Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris dari kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengakibatkan Pembatalan Akta oleh Pengadilan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam Akta. Diperlukan suatu kajian yang mempelajari tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan akibat hukum adanya pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta sehingga meminimalisir kesalahan notaris dalam hal pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakcermatan dan penyimpangan tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan ketidakcematan notaris dalam membuat akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ......A notary as a public official is authorized to make an authentic deed, one of which is a deed of association in accordance with the procedures contained in the statutory regulations and the Notary Code of Ethics. The association as one type of legal entity, requires the services of a notary in making the deed of establishment or the deed of amendment to its articles of association including changes to the association's organs, where changes to the association's articles of association are the result of the Association's Member Meeting which must be stated in the notary deed. In practice, there are still deviations from the making of the Deed of Amendment to the Articles of Association by a Notary from the rules contained in the Act which resulted in the cancellation of the Deed by the Court which caused losses to the parties involved in the Deed. A study is needed that studies the procedures for making a deed of amendment to the association's articles of association and the legal consequences of a violation or error in making the deed so as to minimize notary errors in terms of making the deed. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are inaccuracies and deviations in the procedures for making changes to the association's articles of association and the notary's incompetence in making the deed so that it causes harm to the parties concerned can result in the deed being null and void and has no binding legal force.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Konversi Utang menjadi Setoran Saham Perseroan berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/PDT.G/2017/PN Plk. Dalam putusan pengadilan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam Konversi Utang yang dilakukan oleh Perseroan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan adanya beberapa ketidaksesuaian dari proses yang telah dilakukan oleh Perseroan menggugah minat Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris dan pertanggungjawaban Notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar dapat batal demi hukum dikarenakan adanya cacat hukum dalam proses Konversi Utang menjadi Setoran Saham. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah sebatas pada keabsahan syarat formil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai syarat materiil, apabila Notaris telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya. Dengan adanya pelanggaran tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

This thesis discuss on the practice of Loan Conversion into Share Capital of the Company based on District Court of Palangka Raya Decision Number 32/PDT.G/2017/PN Plk. Referring to the court decision, there were non-compliance on the Loan Conversion done by the Company with the applicable laws and regulations. By the fact of the non-compliance process done by the Company, it arouse writer curiosity to conduct a further researched on the validity of the Deed of the Amendment of Article of Association made by the Notary and also the responsibility of the Notary as the Authentic Deed Officer. This research will use a juridical normative study, with the nature of study of analytical descriptive research. Data analysis will be performed using a qualitative approach. As the result of this research, the validity of the notarial deed is null and avoid by law due to legal defect on the Loan Conversion into Shares process. The Notary is only responsible within the formality requirements of its Notarial Deed. The Notary can be held responsible on the material requirement of a Deed, if the Notary has violated the provisions of the legislation in carrying out their duties. As the consequences, the Notary can be subjected to administrative, civil and criminal sanction.