Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab atas jabatannya dan atas akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUJN). Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam Perbuatan Melawan Hukum dan akibat hukum Akta Pengoperan Hak yang dibuat untuk keluarganya pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. Penelitian ini menggunakan penelitian doctrinal yang bersumber pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada data yang tersedia dari sumber bahan hukum serta dalam penelitian ini proses pengumpulan data tidak terlalu diperhatikan namun tetap ada data analisisnya, dan diolah .Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Pasal 52 UUJN yaitu membuat akta untuk keluarganya sendiri yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Notaris dan Akta Pengoperan Hak yang dibuatnya atas tanah milik ahli waris yang sah dalam hal ini dinyatakan batal demi hukum karena adanya subtansi yang dilanggar dalam akta tersebut yaitu dibuat untuk keluarganya sendiri dan di atas tanah yang sudah memiliki ahli waris yang sah. Maka Notaris dalam hal ini seharusnya menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak terjadi pelanggaran seperti Perbuatan Melawan Hukum.

---

A notary is a public official who is responsible for his position and for the deeds he makes in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 as amended by Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (hereinafter referred to as UUJN). This research aims to analyze the responsibility of Notaries in Unlawful Acts and the legal consequences of the Deed of Transfer of Rights made to their families in the Palembang District Court Decision Number 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. This research uses doctrinal research which is based on applicable laws and regulations and refers to data available from legal material sources and in this research the data collection process is not given much attention but data is still analyzed and processed. The approach used in the research This is a normative approach, namely research on secondary data in the legal field that concerns secondary legal materials, namely statutory regulations and the results of scientific work by scholars. The results of the research show that the Notary has committed an Unlawful Act because he violated Article 52 UUJN, namely making a deed for his own family which should not be done by a Notary and the Deed of Transfer of Rights he made on land belonging to the legal heir in this case was declared null and void because of The substance that was violated in the deed was that it was made for his own family and on land that already had legal heirs. So the Notary in this case should carry out his position in accordance with the provisions of the Law on Notary Positions so that violations such as Unlawful Acts do not occur."

"Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak kepemilikan atas tanah hak usaha. Untuk menjawab isu tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah pertama kali, yaitu dengan mengajukan permohonan hak milik, karena tanah hak usaha ini merupakan tanah negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997. Surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak merupakan alat bukti penunjang berupa bukti pengalihan penguasaan fisik tanah, yang digunakan untuk melengkapi keterangan tanah hak usaha dalam proses permohonan hak milik atas tanah negara sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a PMNA No.19 Tahun 1999.

---

Legal ownership of a land in Indonesia can be obtained through the issuance of a certificate of land rights. The land certificate can be obtained through the land registration process. However, there are still people who have not registered land, and utilize land without any rights. The legal issues discussed in this study are the legality of ownership “Tanah Hak Usaha” in the Supreme Court Decision No. 435PK/Pdt/2020, and Deed of Release of Right and Deed of Transfer of Rights as the basis for ownership rights over “Tanah Hak Usaha”. To answer this issue, a normative juridical research method with an explanatory type of research is used. The result of the research is that the legality of ownership of “Tanah Hak Usaha” can be achieved through the application of right of land ownership, which followed by land registration for the first time, considering that the status of this land is state’s land based on Article 1 paragraph (3) PP No. 24 of 1997. Then the Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right are used as an evidence that strengthens information regarding the basis for control over “Tanah Hak Usaha” which is needed for the purpose of applying for ownership rights on state land based on Article 9 paragraph (2) letter a PMNA No.19 of 1999."