Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris dalam membuat akta wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan isi akta dengan memperhatikan asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris memerlukan wawasan yang luas dan selalu memperhatikan mengenai perkembangan keilmuan dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, hal tersebut bertujuan agar Notaris tidak salah dalam mengkonstruksikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta. Metode penelitian dalam tesis ini ialah bentuk penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif Hasil penelitian ini adalah akibat hukum akta sewa menyewa rumah yang dibuat berdasarkan PPJB adalah sah dan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian serta berlaku bagi undang-undang bagi para pihak karena akta PPJB Nomor 22 telah dilakukan secara lunas sehingga secara yuridis materiil dianggap telah terjadi peralihan hak kepemilikan sehingga calon pembeli berhak untuk menyewakan objek miliknya kepada pihak lain yang dituangkan kedalam Akta Sewa Menyewa Nomor 23, akan tetapi pada kasus ini Penulis berpendapat bahwa Notaris salah dalam merumuskan persoalan hukum antara para pihak. Seharusnya Notaris membuat akta pinjam pakai bukan akta sewa menyewa karena pihak penyewa dibebaskan dari pembayaran harga sewa. Perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa sehingga menimbulkan kerugian terhadapnya apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata maka pihak yang menyewakan berhak untuk memperoleh hak-haknya kembali akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dengan meminta pemenuhan prestasi, ganti kerugian, dan pengembalian objek sewa ......Notary is obliged to provide legal counselling by paying attention to the deed carefully. Notary requires extensive knowledge, looking for knowledge developments, and paying attention to the rule of the law in order of the occupation, to avoid legal problems in the future. This research analyze the decision of the judges about the law consequences of the lease deed based on PPJB and legal protector for the lessoe due to default that causing loss based on the decision of high court Medan number 8/pdt/2022.PT MDN. The research method in this thesis is a form of doctrinal research by using typology of research. The result of this research indicates that legal consequences of the lease deed based on PPJB is valid and binding the parties of the agreement because the PPJB deed Number 22 has been paid in full so that it is legally considered that there has been a transfer of ownership rights so that prospective buyers are authorized to rent their objects to other parties as stated in the Lease Deed Number 23. However, the notary made a mistake in classifying a legal problem. Legal issues in the case lead to problems in the form of loan deed. Notaries should make a loan deed instead of a lease deed because the tenant is exempt from paying the rental price. Legal protector for the lessoe due to default that causing loss associated to article 1267 KUHPerdata, then the lessoe has the right to get the object of the rent back due to the default that caused by the lessee by asing for the fulfilment of the contents of the agreements, compensation, and return of the object of the lease

Abstrak :
Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Tidak terdapat ketentuan lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan tersebut membuat praktik yang dilakukan oleh notaris terkadang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan transaksi yang membutuhkan persetujuan pasangan dan mana yang dianggap tidak perlu membutuhkan persetujuan, khususnya mengenai transaksi yang tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas harta bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuatlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat akta sewa menyewa terhadap objek yang merupakan harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangan, dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111/K/Pdt/2018. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 UU 1/1974, hakim mensyaratkan adanya persetujuan pasangan bagi suami atau istri yang ingin menyewakan harta bersamanya berupa tanah dan bangunan kepada pihak lain. Persetujuan pasangan ini tetap diperlukan walaupun transaksi tersebut tidak disertai dengan beralihnya kepemilikan harta bersama tersebut. Apabila akta sewa menyewa dibuat tanpa disertai dengan persetujuan pasangan, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974 sehingga akta perjanjian sewa menjadi batal demi hukum dan notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berupa pembayaran ganti rugi. ......Marital property is divided into joint assets and seperate assets. The definition of joint assets is refered to an asset acquired during the course of a marriage. The consequences as the joint assets, both husband and wife who bring the joint assets as the object of any transaction are obliged to obtain the consent of their spouse as regulated under Article 36 paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 regarding Marital Law (“Law 1/1974”). However, there is no definitif regulation which specifically explain to what extend the spousal consent is required. The absent of such regulation resulting different practices by notaries. As the result, we can find for a similar transaction, one notary required a spousal consent while another notary does not. In accordance to those background, the writer makes this research with the aim is to find the legality of deed of lease upon marital property which executed without spousal consent and the responsibility of the notary who made the deed (Case Study: Verdict of Supreme Court Number: 1111/K/Pdt/2018). In this study, the author uses the normative juridical research method using secondary data. Based on the results of the study, the judge required a spousal consent for lease transaction of land and bulding under joint assets conducted by husband or wife. This spousal consent is still required even though there are no transfer ownership in such transaction. In the event that the deed was executed without spousal consent, the deed is become null and void due to the breach of Article 36 paragraph (1) Law 1/1974 and the notary who made the deed may be responsible for indemnity payment.

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara dengan salah satu tugasnya untuk membuat akta haruslah membuat akta tersebut secara sempurna, dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta sewa menyewa. Dalam objek penelitian ini akta sewa menyewa dibuat dengan surat kuasa yang mengalami pemunduran tanggal dan kesalahan dalam penerapan renvoi. Kedua hal ini merupakan salah satu pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris. Penelitian ini menyoroti akibat hukum dari pembuatan akta sewa menyewa dengan dasar surat kuasa yang cacat hukum dan renvoi yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Surat kuasa yang cacat hukum mengakibatkan pihak dalam perjanjian tidak memiliki kewenangan dalam bertindak dan tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan. Selanjutnya, Renvoi yang cacat hukum menunjukkan bahwa akta yang tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang mengakibatkan akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan saja. Implikasi hukum yang demikian akan merugikan para pihak dalam perjanjian. Oleh karenai itu, notaris wajib menaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, terutama dalam (1) memeriksa kecakapan dan kewenangan dari para pihak yang menggunakan surat kuasa sebagai dasar kewenangannya, (2) pelaksanaan renvoi sebaiknya dilakukan dihadapan dan sebelum suatu akta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris.

---

ABSTRACT
A notary must make a deed according to the law, this are their duty as an official that was entitled by the country. One of it is to make lease about rent contract. In this research the lease contract deed was made base on an authorization that are having a date backdown problem and having a problem in the renvoi (correction in notarize deed). Both of these legal errors will be the focus in this research. Authorization that was given in writing that having a legal problem such as a date backdown and the renvoi that was not according to the law will be the focus on this research. And so the effect of legal effort that was mentioned before. This research will be using juridicial normative method with analytical descriptive research typology. The error of authorization effect someone jurisdiction in taking a legal action as a subjective terms in making a contract, it`s  making the contract become invalid and it can effect the contract to be cancelable. The renvoi that was made with legal flaws can cause the contract become unauthorized. Both of its result can effect both parties in the contract suffer from losses. Therefore, notary must obey the rule that can be found in the article 4 and article 16 paragraph 1 letter a, especially when they (1) examine the parties authority that are using power of attorney, (2) making a deed the renvoi must be made in front of the parties and before the deed are signed by the parties, witnesses and notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti mengenai keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan tetap melakukan kegiatan tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian anggaran dasar agar dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum bagi Yayasan BBS yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar, keabsahan akta sewa menyewa yang dilakukan Yayasan BBS tersebut, serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta sewa menyewa bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar bedasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan BBS yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan belum mengajukan pemohonan status sebagai badan hukum bukanlah subjek hukum, sewa menyewa yang dibuat oleh Nyonya DA sebagai subjek hukum dan BBS tetap sah namun perjanjian hanya mengikat Nyonya DA dengan pribadi seluruh anggota organ BBS, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, administratif, juga kode etik notaris atas kelalaiannya dalam penerapan prinsip kecermatan juga kewajiban dalam pemberian penyuluhan hukum. Sebaiknya yayasan yang telah kehilangan bentuk sebagai subjek hukum melakukan permohonan kembali sebagai subjek hukum, kemudian meratifikasi perjanjian sewa menyewa tersebut untuk mengalihkan kembali tanggung jawab kepada yayasan. Notaris sebagai pejabat umum baiknya tetap memperkaya pemahaman hukum dan menerapkan asas-asas Notaris yang baik dalam menjalankan jabatannya, termasuk penerapan asas kecermatan.

---

ABSTRACT
This thesis examines the existence of foundations that existed before the entry into force of the Foundation Law. Today there are still many foundations that have existed before the enactment of the Law. The Foundation conducts its business activities without making adjustments to the articles of association with the Foundation Law, while Article 71 of the Foundation Law mandates that these foundations make adjustments to the articles of association in order to use the word "Foundation" in front of its name with a predetermined deadline. Issues that will be discussed are the legal consequences for the BBS Foundation that have not made adjustments to the Articles of Association, the validity of the lease deed undertaken by the BBS Foundation, as well as the responsibilities of the Notary who makes the lease deed for foundations that have not made adjustments to the Articles of Association based on the Laws of the Foundation . This study uses a normative juridical method, with a descriptive analytical research typology. The results of this study indicate that the BBS Foundation that does not make amendments to the Articles of Association in accordance with the provisions of the Foundation Law and has not submitted an application for status as a legal entity is not a legal subject, the lease made by Mrs. DA as a legal subject and BBS remains valid but the agreement is only bind Mrs. DA with all members of the BBS organ personally, notary public can be held accountable in civil, administrative, and notary's code of ethics for negligence in applying the principle of accuracy as well as the obligation in providing legal counseling. It is recommended that foundations that have lost their legal status reapply as legal subjects, then ratify the lease agreement to transfer responsibility back to the foundation. Notaries as general officials should continue to enrich the understanding of the law and apply good notary principles in carrying out their positions, including the application of the principle of accuracy.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai: Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah yang dibuatnya? Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah oleh pengadilan? Apakah Putusan Mahkamah Agung No.15/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penulisan tesis adalah menemukan solusi atau jalan keluar (problem solution) dari permasalahan pembatalan akta perpanjangan sewa-menyewa tanah oleh Pengadilan (Mahkamah Agung) dan perlindungan hukum bagi pihak penyewa. ......The focus of this study are: How is the responsibility of the annulment of land lease deed extension was made by the notary? How is legal protection for the tenant to the annulment of land lease deed extension by the court? Does the Decision of Supreme Court's No.15/K/Pdt/2009 in accordance with applicable laws and regulations? The method used by writer is literature method with a normative juridical approach. The purpose of this research is to find a solution or way out (problem solution) from the problem of the annulment of land lease deed by the Court (Supreme Court) and legal protection for the tenants.