartemen dengan mendasarkan pada PPJB yang telah dibayar lunas dan unit apartemen sudah diserahterimakan dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebatas untuk bangunannya saja, sedangkan terhadap tanahnya menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta aturan pelaksanaanya adalah tidak sah karena peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan adanya bukti pendaftaran pada kantor pertanahan. Pada proses kepailitan yang dialami pengembang, kedudukan hukum pembeli merupakan pihak yang mana berhak atas suatu prestasi dari pengembang yang belum dipenuhi sehingga hal itu dikategorikan sebagai hutang sehingga pembeli dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren.

---

ABSTRACT
The development of the sale and purchase transaction of the apartment unit by only making the Sales and Purchase Agreement (PPJB) under the hand between the developer and the buyer raises the question of the legal power of the PPJB itself as the basis of ownership of the buyer due to the Deed of Sale and Purchase as well as the Properties of the Apartment Units that should being a buyer's right does not go away. It is more risky if the developer party in the future experience bankruptcy. The research method in this thesis is normative juridical, research typology used is analytical descriptive, using secondary data, consist of primary, secondary, and tertiary legal material. The result of this research by using this method indicates that the sale and purchase of apartment / apartment units based on PPJB which has been paid in full and the apartment unit has been handed over based on Civil Code is legal and has limited legal force for the building only, the land according to Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles and their implementation rules is not valid as the transfer of land rights must be proven by the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by the Authorized Authority Deed Official (PPAT) and the evidence of registration at the land office . In the process of bankruptcy experienced by the developer, the buyer's legal position is the party which is entitled to an achievement of the developer that has not been met so that it is categorized as a debt so that the buyer can be included as a concurrent creditor.