Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama dengan pihak lain atas harta bersama dalam perkawinan harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak yaitu suami atau istri. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Permasalahan berikutnya adalah pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris diagnostik dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akta yang dibuat secara sepihak oleh suami menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, apabila suami istri tetap ingin melakukan perbuatan hukum atas objek harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri, maka dapat membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Kemudian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administratif karena akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga aktanya menjadi batal demi hukum.

---

This study discusses the legal consequences of making a joint ownership deed made unilaterally by the husband. Making a deed of joint ownership with other parties on joint assets in a marriage must obtain the approval of both parties, namely the husband or wife. This is because according to Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that regarding joint assets, husband or wife can act with the consent of both parties. The problem raised in this thesis is the legal consequences of making a joint ownership deed made unilaterally by the husband. The next problem is the notary's responsibility for making a joint ownership deed made unilaterally by the husband. To answer these problems, normative juridical research methods are used, the typology of research used is diagnostic explanatory research with qualitative data analysis methods. The results of this study can be seen that the deed made unilaterally by the husband becomes null and void because of the non-fulfillment of the objective requirements specified in the legislation, if the husband and wife still want to take legal action on the object of joint property without the consent of the husband or wife, it can make a marriage agreement before or at the time the marriage takes place. Then, the Notary can be held civil liability and administratively because the deed he made is not in accordance with the laws and regulations so that the deed becomes null and void."