Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian. ......This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed.

Abstrak :
Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang diatas tiga kertas kosong bermeterai menyebabkan adanya pembuatan akta lain yaitu Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Atas dasar pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut menyebabkan adanya pembuatan Akta Jual Beli. Permasalahan yang akan dianalisis adalah mengenai Akta Perjanjian Hutang Piutang berdampak menjadi Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dan mengenai keabsahan Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis dan alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau biasa disebut studi/penelusuran kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat di atas kertas kosong bermeterai berdampak menjadi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019, merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pembuat akta autentik. Notaris salah menerapkan hukum dikarenakan Akta Perjanjian Hutang Piutang tidak seharusnya dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual karena pada prinsipnya jaminan hutang piutang tidak dapat dimiliki oleh kreditur. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual bukan merupakan lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam kesepakatan dan suatu sebab yang halal, sehingga sudah seharusnya batal demi hukum. Akta Perjanjian Hutang Piutang yang telah memenuhi syarat sah perjanjian kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak dilakukannya penyusunan dan pembacaan akta. Terhadap keabsahan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019 batal demi hukum karena tidak memenuhi suatu sebab yang halal. ......Making deed of Loan Agreement on three blank paper with duty stamp create another deed, namely deed of PPJB deed and deed of Power of Attorney For Executing Sale without knowledge of object owner.On the basis of existence deed of power of attonery for executing sale causing deed of sale and purchased.This study discusses the case of deed of Loan Agreement with an impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased and also about legality the deed of Sale and Purchased. This study uses a normative juridical research method with descriptive research and used in the form of document studies or commonly known as literature studies. Based on the results of data analysis research, deed of Loan Agreement made on three blank paper with duty stamp and have impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is an act against the law by the official who makes the authentic deed. The notary has wrongly applied the law because deed of Loan Agremeent should npt be followed by the deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, because in principle, the creditors cannot have receivables collateral. The deed of PPJB and deed of Power of Attorney For Executing Sale are not guarantee institutions in Indonesia. The deeds does not fulfill the legal terms of agreement in agreed and legal cause, so it should be null and void. The deed of Loan Agremeent that has the legality is degraded into underhand deed because the deed has not been prepared and not reading the deed in front of the parties. And then, the validity deed of Sale and Purchase in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is null and void by law.